Menelusuri Sejarah Kerajaan Maritim Nusantara

Ilustrasi sejarah maritim. sumber: canva

Ind0nesia sebagai negara kepulauan memiliki sejarah panjang dalam pembangunan untuk mencapai kejayaan di dunia maritim. Dengan berbagai penggunaan kekuasaan dan diplomasi antar kerajaan yang ada di Indonesia pada zaman dahulu, sektor maritim dianggap diperlukan untuk masa depan suatu bangsa. Sejak lama Indonesia diidentikkan dengan negara maritim. Memori kolektif yang diingat dari beberapa pulau di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah ruang maritim yang besar. Nama asli negara itu adalah Nusantara (disebut nusantara dalam bahasa Inggris). Dari data sejarah di beberapa lokasi, ada beberapa bukti tentang kejayaan kerajaan bahari di benua tersebut.

Secara etimologi kata bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani "indos" yang berarti India dan "nesos" yang berarti pulau. JR Logan adalah orang pertama yang menggunakan nama itu Indonesia (1850). Kemudian dipopulerkan oleh Adolf Bastian di Buku Indonesia (1884). Indonesia identik dengan istilah negara kepulauan. Istilah ini lahir karena secara geografis Indonesia merupakan negara kelautan terbesar di dunia, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dan menyebar dengan lebih dari 17.000 pulau baik besar maupun kecil. Karena itu, laut adalah habitat asli Indonesia.

Kata nusantara sendiri dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kumpulan beberapa pulau atau sekelompok pulau. Atau dalam kamus bahasa Belanda Bahasa van Dale, archipel artinya zee ver van elkaar verwidderd ligt yang artinya laut dengan jumlah yang banyak pulau atau gugusan pulau yang letaknya tidak terlalu jauh dari masing-masing pulau lainnya. Dapat disimpulkan bahwa nusantara atau nusantara adalah laut tempat terbentangnya gugusan pulau.

AB Lapian, sejarawan maritim Indonesia, percaya kepulauan lebih tepat diartikan sebagai laut negara atau negara maritim daripada negara kepulauan karena subjek utamanya adalah laut, bukan pulau. AB Lapian juga berpendapat bahwa negara Indonesia secara bersama-sama dibentuk oleh tiga laut inti, yaitu Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Banda. Sedangkan sejarawan Denys Lombard berpendapat bahwa laut antar pulau, bukannya memisahkan, malah menyatukan. Lebih dari 40% perdagangan internasional yang melintasi Indonesia, semuanya dilakukan melalui laut. Menurut pendapatnya, Lombard mengusulkan lima wilayah geografis sebagai penghubung. Kelima wilayah tersebut antara lain:

Yang pertama adalah Selat Malaka yang menyatukan bagian timur pantai dan pantai barat semenanjung. Yang kedua adalah Selat Sunda yang berhasil menghubungkan wilayah Lampung di bagian selatan Sumatera dan wilayah Sunda di bagian barat Jawa. Ketiga, Laut Jawa menghubungkan selatan bagian dari Kalimantan dengan Jawa. Yang keempat, laut juga berhasil menyatukan Makassar dengan pedalamannya dengan serangkaian pelabuhan di bawah kendali Kesultanan Makassar, termasuk Selayar dan Buton. Kelimanya adalah Laut Maluku yang menghubungkan beberapa pulau-pulau seperti Banda, Ambon, Seram, Ternate, dan Tidore. Kontrol yang efektif atas suatu area menentukan kontrol semua dari Indonesia. Seperti di kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, hegemoni atas penguasaan laut juga mempengaruhi kejayaan bangsa Indonesia sebagai negara maritim.

Kerajaan-Kerajaan Maritim di Nusantara

Sejarah mengatakan bahwa sejak zaman kerajaan, Kelautan di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar, dimana segala bentuk kegiatan perdagangan dan pelayaran dapat dikendalikan dengan tepat dan pada saat itu kerajaan-kerajaan di Indonesia sangat dihormati di dunia internasional. Dua Emporium Kerajaan Maritim yang pernah membangun maritim Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit.

Kerajaan Sriwijaya

Ilustrasi Kerajaan Sriwijaya. Sumber: Canva

Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan pesisir, yang makmur, dan negara yang berkuasa di wilayah Asia Tenggara. Kekuatan Kerajaan Sriwijaya diciptakan oleh kebiasaan perdagangan internasional melalui Selat Malaka sehingga bahwa itu terkait dengan rute perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa. Geografis Sriwijaya lokasi adalah aset yang sangat baik untuk berpartisipasi dalam internasional perdagangan yang mulai berkembang antara India dan daratan Asia Tenggara.

Sebagai kerajaan maritim yang hidup berdasarkan perdagangan dan perkapalan, perdagangan yang dikuasai penguasa Sriwijaya dan jalur pelabuhan melalui kebiasaan menimbun barang menjadi diperdagangkan. Dalam perkembangannya, kebiasaan menimbun barang menjadi hukum adat yang disebut “penimbunan barang secara paksa”. Sriwijaya menggunakan "penimbunan barang secara paksa" mengharuskan kapal berhenti di pelabuhannya. Dengan kedatangan kapal di pelabuhan Sriwijaya, Raja Kerajaan Sriwijaya bisa memungut biaya dari perdagangan melalui wilayah laut Sriwijaya. Dengan perluasan wilayah Sriwijaya, hukum adat "penimbunan barang secara paksa" juga memiliki lingkup yang lebih luas karena Raja Sriwijaya mewajibkan dan kapal asing untuk melewati daerah taklukannya baik dari China atau ke China untuk singgah di pelabuhan Sriwijaya.

