Kenaikan Pajak Reklame 25% di Surabaya: Evaluasi dan Protes Masyarakat

Sumber : https://www.freepik.com/free-vector/vector-illustration-advertising-billboard_1215594.htm#fromView=search&page=1&position=43&uuid=31c9a599-a7e9-4d04-a7b2-bf6b239426fc&query=reklame

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang memiliki potensi pendapatan daerah yang cukup menjanjikan dari berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Surabaya juga memiliki populasi penduduk yang besar dengan jumlah 3 juta jiwa pada tahun 2024. Hal ini mendorong terjadinya kemajuan pertumbuhan ekonomi dalam mengembangkan bisnis atau usaha dalam berbagai sektor seperti ritel dan perdagangan, kuliner dan F&B, properti dan real estate, otomotif, perbankan, telekomunikasi dan teknologi, hingga hiburan. Dari berbagai macam sektor usaha yang telah disebutkan, tentunya pihak pemilik usaha membutuhkan langkah yang tepat dalam mengenalkan dan mempromosikan produk barang atau jasanya.

Sebagai salah satu bentuk pemasaran, tak jarang mereka memilih menggunakan reklame sebagai media promosi untuk meningkatkan visibilitas guna menarik pelanggan. Sektor-sektor ini memanfaatkan berbagai jenis reklame, seperti billboard, videotron, spanduk, dan reklame digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pemasangan reklame biasanya terdapat pada lokasi-lokasi di Surabaya yang memiliki tingkat eksposur tinggi, seperti di pusat perbelanjaan yakni Tunjungan Plaza, Pakuwon Mall, Galaxy Mall, adapun di persimpangan dan jalan utama seperti Jalan Raya Darmo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Pemuda. Lokasi strategis lainnya seperti daerah perkantoran, kampus, terminal, stasiun, bandara, dan lokasi wisata juga dipilih untuk tempat pemasangan reklame. Untuk menjamin keamanan dan pengawasan pemasangan reklame, terdapat beberapa dinas di Kota Surabaya yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan menentukan lokasi pemasangan reklame, seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP), Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berwenang dalam mengelola pajak reklame dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk pemasangan reklame.

Atas penyelenggaraan reklame baik yang dilakukan oleh pribadi maupun badan dengan tujuan komersial akan dikenakan pajak reklame. Pajak ini merupakan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh kabupaten atau kota, bukan pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan sebagai objek pajak reklame adalah seluruh penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron, kain, melekat/stiker, selebaran, berjalan (termasuk pada kendaraan), udara, apung, film/slide, dan peragaan.

Pemerintah Kota Surabaya mengenakan tarif pajak reklame sebesar 25% dengan dasar pengenaan dari nilai sewa reklame oleh pihak penyedia jasa layanan reklame. Apabila reklame diselenggarakan sendiri, maka dasar pengenaan pajak akan dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Pajak reklame akan terutang di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. Khusus untuk reklame berjalan, pajak akan terutang di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar. Tahun pajak reklame permanen ditetapkan satu tahun kalender. Apabila reklame bersifat khusus dengan masa pajak insidentil, maka akan dikenakan pajak sesuai dengan jangka waktu lamanya penyelenggaraan reklame tersebut dan akan terutang pada saat reklame tersebut diselenggarakan.

Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surabaya tahun 2023, target pendapatan pajak reklame sebesar Rp185.311.839.418 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp142.632.902.050. Hal ini berarti bahwa pendapatan pajak reklame belum terealisasi sepenuhnya, dengan persentase realisasi pendapatan pajak reklame di angka 76,97%. Namun, angka tersebut menunjukkan kenaikan terhadap pendapatan tahun 2022 sebesar 11,18%, di mana realisasi tahun 2022 sebesar Rp128.285.689.780. Untuk tahun 2024, belum ada data mengenai realisasi pendapatan pajak reklame, tetapi target pendapatan diperkirakan sekitar Rp161 miliar dengan capaian realisasi yang diprediksi akan mencapai 100% melalui berbagai upaya.

Salah satu langkah untuk menaikkan pendapatan pajak reklame, Pemerintah Kota Surabaya telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 yang menetapkan kenaikan pajak reklame sebesar 25% yang diberlakukan mulai 1 Januari 2024. Kenaikan ini merupakan hasil dari audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menyarankan agar pajak reklame disesuaikan berdasarkan jenis jalan (protokol vs biasa) dan dimensi reklame. Meskipun tarif dasar tetap 25%, ada kekhawatiran bahwa penghitungan baru dapat menyebabkan lonjakan pajak yang drastis, dengan beberapa pengusaha melaporkan kenaikan hingga 450% dalam kasus tertentu.

