Jokowi, Prabowo : Menguji Efektivitas Jubir Presiden

Foto : Nugra Ferdino ( Istimewa)

Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program prioritas yang berpotensi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, penguatan ketahanan pangan, hingga agenda kedaulatan energi nasional. Namun, sebuah persoalan penting muncul: mengapa program-program tersebut belum selalu tampil sebagai narasi keberhasilan yang meyakinkan di ruang publik?

Persoalannya tidak cukup dijawab dengan mengatakan bahwa pemerintah kurang melakukan sosialisasi. Yang perlu dievaluasi adalah kemampuan komunikasi politik pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi pemahaman, kepercayaan, dan dukungan masyarakat.

Di sinilah peran juru bicara presiden menjadi penting. Juru bicara bukan sekadar pejabat yang membacakan pernyataan Istana atau memberikan klarifikasi ketika muncul polemik. Ia seharusnya menjadi penghubung antara pemikiran presiden, kebijakan pemerintah, dan pengalaman sehari-hari masyarakat.

Apabila program positif pemerintah tidak dipahami publik secara utuh, sementara kontroversinya justru lebih dominan dalam perbincangan, maka ada persoalan komunikasi politik yang harus dievaluasi. Dalam pengertian ini, kritik terhadap juru bicara bukanlah serangan terhadap Presiden Prabowo, melainkan upaya menguji apakah perangkat komunikasi pemerintah telah bekerja sesuai dengan kebutuhan politik dan kepentingan publik.

Jokowi dan Prabowo: Perbedaan dalam Membangun Narasi Politik

Membandingkan komunikasi politik Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo tidak berarti menganggap seluruh strategi Jokowi berhasil atau semua strategi Prabowo gagal. Perbandingan ini justru diperlukan untuk mengidentifikasi perbedaan cara membangun hubungan antara pemimpin, pemerintah, relawan, media, dan masyarakat.

Pada masa awal pemerintahan Jokowi, komunikasi politik banyak bertumpu pada citra pemimpin yang sederhana, pendekatan blusukan, kedekatan dengan masyarakat, dan keterbukaan terhadap media. Jokowi relatif sering tampil sebagai komunikator langsung, sehingga pesan politik tidak selalu harus melewati juru bicara.

Johan Budi kemudian memainkan peran penting sebagai juru bicara, terutama dalam menjelaskan persoalan pemerintahan dan merespons kegaduhan politik. Pola komunikasi tersebut berkembang bersama pemanfaatan media sosial dan jaringan pendukung di luar struktur resmi pemerintah.

Kajian mengenai komunikasi politik Jokowi juga menyoroti pentingnya media sosial, kedekatan personal, dan penggunaan jejaring digital dalam membangun citra kepemimpinan. Namun, model tersebut bukan tanpa kelemahan. Ketergantungan pada buzzer dan influencer dapat menyederhanakan persoalan yang kompleks serta menciptakan ruang gema, ketika masyarakat lebih banyak mendengar narasi yang sesuai dengan pandangannya sendiri.

Salah satu pembeda penting adalah keberadaan jaringan relawan yang berkembang sejak Pilpres 2014 dan berlanjut pada Pilpres 2019. Sejumlah kelompok relawan memiliki identitas, jaringan, dan saluran komunikasi masing-masing. Mereka dapat menyebarkan pesan politik tanpa harus menunggu penjelasan resmi dari pemerintah.

Artinya, komunikasi politik pada era Jokowi tidak hanya berlangsung melalui pejabat negara. Ada pula jaringan sosial dan politik yang ikut menerjemahkan, menyebarkan, bahkan mempertahankan narasi tentang kepemimpinannya.

Di era Prabowo, persoalannya menjadi berbeda. Prabowo memiliki basis pendukung yang besar, tetapi dukungan elektoral tidak otomatis berubah menjadi jaringan komunikasi pemerintahan yang efektif. Pendukung, relawan kampanye, kader partai, pejabat pemerintah, dan komunikator kebijakan memiliki fungsi serta kepentingan yang berbeda.