Untuk melanggengkan kekuasaannya, Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan diplomatik dengan negara adikuasa lainnya negara-negara di sekitarnya. Melalui hubungan diplomatik ini, Kekuasaan Sriwijaya atas wilayahnya diakui oleh pihak lain kerajaan dan juga mendapat dukungan jika ada serangan terhadap kerajaan. Selain hubungan diplomatik, perkembangan kekuasaan Sriwijaya dilakukan melalui penguasaan simpul perdagangan dan arus perdagangan yang ada dengan berbagai cara, seperti pelayaran dan ekspedisi militer. Pada tahun 1325 M peran Sriwijaya sebagai kerajaan internasional berakhir karena ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit.

Kerajaan Majapahit

Ilustrasi Kerajaan Majapahit. Sumber: Canva

Sekitar tahun 1300 M, Kerajaan Majapahit muncul. Keistimewaan Kerajaan Majapahit adalah kemampuan mensinergikan tradisi perdagangan sungai dan tradisi agraris dengan potensi bahari yang dikuasainya melalui tradisi bahari Kediri. Majapahit mengendalikan wilayahnya melalui kebiasaan ekspansif dengan cara-cara persuasif. Jika metode yang efektif tidak berhasil, kekuatan militer digunakan. Kontrol teritorial yang dibuat khusus ini hukum adat yang memberikan kebebasan kepada daerah taklukan untuk mengatur urusan rumah tangganya, sedangkan pada waktu tertentu menunjukkan kepatuhan terhadap Pemerintah Pusat Majapahit.

Jika suatu daerah ditaklukkan di bawah otoritas Majapahit, maka pada umumnya Pemerintah Majapahit tidak mencampuri urusan dalam negeri daerah. Majapahit saja mewajibkan bawahannya untuk menyampaikan upeti atau penyerahan uang, mengirim utusan pada waktu-waktu tertentu sebagai tanda penaklukan di bawah kekuasaan Majapahit, dan dalam pengambilan keputusan oleh keinginan Pemerintah Majapahit atas wilayahnya.

Untuk menjamin keamanan di wilayahnya, apabila Kalimantan bagian barat pada tahun 1369 M diganggu oleh bajak laut dari Sulu, Filipina yang dibantu oleh China, segera armada Majapahit muncul di Laut Cina Selatan jadi bahwa daerah itu terhindar dari pembuat onar. Pada tahun 1370 M, tiga raja di nusantara berusaha melepaskan diri dari Majapahit dan mengirim utusannya ke Cina; Akibatnya, Majapahit mengirim armada, dan pada tahun 1377 raja-raja terbunuh. Dominasi Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit pada wilayah lautnya tidak hanya disebabkan oleh kegiatan perdagangan berdasarkan lokasi geografis yang strategis tetapi juga karena kontrol industri. Bahwa permintaan Asia dan dunia pasar produk Indonesia tidak hanya untuk tanaman tropis, tetapi juga untuk produk industri, seperti alat logam untuk peralatan rumah tangga, pertanian, senjata, dan pekerjaan tukang kayu; dan produksi tekstil dalam bentuk tradisional kain dan perhiasan emas dan perak. Permintaan industri produksi dapat dipenuhi oleh dua kerajaan sehingga banyak kapal asing singgah di nusantara untuk berdagang.

Sebagai kerajaan maritim, angkatan laut yang kuat adalah wajib prasyarat untuk menjamin stabilitas dan kesinambungan kerajaan. Baik Sriwijaya maupun Majapahit memiliki angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan kendali atas wilayah laut kedua kerajaan. Di struktur pemerintahan Sriwijaya, Laksamana TNI AL sebagai posisi militer yang signifikan berada langsung di bawah raja penguasa tertinggi dan sejajar dengan patih (mangkubumi) dengan tugas utama menjaga keutuhan wilayah dan menjaga kepentingan Sriwijaya di bidang perdagangan.

Kekuatan armada Kerajaan Majapahit adalah menegaskan dalam Negara kertagama bahwa Majapahit memiliki angkatan laut untuk melindungi wilayah subjek dan untuk menghukum otoritas regional yang menentang pemerintah. Armada Jawa paling banyak kekuatan yang signifikan dari armada kapal perang Majapahit karena tugas berat untuk menjaga pusat tinggi keraton Majapahit. Angkatan Laut ditempatkan di pantai utara Jawa untuk melindungi pemerintah pusat, ada yang disebar untuk mengawasi subjek daerah, dan digunakan untuk mengawal petugas yang mengumpulkan upeti di kawasan sehingga keamanan terjamin dan berjalan dengan lancar mendukung armadanya, Kerajaan Majapahit memiliki pelayaran yang kuat.