Tolak Insentif US$228 Juta Sebagai Paradoks Baru Getting Old Before Rich Vietnam

Ilustrasi luasnya kesenjangan usia tua dan muda di Vietnam. Foto: Gemini AI.

Penerapan kebijakan "babby bonus" pada 1 Juli 2026 setelah satu tahun pencabutan kebijakan 2 anak dalam satu keluarga menjadi paradoks baru khususnya terhadap fenomena getting old before rich di Vietnam. Paradoks ini berkaitan dengan tidak teratasinya peningkatan penduduk usia 65 tahun di Vietnam dan respon pemerintah yang menyatakan isu ini menjadi fenomena yang memerlukan perhatian khusus demi keberlanjutan Vietnam, sesuai dengan laporan General Statistics Office of Vietnam (GSO) pada National Survey on the Elderly 2011 yang menyatakan peningkatan kecepatan populasi tua di vietnam termausk yang tercepat. Terdapat perbedaan tindakan dan seruan pemerintah dalam menghadapi fenomena ini.

Paradoks pertama menghasilkan pandangan adanya keterlambatan respon pemerintah Vietnam terbadap fenomena ini, hal tersebut timbul akibat laporan GSO Vietnam terhadap sensus penduduk di 2011 yang mencatat peningkatan penduduk usia 65 tahun keatas di Vietnam telah mencapai 7% dari total populasi, dimana menurut WHO masuk pada situasi population ageing. Diperkuat dengan sensus tahun 2019 yang menyebutkan proyeksi tititk pecahnya presentase sebesar 14,17% akan terjadi di tahun 2036. Sedangkan kebijakan pembatasan kepemulikan anak baru di dicabut pada 3 Juni 2025 silam. Hal ini dinilai tidak efisisen melihat makin parahnya keadaan dengan munculnya tren demografi yang berlangsumg bersamaan yaitu penurunan secara signifikan angka fertilitas total dari 3,8 anak per perempuan pada tahun 1989 menjadi 1,96 pada tahun 2023, jauh dibawah tingkat penggantian yang seharusnya sebesar 2,1. Menyebabkan jumlah angkatan muda yang masuk usia kerja kedepannya akan menurun. Sedangkan tren kedua, harapan hidup rata-rata di Vietnam meningkat dari 65,2 tahun pada tahun 1989 menjadi 74,5 tahun pada tahun 2023 yang berarti jumlh penduduk lanjut usia akan meningkat, dimana telah melampaui rata-rata global.

Paradoks baru muncul dari pemberlakukan kebijakan "babby bonus" yang berincikan aturan cuti melahirkan untuk anak kedua diperpanjang dari enam menjadi tujuh bulan, ayah mendapat sepuluh hari cuti, pemeriksaan kehamilan disubsidi, dan ibu yang memenuhi syarat berhak atas bonus tunai satu kali hingga US$228 setara Rp.3,7 juta atau dua pertiga gaji bulanan rata-rata. Melihat dalam skala besar, pemerintah Vietnam mulai tanggap dalam merespon keadaan dan menguntungkan masyarakat usia produktif yang hendak memiliki anak. Namun kenyataan setelah di terapkannya kebijakan terdapat penolakan dari generasi ketiga yang merupakan angkatan produktif di Vietnam dengan alasan mahalnya harga properti, stabilitas kerja, sertra biayaya pengasuhan anak. Sehingga terdapat perbedaan jalur pengatasan masalah dengan masalah utama yang seharusnya diselesaikan pada tahap awal. Pemerintah Vietnam dilihat masih berkutat pada menurunya tingkat fertilitas pada tahun 2023, sementara waktu berjalan dan membawa situasi pada masalah baru yang lebih mendalam.

Akar paradoks ini sendiri disebabkan lambatnya respon pemerintah diawal peningkatan jumlah populasi angkatan tua, kemudian berlanjut pada penurunan tingkat fertilitas secara curam. Sehingga, sesuai dengan analisis pada negara yang mengalami hal serupa seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, kebijakan baru yang ditargetkan sebagai solusi fenomena krusial ini tidak akan menghasilkan hasil yang signifikan. Mengesampingkan hal tersebut Vietnam yang merupakan negara berkembang juga harus mempertimbangkan pengelolaan anggaran belanjanya melihat perluanya biaya besar dalam kebijakan baru ini. Selama pemerintah masih melihat kebelakang tanpa memahami akar masalah pada fenomena di lingkup waktu sekarang, maka kebijakan pronatalitas Vietnam hanya akan menutupi perkembangan situasi alih-alih memberikan langkah yang signifikan.