Pajak Bukan Sekadar Potongan Penghasilan: Mengapa Literasi Pajak Penting?
Mahasiswi Universitas Pamulang Prodi Akuntansi Perpajakan.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Novita Sari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBagi sebagian masyarakat, pajak mungkin hanya terlihat sebagai angka yang berkurang dari penghasilan atau tambahan biaya ketika membeli barang dan menggunakan jasa. Tidak sedikit pula yang mengenal pajak sebatas sesuatu yang “harus dibayar” kepada negara. Padahal, pajak memiliki peran yang jauh lebih besar dalam kehidupan sehari-hari.
Mulai dari pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga berbagai pelayanan publik, semuanya berkaitan dengan penerimaan negara. Karena itu, memahami pajak seharusnya tidak hanya menjadi urusan pegawai pajak, pengusaha, atau orang yang bekerja di bidang akuntansi dan perpajakan. Masyarakat umum juga perlu memiliki pemahaman dasar mengenai pajak.
Di sinilah literasi pajak menjadi penting.
Ketika Pajak Hanya Dipahami sebagai Potongan
Salah satu persoalan yang masih sering ditemui adalah masyarakat mengetahui bahwa pajak harus dibayar, tetapi belum tentu memahami mengapa pajak tersebut dikenakan.
Misalnya, ketika seseorang menerima penghasilan dan menemukan adanya potongan pajak pada slip gaji, perhatian biasanya hanya tertuju pada jumlah uang yang diterima setelah dipotong. Begitu juga ketika membeli barang atau menggunakan jasa tertentu, pajak sering kali hanya dianggap sebagai tambahan dari harga yang harus dibayar.
Padahal, setiap jenis pajak memiliki ketentuan dan mekanisme yang berbeda. Ada pajak yang berkaitan dengan penghasilan, konsumsi, kepemilikan atau transaksi tertentu. Perbedaan tersebut penting dipahami agar masyarakat tidak mudah salah mengartikan informasi perpajakan yang beredar.
Menurut saya, masalahnya bukan selalu karena masyarakat tidak peduli terhadap pajak. Bisa jadi, informasi perpajakan memang belum disampaikan dengan cara yang mudah dipahami.
Istilah seperti PPh, PPN, tarif pajak, penghasilan kena pajak, kredit pajak, hingga pelaporan SPT mungkin terasa sederhana bagi mahasiswa perpajakan. Namun bagi masyarakat yang tidak pernah mempelajarinya, istilah tersebut dapat terdengar rumit dan membuat orang memilih untuk tidak mencari tahu lebih jauh.
Literasi Pajak Bukan Berarti Harus Menjadi Ahli Pajak
Literasi pajak sering kali terdengar seperti sesuatu yang hanya diperlukan oleh orang yang bekerja di bidang perpajakan. Padahal, menurut saya, pemahaman pajak yang dibutuhkan masyarakat tidak harus sampai membuat setiap orang menjadi ahli pajak.
Hal yang lebih penting adalah mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
Masyarakat perlu tahu kapan memiliki kewajiban perpajakan, bagaimana pajak dihitung secara sederhana, ke mana harus mencari informasi resmi, serta bagaimana memastikan bahwa kewajiban pajaknya telah dilaksanakan dengan benar.
Pemahaman tersebut juga dapat membantu masyarakat menjadi lebih kritis ketika menerima informasi mengenai pajak.
Saat ini informasi mengenai perpajakan sangat mudah ditemukan di media sosial. Dalam satu unggahan, sebuah informasi pajak dapat tersebar kepada ribuan bahkan jutaan orang. Masalahnya, tidak semua informasi yang viral benar atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanpa literasi yang cukup, masyarakat dapat dengan mudah percaya pada informasi yang belum tentu tepat. Akibatnya, muncul kesalahpahaman, kepanikan, bahkan anggapan bahwa suatu kebijakan pajak selalu merugikan masyarakat.
Generasi Muda Juga Perlu Melek Pajak
Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa pembahasan mengenai pajak sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan generasi muda. Hanya saja, pembahasannya sering terasa jauh karena menggunakan bahasa yang terlalu teknis.
