Antara G20, Petani, dan Penyuluh Milenial

Oleh : Nia Kaniasari ASN Kementerian Pertanian

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Dok : Kementan)

Pembangunan pertanian merupakan kegiatan yang terpadu, holistik, sistematis dan berkelanjutan. Salah satu unsur pembangunan pertanian adalah adanya teknologi yang maju dan dinamis serta dapat diadopsi. Terakses kapan saja dan dapat ditiru dengan mudah oleh petani. Ini membutuhkan teknologi.

Teknologi tersebut akan berdampak positif apabila telah dan dapat dimanfaatkan oleh petani, penyuluh maupun pengusaha pertanian dan instansi pengambil kebijakan.

Permasalahan pembangunan pertanian sangat klasik dari masa ke masa, masih rendahnya tingkat adopsi dan penerapan teknologi pertanian dalam sistem usaha tani yang dilakukan petani. Banyak hal yang menyebabkannya, serta tidak dapat dihindari oleh negara kita sebagai negara kepulauan. Semua serba terbatas, belum tersebar merata dan mungkin masih ada yang belum terjamah teknologi. Akses internet pun masih belum merata. Ini tantangan tersendiri.

Diperparah lagi dengan adanya masa pandemi COVID-19. Tekanan pada penyuluh dan petani kita pun jelas meningkat. Seiring dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan harian mereka dan terutama tuntutan moral untuk memberikan harga wajar untuk seluruh rakyat Indonesia di masa pandemi. Tuntutan manusiawi dan tuntutan moral yang tak bisa dipungkiri harus seimbang.

Kementerian Pertanian, beberapa tahun terakhir ini telah menghasilkan paket inovasi teknologi pertanian baik dari komoditas tanaman pangan, komoditas tanaman hortikultura, komoditas perkebunan, maupun peternakan.

Namun tantangannya sampai saat ini adalah bagaimana inovasi teknologi tersebut diadopsi oleh petani pengguna dimanapun berada, kapanpun, murah, serta tepat guna.

Beberapa hal yang membutuhkan perhatian adalah memastikan petani dan penyuluh kita, tanpa terkecuali dari barat ke timur hingga pelosok, dapat mengakses informasi pertanian. Berbagi kemajuan masing-masing petani ataupun saling memberi kiat sesama penyuluh pertanian.

Secara langsung hal ini akan membangun sistem pertanian yang tidak hanya tinggi teknologinya. Akan tetapi hubungan kekompakan dan keeratan yang mendorong energi bergerak untuk memajukan pertanian jelas akan tersebar kuat. Ini juga yang akan menyelesaikan tantangan akan keterbatasannya sumber daya penyuluh pertanian dalam pelaksanaan penyuluhan menggunakan media digital.

Penyampaian komunikasi informasi dan relatif lambatnya adopsi teknologi di sektor pertanian yang berada pada tempat terjauh, tentu teratasi jika ada kolaborasi setiap pemegang kebijakan terkait.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Dok : Kementan)

Peningkatan adopsi tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan geospasial dan era milenial saat ini salah satunya melalui penyebarluasan inovasi teknologi melalui media digital.

Dengan adanya transformasi penyuluhan dan petani milenial diharapkan proses pelaksanaan penyuluhan akan semakin baik, sehingga dapat bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan petani di Indonesia.

Kebijakan untuk meningkatkan percepatan, penderasan, dan efektivitas hasil penelitian pertanian melalui proses penyuluhan akan semakin baik dengan melibatkan generasi milenial ini, sehingga dapat bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan petani di Indonesia.

Di bidang penyuluhan, Kementerian Pertanian terus mendorong petani untuk membentuk korporasi pertanian yang menerapkan manajemen dan teknologi maju. Petani tak lagi berposisi sebagai subjek penyuluhan, namun sudah bergeser menjadi objek.

Petani bisa dengan bebas untuk menyuarakan pendapatnya dan memberikan masukan kepada penyuluh. Bahkan petani tidak hanya terhubung dengan penyuluh di daerahnya namun juga bisa berinteraksi dengan penyuluh dan petani yang ada di wilayah lain.

Geografis wilayah tak lagi menjadi masalah, bahkan petani juga bisa berinteraksi kapanpun dia membutuhkan informasi. Tak lagi seperti dulu yang harus menunggu seminggu sekali untuk bisa bertemu dengan penyuluh.

Tuntutan petani untuk perubahan dalam penyuluhan dipandang sebagai sebuah tantangan. Semakin rumitnya tuntutan atau tantangan petani seiring perkembangan zaman, menuntut kesadaran penyuluh untuk terus belajar.

G20 dan Pertanian

Kebanggaan bagi kita sebagai Bangsa Indonesia. Negara kita telah terpilih sebagai Presidensi G20 untuk tahun depan. Presidensi Indonesia ini akan dimulai dari 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022. Temanya yaitu Recover Together, Recover Stronger.

Apa sebenarnya kegiatan Presidensi G20 ini? Sedikit gambaran, Presidensi G20 selama setahun ini meliputi mulai dari persiapan dan penyelenggaraan rangkaian pertemuan yang terdiri atas pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Group, pertemuan tingkat Engagement Group, program Side Events, dan program Road to G20 Indonesia 2022.

Presidensi G20 Pertanian sendiri sudah dilaksanakan beberapa pekan lalu di Roma, Italia. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan siap menjadi Ketua Kelompok Kerja Pertanian (Agriculture Working Group) G20 di Tahun 2022.

Menteri Pertanian di Roma, Italia (Dok : Kementan)

Keinginan agar Presidensi G20 ini dapat mendorong perdagangan pangan dan pertanian serta memastikan akses pangan yang merata bagi masyarakat dunia.

Kesiapan menghadapi krisis pangan di masa depan menjadi tantangan pembuat kebijakan. Perlu diingat, bahwa peran mendasar sektor pertanian tidak hanya sebagai sektor penyediaan pangan. Namun juga menjadi penyangga perekonomian suatu negara. Tentu kita bisa lihat, yang dapat bertahan di masa pandemi salah satunya adalah bidang pertanian.

Presidensi G20 Indonesia memang dapat berkontribusi mendukung pemulihan ekonomi domestik, melalui rangkaian pertemuan sekitar 150 pertemuan. Kehadiran ribuan delegasi dari seluruh negara ini berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung terhadap sektor jasa. Namun, sangat diharapkan mampu bermanfaat juga terhadap pertani dan penyuluh kita, yang pada saat ini menjadi pahlawan juga di masa pandemi.

Pertanyaan sekaligus dorongan untuk mengimplementasi kebijakan bagi pemerintah adalah di mana letak impak untuk petani dan penyuluh kita sebagai salah satu masyarakat penerima manfaat dari rangkaian G20 nanti.

Semoga bisa terjawab secara aktual dalam setahun ke depan. Indonesia seharusnya tidak hanya naik namanya dan kelasnya sebagai negara Presidensi G20. Tantangan penyelesaian permasalahan petani dan penyuluh kita masih diurai dan jelas membutuhkan sentuhan implementasi kebijakan pertanian yang menyegarkan dan tepat.