Kemenangan dalam pemilihan presiden tidak otomatis berarti kemenangan dalam pertarungan narasi setelah pemerintahan berjalan.

Prabowo membutuhkan sistem komunikasi yang tidak hanya mengandalkan popularitas presiden, melainkan juga mampu membuat setiap kementerian, lembaga, dan jaringan pendukung menjelaskan kebijakan secara konsisten, faktual, dan mudah dipahami.

Ketika Juru Bicara Hanya Menjadi Pemadam Kebakaran

Salah satu persoalan mendasar komunikasi pemerintah adalah kecenderungan bereaksi setelah sebuah isu telanjur menjadi kontroversi. Ketika kritik meluas, pejabat memberikan klarifikasi. Ketika muncul kesalahpahaman, pemerintah mengeluarkan penjelasan. Ketika narasi negatif berkembang, barulah upaya pelurusan dilakukan. Pola seperti ini membuat komunikasi pemerintah tampak defensif.

Juru bicara presiden seharusnya tidak hanya hadir ketika pemerintah diserang. Ia harus mampu menjelaskan tujuan kebijakan sebelum muncul kesalahpahaman, memaparkan indikator keberhasilan, menyampaikan keterbatasan program, dan memastikan masyarakat mengetahui manfaat yang dapat mereka rasakan.

Contohnya, program Makan Bergizi Gratis tidak cukup dijelaskan melalui besarnya anggaran, jumlah penerima, atau banyaknya satuan pelayanan yang dibentuk. Pemerintah juga perlu menyampaikan bagaimana kualitas makanan dijaga, bagaimana pengawasan dilakukan, bagaimana penyimpangan ditindak, serta apa dampaknya terhadap gizi dan kesejahteraan penerima.

Begitu pula dengan kedaulatan energi. Pernyataan mengenai peningkatan produksi minyak, pembangunan kilang, atau pengembangan energi terbarukan perlu diterjemahkan menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat: apakah ketergantungan impor berkurang, apakah pasokan energi semakin terjamin, apakah harga dan akses energi semakin terjangkau, serta bagaimana manfaatnya kembali kepada rakyat?

Jika jawaban atas pertanyaan tersebut tidak disampaikan secara sederhana dan konsisten, ruang komunikasi akan diisi oleh interpretasi pihak lain.

Di titik inilah efektivitas juru bicara perlu diuji. Bukan berdasarkan seberapa sering ia muncul di televisi atau seberapa keras ia membantah kritik, melainkan berdasarkan kemampuannya membuat kebijakan dipahami tanpa menutup ruang evaluasi.

Membaca Persoalan Ini dengan Jacques Derrida: Siapa yang Menguasai Makna?

Untuk memahami persoalan tersebut lebih dalam, kita dapat menggunakan pemikiran Jacques Derrida, filsuf yang dikenal melalui pendekatan dekonstruksi.

Dekonstruksi bukan sekadar membongkar atau menyalahkan suatu pernyataan. Pendekatan ini mengajak kita menguji asumsi, pertentangan, dan makna yang dianggap sudah pasti dalam sebuah teks atau wacana.

Dalam komunikasi politik, terdapat anggapan bahwa ketika pemerintah telah mengumumkan suatu program, masyarakat seharusnya memahami program tersebut sebagaimana yang dimaksud pemerintah. Padahal, makna tidak sepenuhnya berada dalam kendali pihak yang menyampaikan pesan.

Pemerintah dapat menyebut sebuah kebijakan sebagai keberhasilan pembangunan. Namun, masyarakat mungkin menilainya berdasarkan pengalaman yang berbeda. Bagi pemerintah, pembangunan infrastruktur dapat menjadi simbol kemajuan. Bagi warga yang masih menghadapi kesulitan akses layanan dasar, ukuran keberhasilan bisa berarti sesuatu yang lain. Kedua makna itu tidak selalu sama. Melalui pendekatan dekonstruksi, kita dapat menguji beberapa pertentangan dalam komunikasi pemerintahan.

