Zero Toleransi Untuk Korupsi

Ada Mr. Clean di Kementerian Pertanian. Tidak tanggung-tanggung. Belum genap 2 (dua) bulan. Bahkan baru 1 (satu) bulan saja Sang Mr. Clean sudah banyak memecat pejabat-pejabatnya. Tidak tanggung-tanggung, direkturnya. Bahkan ada 1 (satu) direktorat di Kementerian tersebut, diberhentikan semuanya. Dengan dugaan korupsi senilai 700 jutaan rupiah. Tidak lama setelah itu, 1 (satu) direktorat pun kembali kena sapu bersih, dengan dugaan kerugian hampir 4 Trilliun rupiah. Apakah gaya Mr. Clean ini efektif untuk menghalau para koruptor di Kementerian Pertanian (Kementan) ? Semoga. Saya yakin banyak "koruptor" di Kementan yang saat ini sedang ketar-ketir.

Bahkan karena sangat gencar bersih-bersih di Kementerian Pertanian, Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman alias Mr. Clean sempat terkena berita miring bahwa dianggap bersih-bersih karena ada maunya. Ternyata berita miring itu adalah serangan balik dari “kolega” salah satu pejabat yang dipecat Mentan.

Tidak hanya Pak Mentan saja yang giat bersih-bersih di kantornya, KPK pun rajin menelisik ke Kementan. Terbaru, KPK mencegah 8 orang dalam kasus proses lelang untuk pengadaan sarana fasilitas pengolahan karet pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021-2023.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman konferensi pers pencopotan pejabat karena korupsi (dok : Humas Kementan)

Bapak Andi Amran Sulaiman selalu mengambil langkah tegas dengan mencopot pejabatnya, tanpa ampun, yang terbukti terlibat praktik korupsi. "Tidak boleh main-main, Jangan coba-coba" kalimat ini selalu terucap dari Mentan yang sudah 3 kali menjadi Menteri Pertanian.

Langkah ini diambil sebagai upaya menegakkan integritas dan transparansi di sektor pertanian, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di seluruh jajaran pemerintahan.

Pencopotan pejabat tersebut tidak dilakukan secara sembarangan tetapi setelah menerima sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran. Berkat informasi nomor kontak pengaduan yang disebarluaskan oleh media, Mentan menerima lebih dari 100 laporan, meskipun hanya 2 hingga 4 yang dapat dibuktikan. Ini tepat 7 hari atau seminggu sejak dilantik. Bahkan ada yang dalam sehari laporan langsung ditindaklanjuti oleh beliau.

Gaya slay Mr. Clean ini merupakan bagian dari upaya seriusnya untuk mencegah korupsi di Kementan. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa Mentan tidak menoleransi segala bentuk penyimpangan yang menghambat upaya swasembada pangan dan merugikan petani kita.

Mentan telah bekerja keras untuk membuka kasus-kasus korupsi di kantornya. Harapannya pun tidak hanya sekedar pencopotan jabatan, hal ini harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan jalur hukum.

Komitmen penuh untuk memberantas praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi di lingkungan Kementan ini pun ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh pejabat Eselon I di lingkup Kementan. Selain itu, Kementan juga menyelenggarakan penandatanganan Komitmen Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa.” Bersama mitra pertanian sebagai wujud dukungan dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi dan menciptakan tata kelola yang bersih di sektor pertanian.

Semoga bukan sekadar jargon, tetapi langkah konkret untuk memastikan akuntabilitas di Kementan. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus melakukan pencegahan dan menghentikan praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi.

Semua tindakan tegas ini diharapkan menjadi contoh bagi seluruh pegawai Kementan untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Swasembada pangan tidak boleh terhambat oleh praktik korupsi. Singkat cerita, tidak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian.

Apa saja yang seharusnya menjadi perhatian untuk memberantas korupsi selain tindakan tegas tersebut? Penyederhanaan proses atau sistem. Praktik korupsi sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir dan memiliki kekuatan yang kuat. Hal ini membuat penanganan kasus korupsi menjadi lebih kompleks dan sulit dilakukan. Beberapa hal seharusnya menjadi perhatian. Seperti perbaikan sistem. Korupsi sering kali terjadi di sistem birokrasi yang kompleks. Banyak sistem di Indonesia yang justru memberikan celah bagi terjadinya praktik korupsi. Misalnya, prosedur perizinan, pembelian barang dan jasa di kantor yang menjadi lebih rumit, sehingga menimbulkan suap menyuap.

Pemerintah perlu membuka secara luar terang benderang akan akses mudah informasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tender proyek, dan keputusan strategis lainnya.

Lalu, pendidikan dan kampanye tentang korupsi. Sebagai upaya menyamakan persepsi dan meningkatkan kesadaran serta menaikkan tingkat partisipasi pegawai dalam gerakan antikorupsi sehingga pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Spirit pemberantasan sedini mungkin bisa dicapai.

Pendidikan ini menjadi kunci dalam membangun kesadaran terhadap pentingnya integritas. Misalkan, sekolah dapat memasukkan kurikulum yang mengajarkan tentang nilai-nilai integritas, perilaku jujur dan transparan serta bahaya dan dampak buruk korupsi. Atau secara konsisten melakukan gelar edukasi ruhani bagi pegawai sehingga menaikkan nilai-nilai pada kejiwaan pegawai.

Selain itu, perlu menyediakan sarana bagi pegawai untuk melaporkan kasus korupsi. Melalui keterlibatan media pers yang berfungsi sebagai alat propaganda tentang bahaya korupsi dan untuk memantau perilaku penyelenggara negara. Lalu, memberikan gaji yang layak dan fasilitas yang memadai bagi pegawai publik dapat mengurangi godaan untuk melakukan korupsi. Kesejahteraan yang baik akan membuat pejabat lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka tanpa tergoda mengambil keuntungan pribadi secara ilegal. Yang tak lain lebih penting lagi adalah melindungi para pengungkap korupsi. Pegawai harus merasa aman untuk melaporkan kasus korupsi tanpa takut akan pembalasan.

Perlu diingat juga bahwa kesediaan menghindar dari perbuatan terlarang dan atau tercela bukan hanya karena mengetahui resiko yang berat, tetapi ada faktor internal pegawai yaitu hati dan jiwa setiap pegawai. Seseorang yang hatinya bersih dan sehat, baik ada peraturan yang melarang atau tidak, ada ancaman atau tidak, ada resiko atau tidak, maka sesuatu yang dirasakan tidak boleh dilakukan, akan ditinggalkan begitu saja. Karena hati yang sehat selalu mengajak kepada kebaikan, kemuliaan, dan keluhuran.

Gerakan memberantas korupsi akan semakin lebih efektif dengan dibangunnya jiwa dan hati, bukan sekedar otaknya.

Dengan menerapkan strategi yang tepat dan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti peningkatan transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan anti-korupsi, diharapkan masalah korupsi dapat diminimalisir. Masyarakat luas juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak segala bentuk praktik korupsi. Akhirnya, pemimpin politik dan pemerintah harus memberi contoh yang baik dalam berperilaku bersih dan etis. Kepemimpinan yang bersih akan mengilhami orang lain untuk mengikuti jejak yang sama. Seperti Mr. Clean.