Panja Pariwisata untuk Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan

Ilustrasi peta pariwisata Indonesia Foto: Dok. Kemenparekraf

17 Februari 2025 merupakan tahun ke-3 peringatan Hari Ketahanan Pariwisata Global. Peringatan ini diinisiasi oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi A/RES/77/269 untuk menyoroti pentingnya mendorong pengembangan pariwisata yang tahan dari berbagai guncangan.

Hari spesial ini juga menjadi pengingat bagi negara-negara anggota agar merumuskan strategi nasional untuk melakukan rehabilitasi sektor pariwisata dalam menghadapi berbagai macam guncangan. Strategi tersebut diharapkan bisa melibatkan kerja sama antara sektor swasta dan publik serta diversifikasi kegiatan dan produk.

Peringatan Hari Ketahanan Pariwisata Global juga sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi dinamika global yang tak pernah bisa diprediksi dan sangat berkaitan dengan kondisi pariwisata. Seperti yang terjadi pada era pandemi COVID-19 yang betul-betul membuat sektor pariwisata terguncang.

Belum lagi berbagai konflik politik seperti Perang Ukraina - Rusia maupun Israel - Palestina yang berdampak secara tidak langsung terhadap ekosistem pariwisata secara global.

Hari Ketahanan Pariwisata Global menjadi momentum untuk menekankan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang produktif, dan menyediakan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

Pariwisata berkelanjutan juga bisa berperan dalam mempercepat perubahan menuju pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan serta menggalakkan pemanfaatan sumber daya laut, laut, dan kelautan secara berkelanjutan. Dan yang paling pentingnya adalah bisa mempromosikan budaya lokal, meningkatkan kualitas hidup, dan memberdayakan ekonomi perempuan, generasi muda, masyarakat adat, dan komunitas lokal.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki banyak sekali sektor pariwisata, tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke pulau Rote, tentunya menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan untuk bisa melihat destinasi wisata kita. Apalagi Indonesia ditakdirkan sebagai negara maritim yang diapit oleh cincin api pegunungan. Tentu banyak memiliki spot-spot keindahan di dalamnya.

Dalam mewujudkan Ketahanan Nasional Pariwisata yang berkelanjutan, Pemerintah juga mulai berikhtiar dengan membentuk Panja Pariwisata yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

RUU tersebut sudah mulai diproses di DPR RI sejak 15 Juli 2024 setelah pimpinan lembaga legislatif tersebut bersurat kepada pemerintah. Kemudian DPR RI pun telah menerima Surat Presiden pada 5 September 2024 untuk membahas RUU tersebut.

Namun setelah memasuki pembahasan awal dan mendengarkan pandangan pemerintah serta membahas daftar inventarisir masalah (DIM), DPR pun sepakat agar RUU tersebut dibawa ke periode selanjutnya atau carry over. Sehingga barulah di periode sekarang, melalui Panitia Kerja (Panja) Pariwisata, RUU tersebut berangsur mulai dibahas di parlemen. Penulis sebagai anggota Panja juga turut merumuskan di dalamnya.

Revisi RUU Pariwisata menjadi harapan baru bagi kita semua untuk bisa mewujudkan pariwisata yang adil dan berkelanjutan agar bisa berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan Pemerintah di antaranya pembangunan infrastruktur dasar sebagai faktor kunci dalam menunjang sektor pariwisata karena akses yang terbatas dapat menghambat pertumbuhan wisatawan.

Sungguh sangat disayangkan ketika suatu daerah memiliki potensi pariwisata yang indah tapi akses menuju lokasinya masih sulit dijangkau, tidak akan berarti apa-apa.

Regulasi tentang pariwisata ini juga harus saling terkoneksi dengan satu sama lainnya, khususnya terkait dengan transportasi penerbangan. Selama ini kita terkendala juga dengan melambungnya harga tiket pesawat.

Sebagai contoh kenapa orang lebih memilih berwisata ke luar negeri ketimbang di domestik. Karena mahalnya harga tiket pesawat. Misal harga tiket Pesawat PP Jakarta Jayapura ini hampir setara dengan perjalanan umroh.

Sangat sulit bagi kita untuk bersaing dengan negara lain jika hal-hal mendasar seperti itu tidak bisa kita pecahkan. Apalagi kita juga bisa melihat tren saat ini, negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Qatar atau yang terdekat dengan kita Brunei Darussalam, mulai berpikir untuk membangun sumber ekonomi lain.

Mereka sadar tak selamanya bisa mengandalkan sektor migas, mengingat sumber daya alam akan habis sewaktu-waktu. Mereka mulai fokus kepada sektor pariwisata bahkan jor-joran untuk menarik minat wisatawan dari luar negeri dengan berbagai cara dan regulasi yang diterapkan.

Situasi yang saya jelaskan di atas bisa menjadi refleksi sekaligus tantangan besar bagi pemerintah dengan adanya Regulasi dalam RUU Kepariwisataan untuk bisa lebih konkrit menjadi solusi bagi ekosistem pariwisata kita.

Tentunya dengan pengalokasian anggaran kepariwisataan dalam rencana pembangunan nasional maupun daerah, perlu ada kejelasan dalam pendanaan agar program yang direncanakan tidak sekadar menjadi wacana.

Apalagi saya melihat bahwa ada masa depan cerah bagi ketahanan nasional pariwisata kita, setelah berhasil melewati masa-masa krisis di era pandemi serta berbagai macam krisis lain seperti krisis ekonomi di tahun 1998, krisis bencana, krisis politik, krisis keamanan yang pernah melanda Bali, hingga krisis kesehatan.

Tentu bisa menjadi pelajaran berarti untuk bisa memajukan sektor pariwisata yang betul-betul untuk kesejahteraan rakyat, karena sektor pariwisata adalah bukan sekedar investasi keindahan tapi juga investasi pembangunan manusia.

Dengan berkembangnya pariwisata, masyarakat juga bisa dilatih agar lebih terampil. Caranya dengan menyiapkan sekolah-sekolah vokasi perhotelan dan pariwisata yang bisa menjadi modal utama dalam pembangunan pariwisata di masa mendatang.