Pertama, antara keberhasilan resmi dan pengalaman masyarakat. Pemerintah mungkin menekankan angka capaian, sementara masyarakat mempertanyakan kualitas pelaksanaan. Angka yang positif tidak otomatis menghapus pengalaman negatif. Sebaliknya, kritik terhadap pelaksanaan juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh program gagal. Tugas komunikasi politik adalah mempertemukan data dan pengalaman tersebut melalui penjelasan yang dapat diuji.

Kedua, antara narasi pemerintah dan narasi oposisi. Komunikasi politik sering menempatkan dua posisi secara berlawanan: pemerintah dianggap selalu benar, sedangkan kritik dianggap sebagai upaya menjatuhkan; atau sebaliknya, setiap program pemerintah langsung dicurigai sebagai kegagalan.

Dekonstruksi membantu kita melihat bahwa kedua posisi itu dapat menyederhanakan kenyataan. Sebuah program bisa memiliki tujuan yang baik, capaian yang layak diapresiasi, sekaligus persoalan pelaksanaan yang harus diperbaiki.

Karena itu, juru bicara yang efektif tidak seharusnya memaksakan pilihan antara memuji seluruh kebijakan dan membela pemerintah tanpa batas. Ia harus mampu menjelaskan mana yang berhasil, mana yang belum berhasil, dan apa yang akan diperbaiki.

Ketiga, antara pesan presiden dan suara para pembantunya. Jika seluruh keberhasilan dipusatkan pada sosok presiden, sementara persoalan kementerian dan pelaksanaan program tidak dijelaskan oleh pejabat yang bertanggung jawab, komunikasi menjadi timpang.

Presiden akhirnya menjadi pusat dari hampir seluruh narasi, baik yang positif maupun yang negatif. Para menteri tidak cukup kuat tampil sebagai penjelas kebijakan, sedangkan juru bicara berisiko berubah menjadi pembela citra, bukan penghubung informasi.

Dalam konteks Derrida, kita dapat mempertanyakan hierarki tersebut: mengapa citra pemimpin harus menjadi pusat dari setiap penjelasan, sementara substansi kebijakan, pelaksana, dan pengalaman masyarakat justru berada di belakangnya?

Keempat, antara apa yang diucapkan dan apa yang diterima. Pesan politik tidak berhenti ketika konferensi pers selesai. Pesan itu dipotong menjadi video pendek, dibicarakan di grup percakapan, ditafsirkan oleh kreator konten, diberitakan media, dan diperdebatkan masyarakat.

Makna terus bergerak melampaui maksud awal pembicara. Karena itu, komunikasi pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada pernyataan resmi. Pemerintah perlu memahami bagaimana pesan tersebut beredar, bagian mana yang menimbulkan kebingungan, dan pertanyaan apa yang belum terjawab.

Pelajaran Derrida bagi pemerintah cukup jelas: negara dapat menyampaikan pesan, tetapi tidak dapat memonopoli makna.

Mengapa Jaringan Relawan Jokowi Menjadi Pembanding Penting?

Keunggulan yang dapat dipelajari dari pengalaman politik Jokowi adalah bagaimana jaringan pendukung di luar struktur resmi ikut mengambil bagian dalam penyebaran narasi.

Relawan dapat menjadi penghubung sosial karena mereka berinteraksi dengan komunitas, organisasi, kelompok profesi, dan masyarakat di tingkat lokal. Mereka juga dapat menerjemahkan isu nasional ke dalam bahasa yang lebih dekat dengan kebutuhan lingkungan masing-masing.

Namun, perlu dibedakan antara relawan sebagai kekuatan partisipasi politik dan buzzer sebagai pelaku penyebaran pesan digital. Keduanya tidak selalu sama. Relawan dapat bekerja secara sukarela dan mandiri, sedangkan aktivitas buzzer dapat memiliki pola, tujuan, serta pendanaan yang berbeda-beda.