Kenaikan tarif pajak ini telah memicu protes dari pengusaha reklame, terutama dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur. Mereka mengkhawatirkan bahwa kenaikan yang direncanakan akan memberatkan industri periklanan yang masih pulih pasca-pandemi. Beberapa pengusaha bahkan mengancam akan memadamkan lampu reklame sebagai bentuk protes jika kebijakan ini diterapkan tanpa adanya penyesuaian yang lebih adil. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk membuka dialog dengan pengusaha reklame guna mendiskusikan teknis penghitungan baru sebelum peraturan diterapkan secara resmi.

Wali Kota Eri Cahyadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan tidak memberatkan. Asosiasi Perusahaan Periklanan Indonesia menyampaikan keresahannya atas penerapan tarif pajak reklame sebesar 25%. Menurut P3I, kenaikan tarif pajak reklame seharusnya berada di kisaran 15-20%. Aksi protes ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan adanya kenaikan tarif pajak reklame karena akan memberatkan mereka, mengingat pajak yang dibayarkan kepada pemerintah menjadi jauh lebih tinggi dari biasanya. Ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengenakan dasar pengenaan pajak dinilai terlalu buruk oleh masyarakat. Akibat kesalahan atas dasar pengenaan pajak, pemilik usaha akhirnya terpaksa harus membayar pajak reklame yang sangat besar.

Pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan mengenai pajak reklame dengan mengkaji ulang seluruh peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pajak reklame dan berkoordinasi bersama seluruh pihak yang terlibat dan terdampak. Dasar pengenaan pajak reklame akan ditinjau ulang berdasarkan lokasi, seperti antara jalan protokol dan jalan biasa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak dan mengurangi beban pengusaha yang beroperasi dengan trafik yang lebih rendah. Wali Kota Eri Cahyadi juga menampung usulan beberapa pihak untuk mempertimbangkan komponen-komponen tertentu yang seharusnya tidak perlu dihitung sebagai penambahan dari dasar pengenaan pajak reklame, karena semakin besar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) akan semakin besar pajak yang dibayarkan oleh pengusaha.

Pemkot Surabaya menekankan bahwa perputaran ekonomi di Kota Surabaya tidak hanya berdasarkan kebijakan pemerintah tetapi juga dipengaruhi oleh kontribusi para pengusaha. Oleh karena itu, Wali Kota Eri Cahyadi sangat menyayangkan jika tidak menggubris masukan dari masyarakat dan akan memastikan bahwa kebijakan pajak yang akan diterapkan tidak akan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Sebagai jalan tengah, Pemkot Surabaya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alasan perubahan kebijakan perpajakan khususnya pajak reklame. Tujuannya agar semua pihak memahami alasan di balik kenaikan pajak dan bagaimana cara perhitungan baru akan diterapkan dengan memperhatikan komponen-komponen penting yang seharusnya dihitung.

Hal ini akan menambah wawasan kepada masyarakat untuk memahami pentingnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan kota, sehingga masyarakat akan merasakan dampak positif dari pajak yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Pemerintah Surabaya berupaya untuk menciptakan kebijakan pajak reklame yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, sambil tetap memenuhi arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Referensi

Achmad Asrori. “Target PAD Pemkot Surabaya Tinggi, Pengusaha Protes Karena Pajak Pemasangan Reklame Naik 25 Persen - Jawa Pos.” Target PAD Pemkot Surabaya Tinggi, Pengusaha Protes Karena Pajak Pemasangan Reklame Naik 25 Persen - Jawa Pos, Jawa Pos, 3 Mar. 2024, www.jawapos.com/surabaya-raya/014399211/target-pad-pemkot-surabaya-tinggi-pengusaha-protes-karena-pajak-pemasangan-reklame-naik-25-persen. Accessed 3 Feb. 2025.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. “Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur (Rupiah), 2018-2021 - Tabel Statistik.” Bps.go.id, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018, jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjMxMSMx/realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-menurut-jenis---pendapatan-di-provinsi-jawa-timur--rupiah---2018-2021.html. Accessed 3 Feb. 2025.

“BAPENDA Surabaya - DPPK - Daftar Objek Pajak Reklame.” Surabaya.go.id, 2017, bpkpd.surabaya.go.id/Home/DaftarObjekPajakReklame. Accessed 3 Feb. 2025.

“BAPENDA Surabaya - DPPK - Realisasi Pajak Daerah.” Surabaya.go.id, 2018, bpkpd.surabaya.go.id/Home/RealisasiPajakDaerah. Accessed 3 Feb. 2025.

