Mengapa Berhenti Mengikuti Isu Politik Sama dengan Membantu Koruptor?

Ilustrasi doomscrolling (Sumber: https://www.magnific.com/free-vector/fear-missing-out-concept_9989781.htm#fromView=keyword&page=1&position=6&uuid=ea5a4c75-e1f2-4611-9f1e-8617a9df7e96&track=ais_hybrid&query=Doomscrolling)

Perlu diakui secara jujur bahwa mengikuti pemberitaan korupsi setiap hari memberikan beban psikologis yang nyata. Setelah menjalani rutinitas kerja atau kuliah, publik kembali disuguhi berita tentang gaya hidup mewah pejabat atau vonis ringan atas kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, kontras dengan hukuman yang jauh lebih berat bagi pelaku pencurian bernilai kecil. Pola semacam ini menimbulkan kesan bahwa persoalan yang sama terus berulang tanpa penyelesaian yang berarti.

Fenomena ini dikenal secara ilmiah sebagai political fatigue, yaitu kondisi kelelahan emosional akibat paparan informasi politik yang terus-menerus dan cenderung negatif. Wajar apabila banyak orang kemudian memilih untuk berhenti mengikuti pemberitaan politik. Tindakan tersebut bukan bentuk sikap tidak peduli, melainkan mekanisme bertahan yang lumrah secara psikologis. Menjaga kesehatan mental adalah hal yang sah. Persoalan muncul ketika ketidaktahuan disalahartikan sebagai hilangnya masalah. Padahal, persoalan tersebut tetap berjalan. Yang berubah hanyalah tingkat perhatian publik terhadapnya.

Sikap apatis kolektif generasi muda justru menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan anggaran negara. Pola ini bukan kebetulan. Berdasarkan berbagai kasus korupsi besar yang pernah terungkap, penyimpangan cenderung berlangsung mulus justru pada saat perhatian publik teralihkan ke isu lain.

Sebagai analogi sederhana, hampir semua orang memastikan pintu rumah terkunci sebelum tidur, meskipun risiko terjadinya pencurian relatif kecil. Akan tetapi, untuk uang pajak yang jumlahnya jauh lebih besar dan berdampak pada kehidupan ratusan juta masyarakat, muncul sikap permisif dengan alasan “tidak memahami politik” atau menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lain yang dianggap lebih memiliki kapabilitas untuk menangani.

Anggaran publik bukan sekadar angka dalam suatu laporan keuangan. APBN (Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah) adalah representasi dari infrastruktur yang kita gunakan sehari-hari, ketersedian sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar, subsidi pendidikan, hingga kesejahteraan tenaga pengajar honorer. Setiap kebocoran anggaran akibat lemahnya pengawasan publik akan berdampak pula pada penurunan kualitas salah satu aspek tersebut.

Ironisnya, pihak yang diuntungkan dari kebocoran anggaran justru mendapat keuntungan tambahan ketika muncul narasi bahwa generasi muda telah lelah dengan isu politik. Narasi tersebut secara tidak langsung telah memberikan celah kosong pada ruang pengawasan dari partisipasi publik yang kritis, sehingga penyimpangan dapat berlangsung tanpa atensi yang memadai.

Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pergeseran cara pandang terhadap istilah “doomscrolling”, yang selama ini berkonotasi negatif karena dianggap memicu rasa malas, kecemasan, dan menyita waktu produktif. Jika dilihat dari sudut pandang lain, memantau isu korupsi secara konsisten sesungguhnya merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban oleh warga negara, sebanding dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemantau independen.

Pengawasan yang sehat tidak berarti harus membaca seluruh pemberitaan hingga menimbulkan kelelahan berlebihan. Langkah sederhana yang dapat dilakukan antara lain dengan mengikuti akun jurnalisme yang kredibel di media sosial, menyampaikan aduan melalui kanal resmi, atau turut menyebarluaskan informasi penting agar suatu isu tidak hilang begitu saja dari perhatian publik

Hal ini bukan bermaksud mewajibkan setiap individu menjadi aktivis penuh waktu, melainkan memastikan bahwa warga negara dapat mengambil peran untuk memastikan ruang publik tidak pernah kosong dari perhatian, sebab ruang yang kosong tersebut adalah ruang yang paling mudah disusupi oleh penyimpangan.

Menjaga kesehatan mental merupakan hal yang penting dan tidak dapat disangkal. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar antara “beristirahat sejenak dari kebisingan informasi” dengan “menutup mata secara permanen dari realitas yang terjadi”. Pada akhirnya, ketika generasi muda–yang dikenal sebagai generasi yang melek teknologi dan vokal dalam menyuarakan pendapat, memilih untuk tidak lagi turut serta untuk mengawasi tindak korupsi yang dilakukan pejabat publik, maka tidak ada pihak lain yang dapat diharapkan untuk mengisi peran tersebut secara memadai.

Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk sepenuhnya menjauhkan diri dari paparan pemberitaan tentang korupsi demi ketenangan pribadi, perlu disadari bahwa hal yang dibangun atas ketidaktahuan tersebut hanya bersifat sementara. Ilusi tersebut cepat atau lambat akan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental adalah hal yang penting untuk dijaga, namun demikian pula dengan masa depan negara ini.

Daftar Penulis

Penulis 1: Nindita Amara Maheswari

Penulis 2: Pierre Canry Rambe Manalu

Penulis 3: Rachel Guta Sari Ambarita

Penulis 4: Rehan Perdana Putra

Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)