Padahal, mahasiswa nantinya akan masuk ke dunia kerja, memperoleh penghasilan, melakukan transaksi, membeli barang, menggunakan berbagai layanan digital, bahkan mungkin menjalankan usaha sendiri. Dalam kondisi tersebut, pengetahuan dasar tentang pajak akan menjadi sesuatu yang berguna.
Terlebih lagi, perkembangan ekonomi digital membuat aktivitas ekonomi semakin beragam. Generasi muda tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga banyak yang menjadi pekerja lepas, content creator, penjual online, pemilik usaha kecil, dan pelaku ekonomi digital lainnya.
Kondisi ini membuat literasi pajak semakin relevan. Jangan sampai seseorang baru mencari tahu mengenai pajak setelah mendapatkan masalah atau ketika sudah memiliki kewajiban yang harus segera diselesaikan.
Menurut saya, edukasi pajak seharusnya tidak hanya diberikan ketika seseorang sudah menjadi wajib pajak. Pengenalan mengenai pajak dapat dimulai sejak sekolah atau perguruan tinggi dengan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Teknologi Mempermudah, tetapi Pemahaman Tetap Dibutuhkan
Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu perubahan yang membuat masyarakat perlu semakin memahami cara kerja sistem perpajakan. Penggunaan layanan digital memang dapat membantu proses administrasi menjadi lebih praktis, tetapi kemudahan teknologi tidak otomatis membuat semua orang memahami kewajiban perpajakannya.
Ibaratnya, memiliki aplikasi untuk mengurus sesuatu tidak berarti seseorang langsung memahami apa yang harus dilakukan di dalam aplikasi tersebut.
Karena itu, digitalisasi perpajakan perlu berjalan beriringan dengan edukasi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan sistem yang mudah digunakan, tetapi juga informasi yang sederhana, jelas, dan mudah ditemukan ketika mengalami kesulitan.
Menurut saya, komunikasi perpajakan juga perlu menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat saat ini. Edukasi tidak harus selalu melalui seminar atau tulisan yang panjang dan penuh istilah teknis. Konten singkat di media sosial, video penjelasan sederhana, ilustrasi kasus sehari-hari, hingga simulasi perhitungan pajak bisa menjadi cara yang lebih dekat dengan generasi muda.
Tujuannya bukan membuat pajak terlihat sederhana secara berlebihan, tetapi membuat masyarakat berani memahami dan bertanya ketika menemukan sesuatu yang belum dimengerti.
Membangun Kepatuhan dari Pemahaman
Pada akhirnya, kepatuhan pajak tidak hanya dapat dibangun melalui kewajiban dan aturan. Pemahaman juga memiliki peran penting.
Masyarakat yang mengetahui alasan di balik kewajiban pajaknya akan memiliki dasar yang lebih baik untuk menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, jika pajak hanya dipahami sebagai potongan atau beban, pembicaraan mengenai pajak akan lebih mudah menimbulkan penolakan dan kesalahpahaman.
Karena itu, literasi pajak seharusnya dipandang sebagai bagian dari literasi keuangan masyarakat.
Masyarakat perlu mengetahui bahwa membayar pajak bukan sekadar kehilangan sebagian penghasilan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan pelayanan publik. Namun pada saat yang sama, masyarakat juga perlu memahami bagaimana sistem tersebut bekerja dan mengetahui hak yang dimilikinya sebagai wajib pajak.
Menurut saya, semakin mudah masyarakat memahami pajak, semakin terbuka pula ruang untuk membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah.
Pajak memang bukan topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Banyak istilahnya yang rumit dan aturannya dapat berubah mengikuti perkembangan kebijakan. Tetapi justru karena pajak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak seharusnya sepenuhnya menyerahkan pemahamannya kepada orang lain.
Pada akhirnya, menjadi warga negara yang melek pajak bukan berarti harus hafal seluruh aturan perpajakan. Setidaknya, kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita, memahami hak kita, dan mampu mencari informasi dari sumber yang benar.
Karena pajak bukan sekadar potongan dari penghasilan. Pajak adalah bagian dari kehidupan ekonomi kita sebagai masyarakat dan warga negara. Semakin baik kita memahaminya, semakin bijak pula kita melihat persoalan perpajakan di sekitar kita.