DDTC, Tim Perpajakan. “Perpajakan DDTC.” Perpajakan DDTC, 2023, perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-daerah/peraturan-walikota-kota-surabaya-63-tahun-2023. Accessed 3 Feb. 2025.

Devi, Aprilia. “Pemkot Surabaya Atur Pemasangan Reklame Di Ruang Publik.” Detikjatim, detikcom, 16 Sept. 2024, www.detik.com/jatim/berita/d-7543119/pemkot-surabaya-atur-pemasangan-reklame-di-ruang-publik. Accessed 3 Feb. 2025.

Esti Widiyana. “Walkot Eri Ajak Diskusi Pengusaha Soal Penolakan Kenaikan Pajak Reklame.” Detikjatim, detikcom, 14 Mar. 2024, www.detik.com/jatim/bisnis/d-7241944/walkot-eri-ajak-diskusi-pengusaha-soal-penolakan-kenaikan-pajak-reklame. Accessed 3 Feb. 2025.

evinkaw, and evinkaw. “Pajak Reklame Di Surabaya Naik 25% per Januari 2024.” ISB Consultant, 19 Mar. 2024, isbconsultant.com/pajak-reklame-di-surabaya-naik-25-per-januari-2024/. Accessed 3 Feb. 2025.

Fitriyandi Al Fajri. “Tuai Protes Dari Pengusaha, Heru Bakal Bahas Kenaikan Pajak Hiburan 40 Persen Dengan DPRD DKI.” Wartakotalive.com, 17 Jan. 2024, wartakota.tribunnews.com/2024/01/17/tuai-protes-dari-pengusaha-heru-bakal-bahas-kenaikan-pajak-hiburan-40-persen-dengan-dprd-dki. Accessed 3 Feb. 2025.

Galuh, Nora. “Simak! Ini Daftar Lengkap Tarif Pajak Daerah Terbaru Di Surabaya.” DDTCNews - Berita Pajak Terkini Dan Terpercaya Di Indonesia Dan Internasional, 2025, news.ddtc.co.id/berita/daerah/1800369/simak-ini-daftar-lengkap-tarif-pajak-daerah-terbaru-di-surabaya. Accessed 3 Feb. 2025.

Hildan Sepka. “Bakal Naik, Pajak Reklame Di Surabaya Dibedakan Berdasarkan Klasifikasi - Radar Surabaya Bisnis.” Bakal Naik, Pajak Reklame Di Surabaya Dibedakan Berdasarkan Klasifikasi - Radar Surabaya Bisnis, Radar Surabaya Bisnis, 12 Mar. 2024, radarsurabayabisnis.jawapos.com/industri-perdagangan/2184433442/bakal-naik-pajak-reklame-di-surabaya-dibedakan-berdasarkan-klasifikasi. Accessed 3 Feb.2025.

“Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 - Paralegal.id.” Paralegal.id, 23 June 2024, paralegal.id/peraturan/peraturan-wali-kota-surabaya-nomor-43-tahun-2024/. Accessed 3 Feb. 2025.

“InfoPublik - Wali Kota Surabaya Minta Kenaikan Reklame Tak Beratkan Pengusaha.” Infopublik.id, 2025, infopublik.id/kategori/nusantara/835332/wali-kota-surabaya-minta-kenaikan-reklame-tak-beratkan-pengusaha. Accessed 3 Feb. 2025.

“Jaga Ruang Terbuka Hijau, Pemkot Surabaya Atur Dengan Perwali Penyelenggaraan Reklame - Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur.” Jatimprov.go.id, 2019, kominfo.jatimprov.go.id/berita/jaga-ruang-terbuka-hijau-pemkot-surabaya-atur-dengan-perwali-penyelenggaraan-reklame. Accessed 3 Feb. 2025.

“JUMLAH TARGET DAN REALISASI PAJAK REKLAME KOTA TASIKMALAYA – Data Kota Tasikmalaya.” Tasikmalayakota.go.id, 2020, data.tasikmalayakota.go.id/home/badan-pendapatan-daerah/jumlah-target-dan-realisasi-pajak-reklame-kota-tasikmalaya/. Accessed 3 Feb. 2025.

“Kenaikan Pajak Reklame Sesuai Arahan BPK, Wali Kota Eri Minta Tak Beratkan Pengusaha - Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur.” Jatimprov.go.id, 2019, kominfo.jatimprov.go.id/berita/kenaikan-pajak-reklame-sesuai-arahan-bpk-wali-kota-eri-minta-tak-beratkan-pengusaha. Accessed 3 Feb. 2025.

Kota, Statistik. “Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.” Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2023, surabayakota.bps.go.id/id.LAPORAN KEUANGAN 30 JUNI 2024.Mahendra, Dimas.

