Manajemen Kinerja Terhadap Kualitas Pelayanan Organisasi Sektor Publik

https://pixabay.com/illustrations/time-management-scheduling-7258198/

Manajemen Kinerja Terhadap Kualitas Pelayanan Organisasi Sektor Publik

TEORI

Teori yang digunakan dalam tulisan ini mengacu pada manajemen kinerja, yang didefinisikan sebagai salah satu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja tim dan organisasi secara berkelanjutan.Teori ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam organisasi khususnya di sektor publiK. Menurut Armstrong (1998), manajemen kinerja meliputi faktor kepemimpinan, tim, sistem dan situasional. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik berkaitan erat dengan kinerja organisasi yang dikelola melalu berdasarkan pendekatan yang komprehensif.

Salah satu alat yang sering digunakan untuk mengukur kinerja organisasi adalah Balanced Scorecard (BSc). BSc memungkinan untuk mengukur kinerja organisasi dari empat sudut pandang; keuangan, proses bisnis internal, pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan menggunakan pendekatan ini, organisasi sektor publik mengevaluasi kinerja mereka tidak hanya berdasarkan hasil keuangan, tetapi juga pada aspek proses dan kepuasan pelanggan.

Manajemen kinerja berfungsi sebagai alat strategis sebagai alat strategis untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui sumber daya manusia. Upaya tersebut ini meliputi peningkatan keterampilan individu, pemberian bimbingan kepemimpinan dan pembentukan sistem kinerja yang mendukung efisiensi dan efektivitas.

KASUS

Kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi sektor publik di Indonesia. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputI:

1) Birokrasi yang berbelit belit :

Pengurusan izin usaha yang panjang dan berbelit belit seingkali menimbulkan keluhanan dari masyarakat.

2) Ketidakjelasan waktu dan biaya:

Banyak proses pelayanan publik yang tidak memiliki kejelasan mengenai waktu penyelesaian dan biaya yang diperlukan, membuat masyarakat bingung dan kewalahan merasa terbebani.

3) Diskriminasi dalam pelayanan : Pelayanan seringkali dilakukan berdasarkan afiliasi politik, hubungan personal, atau faktor lain yang tidak terkait dengan profesional.

4) Budaya suap dan pungutan liar:

Masih maraknya praktik korupsi dan pungutan liar yang bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan mencerminkan buruknya pengelolaan pelayanan publik.

5) Orientasi yang salah :

Maksudnya penjabat publik lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau penjabat atasannya dari pada melayani masyarakat yang baik.

SOLUSI

1) Meningkatkan manajemen kinerja: Organissi di sektor publik ini harus menerapkan manajemen kinerja yang lebih baik, dengan menekankan pengembangan keterampilan individu, sistem kerja yang efektif dan efisien. Hal ini bisa dilakukan. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan Balance Scorerecard yang memungkinkan organisasi mengukur kinerja mereka secara keseluruhan dari berbagai sudut, bukan hanya finansial.

2) Pelatihan dan pengembangan pegawai: pegawai sektor publik perlu diberikan pelatihan untuk mendapatkan manfaat dari pelatihan yang lebih baik untuk meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini mencakup pelatihan teknis, komunikasi dan etika pelayanan publik.

3) Reformasi kepemimpinan: pemimpin sektor publik harus lebih proaktif dalam membimbing, memotivasi dan memberikan hasil yang baik kepada bawahannya. Kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk mewujudkan suatu pekerjaan yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat.

4) Memperbaiki sistem dan prosedur kerja: organisasi perlu memperbaiki sistem kerjanya, khususnya dengan merancang prosedur kerja yang lebih jelas dan sederhana.Prosedur ini harus menghilangkan tumpang tindih birokrasi dan memberikan panduan yang jelas kepada pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.