Krisis Komunikasi dalam Menyongsong The New Normal

Pandemi Covid-19 yang bermula dari Kota Wuhan, di China ternyata memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan tatanan global diberbagai negara. Di Indonesia sendiri data statistik kasus Covid-19 telah terkonfirmasi pada Kamis, 4 Juni 2020 tercatat sebanyak 28.818 jiwa dinyatakan positif, 8.892 sembuh, dan 1.721 meninggal dunia. Berbagai kebijakan telah diimplementasikan oleh pemerintah demi memutus rantai penyebaran Covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun realisasinya sampai sekarang pandemi ini masih belum dapat terselesaikan dengan maksimal.

Baru – baru ini pemerintah Indonesia, melalui juru bicara yang menangani Covid-19, Achmad Yurianto menegaskan akan adanya tatanan hidup baru di Indonesia atau yang biasa disebut dengan the new normal. Pemerintah mengatakan bahwa Indonesia saat ini perlu untuk melakukan the new normal dengan harapan kehidupan perekonomian dan produktivitas masyarakat Indonesia dapat terus berjalan sampai ditemukannya vaksin untuk Covid-19. Namun beberapa stakholder pemangku kepentingan mengkritik adanya the new normal ini, seperti yang dinyatakan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani dimana beliau meminta dengan hormat agar pemerintah tidak terlalu terburu – buru untuk menyusun teknis protokol kesehatan dalam tatanan the new normal agar tidak membuat masyarakat binggung.

Infografik yang beredar tentang tatanan the new normal menyatakan bahwa fase dari the new normal akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2020 dan akan diimplementasikan sampai ke fase kelima pada tanggal 13 sampai 20 Juni 2020. Tentu perencanaan tersebut membuat beberapa stakeholder pemangku kepentingan maupun masyarakat sedikit kaget, pasalnya Gubernur DKI Jakarta sendiri, Anies Bawedan justru berencana untuk memperpanjang PSBB, dan pembukaan pusat perbelanjaan, pariwisata dan yang lainnya adalah hal yang mustahil untuk dilakukan dalam waktu dekat ini mengingat kurva dari kasus Covid-19 belum menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih landai.

Upaya dari segenap stakeholder pemangku kebijakan memang ditujukan untuk penanganan pandemi covid-19 di Indonesia tetapi implementasi yang terjadi, nyatanya berbagai kebijakan justru saling berbenturan dan saling menuai kontroversi antar pihak pemangku kebijakan. Krisis komunikasi yang terjadi antar stakeholder ini bisa sangat mungkin terjadi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan secara signifikan selama dalam penangganan pandemi Covid-19 melalui berbagai regulasi baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.