Restitusi Pajak Rp304 Triliun: Saatnya Publik Tahu ke Mana Uang Itu Kembali
Mahasiswi Universitas Pamulang Prodi Akuntansi Perpajakan.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Novita Sari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPublik sempat dibuat tercengang ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa realisasi restitusi pajak sepanjang Januari–Agustus 2025 mencapai Rp304,3 triliun. Angka itu melonjak sekitar 40 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sekilas, kabar ini terdengar positif. Pemerintah tampak disiplin mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak sesuai aturan. Tapi di balik angka fantastis ini, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas: Siapa sebenarnya yang menikmati pengembalian sebesar itu?
Transparansi Pajak yang Masih Setengah Hati
Restitusi pajak adalah hak wajib pajak. Ketika seseorang atau perusahaan membayar pajak lebih besar dari kewajiban sebenarnya, negara wajib mengembalikan kelebihan itu. Secara prinsip, hal ini mencerminkan keadilan dan kepatuhan fiskal.
Namun, yang jadi persoalan bukan pada mekanismenya, melainkan pada transparansi datanya.
Hingga kini, publik hanya tahu total restitusi, tanpa pernah melihat rincian sektor penerimanya. Apakah restitusi paling banyak dinikmati oleh korporasi besar, eksportir, atau justru pelaku UMKM? Kita tidak tahu.
“Transparansi pajak bukan tentang membuka rahasia wajib pajak, tapi tentang memastikan uang negara berputar secara adil”.
Keterbukaan seperti ini penting untuk menjamin tidak ada ketimpangan perlakuan. Jangan sampai restitusi besar justru menjadi privilese bagi perusahaan dengan kekuatan finansial dan tim pajak yang mumpuni, sementara wajib pajak kecil kesulitan mengakses hak serupa.
Mengapa Restitusi Perlu Lebih Terbuka?
Restitusi pajak bukan hal tabu untuk dibicarakan. Dalam konteks keuangan negara, transparansi justru bagian dari akuntabilitas publik. Keterbukaan data dapat memperkuat pengawasan publik agar tidak terjadi praktik restitusi fiktif atau pengembalian yang tidak semestinya. Selain itu, keterbukaan juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.
Publik yang melihat DJP terbuka dalam pengelolaan keuangan negara akan lebih yakin bahwa sistem pajak dijalankan secara jujur dan profesional. Lebih jauh, transparansi restitusi juga menjadi tolok ukur keadilan fiskal. Dengan data yang terbuka, masyarakat bisa menilai apakah pengembalian pajak lebih banyak dinikmati oleh sektor tertentu atau sudah merata sesuai kontribusi dan kewajibannya.
Restitusi Bukan Sekadar Angka
Lonjakan restitusi Rp304 triliun memang bisa dibaca sebagai tanda kepatuhan fiskal. Namun jika angka sebesar itu tidak disertai transparansi, publik justru akan bertanya-tanya: apakah sistem perpajakan kita sudah benar-benar adil?
Membuka data restitusi bukan berarti mencari kesalahan, melainkan bentuk tanggung jawab bersama. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikembalikan adalah bagian dari uang publik dan publik berhak tahu ke mana uang itu pergi.