Pengaruh Investasi pemerintah Pada Infrastruktur Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Mahasiswa Ekonomi Syari'ah
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Noffitria Khasanah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Noffitria khasanah
Bayangkan seorang petani cabai di brebes yang harus menempuh jalan rusak berjam-jam hasil panennya sampai ke pasar di jakarta. Cabainya layu di jalan, harganya turun dan keuntungannya menguap. Kisah seperti ini bukan sekedar cerita, ia adalah wajah dari persoalan yang lebih besar: infrastruktur publlik menentukan seberapa cepat dan seberapa murah sebuah perekonomian bisa bergerak.
Mengapa infrastruktur penting bagi pertumbuhan
logikanya sederhana. jalan, pelabuhan,bandara, irigasi, listrik, dan jaringan internet adalah "urat nadi" ekonomi, ketika urat nadi itu lancar, barang bergerak lebih cepat, ongkos produksi turun, dan daerah yang tadinya terpencil menjadi menarik bagi investor. Pemerintah berperan besar di sini karna banyak infrastruktur dasar bersifat mahal, balik modalnya lama, dan manfaatnya dinikmati banyak orang sehingga swasta enggan membangunnya sendiri.
indonesia punya alasan kuat untuk serius di bidang ini. menurut riset CSIS dan tenggara strategics yang di sampaikan pada november 2024, biaya logistik nasional masih berkisar 23 persen daro produk domestik bruto (PDB), dan angka itu nyaris tidak bergerak sepanjang 2011 hingga 2021. sebuah makalah seminar nasional yang membandingkannya dengan negara maju menyebut kisaran 8-10 persen. selisih belasan point persentase inilah yang menggerus daya saing produk ita. setiap rupiah yang habis untuk ongkos angkut adalah rupiah yang tidak bisa di pakai untuk berinvestasi atau menaikan upah.
Buktinya: dari Trans-jawa hingga Trans-Sumatra
Dalam satu dekade terakhir, pemerintah membangun jalan tol secara masif. sebuah kajian akademik mencatat jaringan jalan tol, nasional telah melampaui 2.700 kilometer hingga 2024, terbentang di jawa, sumatra, kalimantan, dan sulawesi. Dampak positifnya terasa nyata. pelaku logistik mengakui bahwa tol membantu menghemat bahan bakar dan perawatan kendaraan karena truk bisa melaju dengan kecepatan setabil. kajian kementerian pekerjaan umum juga menyebut bahwa sumatra menyumbang sekitar 21,85 persen PDB nasional pada kuartal I 2024, terbesar kedua setelah jawa, dan kehadiran Tol Trans-Sumatra di harapkan memperkuat peran itu.
Di tingkat makro, ekonomi indonesia tumbuh 5,29 persen pada kurtal II 2026 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pulau jawa tumbuh 5,65 persen. Tentu pertumbuhan itu tidak semata karna infrastruktur. Konsumsi rumah tangga dan industri pengolahan adalah pendorong utamanya. Namun, konsumsi dan industri hanya bisa berjalan efisien jika barang, listrik dan data mengalir tanpa hambatan.
Tetapi, tidak semua beton otomatis menjadi pertumbuhan
Di sinilah opini ini perlu jujur. infrastruktur bukan tongkat sihir. Studi tentang Tol Trans-Jawa menunjukan hasil yang berbeda-beda antar daera. setelah tol beroprasi, kota cirebon justru mengalami peningkatan aktivitas ekonomi, sedangkan kabupaten brebes dan indramayu dilaporkan mengalami penurunan, terutama bagi pedagang yang bergantung pada jalur panutan non-Tol. sebuah makalah Bappenas bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi jawa timur sempat melambat dari 9, 87 persen menjadi 4,34 persen dalam dua tahun setelah pembangunan tol, yang di kaitkan dengan akses yang kurang, tarif tinggi, dan dukungan infrastruktur pendukung yang belum memadai.
Tarif juga menjadi sorotan. pelaku logistik mengeluhkan mahalnya tol, sehingga sebagian truk tetap memilih jalur pantura. Artinya, jalan yang megah tetapi tidak terjangkau tidak akan menurunkan biaya logistik semaksimal yang di bayangkan. Pelajarannya jelas: yang menentukan hasil bukan hanya berapa besar uang yang di keluarkan, tetapi seberapa tepat ia di belanjakan.
Tantangan Pembiayaan ke depan
Keterbatasan anggaran adalah tantangan yang tidak bisa di abaikan. Menteri pekerjaan umum dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan sekarang membutuhkan sekitar Rp1.905 triliun, sementara APBN dan APBD hanya mampu menyediakan sekitar Rp1.152 triliun, sehingga ada selisih pendanaan sekitar Rp753 triliun. Untuk 2026, kementerian PU sendiri mendapat alokasi Rp118,5 triliun dalam APBN. Di sisi lain, anggaran negara juga harus berbagi dengan program prioritas lain seperti pendidikan dan makan bergizi gratis.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah tidak bisa lagi membangun "asal banyak". Setiap rupiah harus dipilih dengan cermat.
Apa yang sebaiknya di lakukan
Pertama, utamakan proyek yang menyelesaikan hambatan nyata, misalnya akses dari kawasan produksi ke pelabuhan dan pasar, bukan sekedar menambah panjang jalan. Kedua, bangun infrastruktur pendukung di sekitar proyek besar, seperti jalan akses, pasar, dan kawasan industri, agar daerah yang di lewati tidak sekedar menjadi "lewat saja". Ketiga, jaga tarif dan perawatan agar manfa'at benar-benar terasa oleh pelaku usaha kecil. keempat, libatkan swasta lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan aturan yang jelas dan adil, untuk menutup selisih pendanaan. Kelima, evaluasi dampak proyek secara terbuka dan berkala, sehingga kesalahan tidak terulang.
Penutup
Investasi pemerinta pada infrastrukktur publik terbuti menjadi fondasi pertumbuhan ekkonomi, terutama lewat penurunan biaya logistik dan terbukanya akses wilayah. namun, bukti dari lapangan mengingatkan kita bahwa manfaatnya tidak otomatis dan tidak merata. pertumbuhan yang berkualitas lahir dari infrastruktur yang tepat sasaran, terjangkau, terawat, dan menyentuh daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Pada akkhirnya, ukuran keberhasilan infrastruktur bukan seberapaa panjang jalan yang di bangun, melainkan seberapa banyak petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil yang hidupnya menjadi lebih mudah.
Noffitria khasanah Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas KH Mukhtar Syafaat