Medsos ASN : Reformasi Birokrasi Atau Panggung Estetika?
ASN Kementerian Pertanian. Pegiat Sosial Kemasyarakatan. Founder Komunitas Rumah Anak Asuh LCC. Menulis lebih dari 22 Buku Antologi.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Nia Kaniasari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pernahkah kita sedang scroll TikTok atau Instagram, lalu menemukan seorang menteri sibuk ber-vlog ria saat sidak, atau melihat ASN muda berbatik rapi yang mahir menari mengikuti tren musik terbaru demi konten edukasi?
Dahulu, kata "birokrasi" di benak kita identik dengan gedung-gedung tua yang kaku, tumpukan berkas berdebu, dan pejabat yang sulit ditemui kecuali lewat surat resmi yang rumit. Namun, di era Information Technology (IT) saat ini, sekat-sekat itu runtuh seketika. Reformasi birokrasi tidak lagi cuma dibahas dalam rapat-rapat tertutup, melainkan dipamerkan secara terbuka lewat layar 6 inci di genggaman kita.
Pertanyaannya: seberapa efektif konten pejabat dan ASN ini dalam mendorong reformasi birokrasi yang nyata? Ataukah semua ini sekadar jualan estetik di panggung media sosial?
Saat Rakyat Menembus Pintu Istana
Harus diakui, gaya komunikasi Presiden dan para Menteri di media sosial membawa dampak dramatis. Dalam studi komunikasi publik, fenomena ini disebut disintermediation atau penghancuran saluran perantara.
Rakyat tak perlu lagi menunggu rilis pers atau berita televisi untuk tahu apa yang dikerjakan para pejabat. Ketika seorang menteri mengunggah video sidak (inspeksi mendadak) ke sebuah proyek atau ruangan para stafnya atau merespons aduan di kolom komentar, ada beberapa efek domino instan yang langsung bekerja.
Pertama, efek kecepatan tindakan (virality effect). Birokrasi tradisional dikenal lambat akibat alur disposisi berjenjang. Namun, saat sebuah masalah menjadi viral dan disentil langsung oleh pejabat di medsos, jajaran di bawahnya dipaksa bergerak secepat kilat.
Lalu, ada efek membangun kepercayaan lewat transparansi dan empati. Format konten kasual dan bahasa yang populis seperti behind the scenes rapat kabinet hingga penjelasan kebijakan via infografis membuat kebijakan publik yang ruwet atau isu rumit seperti penyaluran bansos atau digitalisasi izin terasa lebih transparan dan mudah dipahami oleh publik.
ASN Konten Kreator: Edukasi Gratis atau Demi Followers
Pergeseran ini meluncur deras hingga ke level akar rumput. Di tempat-tempat pelayanan publik seperti puskesmas, loket imigrasi, hingga kantor kelurahan, bermunculan ASN yang juga aktif sebagai content creator.
Sisi positifnya, citra birokrasi yang dulunya seram dan kaku berubah menjadi lebih membumi. Banyak ASN memanfaatkan akun pribadinya untuk memberikan edukasi gratis. Dari panduan mengurus sertifikat tanah tanpa calo, panduan pembuatan paspor, tips lolos tes CASN, hingga literasi kesehatan dasar. Ini adalah bentuk edukasi publik yang efisien dan gratis. Bebas akses kapan pun.
Berdasarkan data Laporan Indeks Digital KemenPANRB, tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publik memang meningkat signifikan seiring masifnya integrasi kanal digital di instansi pemerintah. Namun, di balik riuh tepuk tangan netizen, ada bayang-bayang risiko yang tak kalah besar.
Sisi Gelap: Ketika Panggung Mengalahkan Fungsi
Fenomena ini menyimpan jebakan berbahaya yang patut kita kritisi yaitu birokrasi panggung (Performative Bureaucracy).
Staf Sibuk "Nge-take" video. Pernahkah kita melihat warga mengantre panjang di loket, sementara oknum petugasnya sibuk mengambil video atau siaran langsung demi konten harian? Ini bentuk pergeseran prioritas yang fatal. Energi yang seharusnya dipakai untuk melayani publik justru terserap demi mengejar engagement.
Lalu kebijakan yang didikte algoritma. Ada risiko besar ketika pejabat hanya fokus pada isu-isu yang "seksi" secara visual atau yang sedang viral di medsos. Masalah publik yang krusial seperti perbaikan sistem data internal atau efisiensi anggaran sering kali diabaikan hanya karena tidak menarik untuk dijadikan konten video 15 detik.
Belum lagi adanya risiko privasi dan kerahasiaan negara yang bisa jadi bocor. Tergiur oleh likes dan angka views, beberapa ASN kreator tanpa sadar membagikan dokumen internal, privasi pasien, atau data pribadi warga ke publik. Ini adalah pelanggaran etika profesi dan hukum UU ITE yang serius.
Menjaga Esensi di Era Serba Konten
Media sosial pada dasarnya hanyalah etalase. Etalase yang cantik memang bisa menarik perhatian pembeli, tetapi pada akhirnya yang dinilai tetaplah kualitas barang di dalam tokonya.
Keberhasilan reformasi birokrasi tidak pernah diukur dari jutaan views, likes, atau centang biru di akun milik para pejabat atau ASN. Keberhasilan yang hakiki tetap diukur dari hal-hal mendasar. Seberapa cepat dokumen perizinan selesai di loket resmi, seberapa bersih instansi dari pungli dan korupsi, serta seberapa adil pelayanan dirasakan oleh warga yang bahkan tidak memiliki akun media sosial.
Konten digital menteri dan ASN boleh saja terus lewat di FYP kita. Namun, jangan sampai riuhnya algoritma membuat kita lupa menagih janji reformasi.
Seperti kata-kata Puang Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian yang mendalam dan mengena: “Kerja dulu, cerita belakangan, yang penting sat-set dan berhasil.” Kita mengharapkan kinerja para pejabat tidak hanya sebatas medsos FYP begitu pula para ASN-nya.