“Genjot Pendapatan, Pemkot Surabaya Persilakan Pengusaha Manfaatkan Aset Kota Untuk Pasang Reklame - Radar Surabaya.” Genjot Pendapatan, Pemkot Surabaya Persilakan Pengusaha Manfaatkan Aset Kota Untuk Pasang Reklame - Radar Surabaya, Radar Surabaya, 17 Sept. 2024, radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/775099822/genjot-pendapatan-pemkot-surabaya-persilakan-pengusaha-manfaatkan-aset-kota-untuk-pasang-reklame. Accessed 3 Feb. 2025.---.

“Hingga September 2024, Sudah 5.216 Reklame Liar Dibongkar Pemkot Surabaya Karena Tak Bayar Pajak - Radar Surabaya.” Hingga September 2024, Sudah 5.216 Reklame Liar Dibongkar Pemkot Surabaya Karena Tak Bayar Pajak - Radar Surabaya, Radar Surabaya, 19 Sept. 2024, radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/775105648/hingga-september-2024-sudah-5216-reklame-liar-dibongkar-pemkot-surabaya-karena-tak-bayar-pajak. Accessed 3 Feb. 2025.

Meilita Elaine. “P3I Jatim Akan Padamkan Lampu Reklame Jika Pajak Naik, Pemkot Surabaya Janji Diskusi.” Suarasurabaya.net, Suara Surabaya, 22 Jan. 2024, www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/p3i-jatim-akan-padamkan-lampu-reklame-jika-pajak-naik-pemkot-surabaya-janji-diskusi/. Accessed 3 Feb. 2025.---.

“Pemkot Surabaya Segera Finalisasi Perwali Kenaikan Pajak Reklame Usai Bahas Dengan Asosiasi.” Suarasurabaya.net, Suara Surabaya, 2 Mar. 2024, www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/pemkot-surabaya-segera-finalisasi-perwali-kenaikan-pajak-reklame-usai-bahas-dengan-asosiasi/. Accessed 3 Feb. 2025.

Nawi. “Surabaya Tidak Ingin Beratkan Pengusaha Dengan Kenaikan Pajak Reklame - Nawacita Post.” Surabaya Tidak Ingin Beratkan Pengusaha Dengan Kenaikan Pajak Reklame - Nawacita Post, Nawacita Post, 14 Mar. 2024, www.nawacitapost.com/daerah/27295588/surabaya-tidak-ingin-beratkan-pengusaha-dengan-kenaikan-pajak-reklame. Accessed 3 Feb. 2025.

“PERWALI Kota Surabaya No. 15 Tahun 2024.” Database Peraturan | JDIH BPK, 2024, peraturan.bpk.go.id/Details/295884/perwali-kota-surabaya-no-15-tahun-2024. Accessed 3 Feb. 2025.

“PERWALI Kota Surabaya No. 33 Tahun 2024.” Database Peraturan | JDIH BPK, 2024, peraturan.bpk.go.id/Details/295902/perwali-kota-surabaya-no-33-tahun-2024. Accessed 3 Feb. 2025.

“PERWALI Kota Surabaya No. 43 Tahun 2023.” Database Peraturan | JDIH BPK, 2023, peraturan.bpk.go.id/Details/256871/perwali-kota-surabaya-no-43-tahun-2023. Accessed 3 Feb. 2025.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.Rahayu, Sheilla. ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.Rifai, Abdullah. “DPRD Minta Pemkot Surabaya Lihat Potensi Pajak Reklame Di 2023.

” ANTARA News Jawa Timur, 31 Dec. 2022, jatim.antaranews.com/berita/668505/dprd-minta-pemkot-surabaya-lihat-potensi-pajak-reklame-di-2023. Accessed 3 Feb. 2025.

“Seperti Gula, DPRD Pecah Soroti Kenaikan Tarif Reklame.” JariUngu.com, JariUngu, 2024, www.jariungu.com/berita_list.php?idBerita=6606. Accessed 3 Feb. 2025.

sokoguru.id. “Pajak Reklame Dinaikkan, Pemkot Surabaya Berharap Tak Beratkan Para Pengusaha.” Sokoguru.id, 2024, sokoguru.id/humaniora/pajak-reklame-dinaikkan-pemkot-surabaya-berharap-tak-beratkan-para-pengusaha. Accessed 3 Feb. 2025.

“Tarif Pajak Reklame – BAPENDA KOTA MALANG.” Malangkota.go.id, 2025, bapenda.malangkota.go.id/produk-layanan/tarif-pajak-reklame/. Accessed 3 Feb. 2025.