Waspada Efek Domino Kenaikan Harga BBM
Staf Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Novita Damayanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKenaikan harga BBM sudah tak lagi bisa dibendung. Keterbatasan pasokan BBM sebagai dampak dari Perang Timur Tengah sejak awal tahun 2026 semakin terasa di Indonesia. Kapal induk Pertamina yang sempat tertahan saat hendak melewati Selat Hormuz pun sempat menimbulkan kekhawatiran publik. Pemerintah masih terus berupaya mencari cara lain agar pasokan BBM dalam negeri tetap terpenuhi, salah satunya dengan membeli BBM ke negara lain yang pengirimannya tidak melalui jalur Selat Hormuz.
BBM adalah salah satu komoditas yang harganya diatur oleh Pemerintah atau disebut kelompok administered price sebagai komponen penyumbang inflasi dalam teori ekonomi. Terbatasnya pasokan BBM yang masuk dan beredar di masyarakat dapat menyebabkan efek domino yang mengarah kepada tingginya inflasi hingga melambatnya perputaran ekonomi sebagai dampak dari melambatnya konsumsi masyarakat. Awalnya, dampak yang mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia yaitu kenaikan harga tiket pesawat. Kenaikan ini merupakan akibat dari kenaikan harga avtur yang merupakan bahan bakar pesawat. Kenaikan mencapai 9 – 13 persen dan dibebankan dalam harga tiket pesawat sehingga masyarakat berpikir dua kali jika ingin bepergian via transportasi udara. Disaat masyarakat mulai menahan diri untuk bepergian, dari sisi maskapai pun mengambil sikap dengan mengurangi frekuensi penerbangan pada beberapa rute hingga menghapus rute-rute yang minim penumpang.
Mungkin bagi sebagian orang kenaikan harga tiket pesawat tidak terlalu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Namun, berbeda dengan fenomena beberapa waktu terakhir. Pertamina lagi-lagi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi, antara lain Pertamina Dex, Dexlite dan Pertamax Turbo yang cukup melonjak dibandingkan dengan harga sebelumnya. Tentunya kenaikan harga ini cukup berbahaya jika respon masyarakat tidak dikawal dengan baik. Inflasi tinggi dan antrian masyarakat dapat menjadi risiko yang timbul dalam waktu dekat.
Lagi-lagi, kenaikan harga BBM yang banyak digunakan oleh kendaraan umum ini dapat menyebabkan efek domino. Dari biaya logistik yang pastinya akan mengalami peningkatan, sehingga barang-barang yang diangkut pun ikut menanggung kenaikan harga tersebut. Terkhususnya harga bahan pokok yang menjadi konsumsi harian masyarakat. Kenaikan harga ini menyebabkan inflasi dari sisi penawaran atau disebut cost push inflation, yaitu ketika adanya peningkatan biaya produksi, termasuk biaya distribusi. Jika harga bahan pokok terus meningkat, masyarakat pasti akan perlahan mengurangi konsumsi dan hal ini tentunya tidak diharapkan karna akan memperlambat pergerakan roda ekonomi.
Ketika adanya gejolak inflasi, saat inilah diperlukan peran aktif dari Bank Sentral. Melalui kebijakan moneter, Bank Sentral bertugas menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan ekspektasi inflasi dan menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan moneter tidak dapat berdiri sendiri, terutama ketika sumber tekanan inflasi berasal dari sisi penawaran, seperti gangguan distribusi, kenaikan harga pangan, atau faktor eksternal global.
Di sinilah pentingnya koordinasi erat antara Bank Sentral dan Pemerintah. Bank Sentral tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara Bank Sentral dan Pemerintah agar mendapatkan Solusi terbaik. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Sentral bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berperan aktif dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal serta kebijakan sektoral, khususnya terkait stabilisasi harga pangan dan kelancaran distribusi barang.
Keberadaan TPIP dan TPID menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga membutuhkan pendekatan kewilayahan yang sensitif terhadap karakteristik daerah. Pemerintah daerah, dengan dukungan Bank Sentral, didorong untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, memperbaiki sistem logistik, serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan. Dengan demikian, pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih dini, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi sangat ditentukan oleh sinergi kebijakan dan kredibilitas kelembagaan. Bank Sentral yang independen, didukung oleh koordinasi yang kuat dengan pemerintah pusat dan daerah melalui TPIP dan TPID, akan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kolaborasi inilah yang menjadi kunci untuk memastikan inflasi tetap terkendali dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Namun perlu diingat, perumusan kebijakan pengendalian inflasi ini juga sebaiknya jangan hanya berakhir pada ruang rapat, namun dapat diimplikasikan langsung kepada masyarakat secara luas agar dapat berdampak secara nyata dan pro-rakyat.