Jaringan relawan juga tidak boleh dipandang sebagai mesin pembenaran kebijakan. Sejumlah penelitian mengenai relawan Jokowi menunjukkan adanya persoalan konflik kepentingan dan kecenderungan sebagian relawan mencari keuntungan politik atau ekonomi. Artinya, jaringan yang besar pun tidak otomatis sehat atau efektif.

Pelajaran yang relevan bagi Prabowo bukanlah meniru seluruh praktik komunikasi era Jokowi, melainkan membangun ekosistem komunikasi yang beragam dan dapat dipercaya.

Relawan yang mendukung pemerintahan seharusnya memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, bukan sekadar instruksi untuk membela setiap keputusan. Mereka juga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah.

Apabila relawan hanya dimobilisasi ketika pemerintah mendapat kritik, mereka berpotensi kehilangan kredibilitas. Namun, jika mereka mampu menjelaskan program sekaligus menyampaikan masalah di lapangan, jaringan tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi dua arah.

Dengan demikian, ukuran kekuatan relawan bukan sekadar jumlah akun, banyaknya unggahan, atau kemampuan membuat sebuah tagar menjadi populer. Ukurannya adalah kualitas informasi, kepercayaan masyarakat, dan kemampuan menghubungkan pemerintah dengan kebutuhan warga.

Prabowo Tidak Kekurangan Program, tetapi Membutuhkan Komunikasi yang Lebih Meyakinkan

Penting untuk membedakan persoalan komunikasi dengan persoalan kinerja. Komunikasi yang buruk tidak otomatis berarti seluruh program pemerintah gagal. Sebaliknya, komunikasi yang baik juga tidak dapat mengubah program yang bermasalah menjadi keberhasilan nyata. Justru karena itu, pemerintah membutuhkan komunikasi yang berani menyampaikan kenyataan.

Apabila sebuah program berhasil, pemerintah harus menunjukkan bukti dan dampaknya. Apabila pelaksanaannya menghadapi kendala, pemerintah harus menjelaskan penyebabnya. Apabila terdapat penyimpangan, pemerintah harus menyampaikan langkah koreksi dan pertanggungjawaban.

Model komunikasi seperti ini jauh lebih kuat daripada sekadar mengulang slogan keberhasilan. Dalam hal ini, Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa juru bicara dan seluruh perangkat komunikasi pemerintah bekerja berdasarkan tiga prinsip.

Pertama, kejelasan pesan. Setiap program harus dapat dijelaskan melalui tujuan, manfaat, indikator keberhasilan, dan pihak yang bertanggung jawab.

Kedua, konsistensi komunikasi. Presiden, juru bicara, menteri, dan lembaga pelaksana tidak boleh memberikan penjelasan yang saling bertentangan atau membiarkan informasi penting tidak terjawab.

Ketiga, keterbukaan terhadap kritik. Kritik bukan selalu ancaman bagi legitimasi pemerintah. Kritik dapat menjadi sumber informasi untuk menemukan kelemahan pelaksanaan kebijakan dan memperbaikinya.

Keberhasilan komunikasi harus dinilai melalui indikator yang terukur: tingkat pemahaman masyarakat, konsistensi informasi, kecepatan memberikan penjelasan yang akurat, kepercayaan publik, serta kemampuan pemerintah menanggapi persoalan nyata. Bukan semata-mata berdasarkan banyaknya berita positif atau sedikitnya kritik yang muncul.

Yang Harus Dibela adalah Substansi, Bukan Sekadar Citra

Jika dibandingkan dengan pengalaman komunikasi politik era Jokowi, pemerintahan Prabowo perlu mengambil pelajaran bahwa kepemimpinan tidak cukup ditopang oleh kemenangan elektoral dan popularitas personal. Pemerintahan juga membutuhkan jaringan komunikasi yang mampu menjelaskan kebijakan, menjangkau masyarakat, dan merespons kritik tanpa kehilangan arah.

Kritik terhadap kinerja juru bicara presiden menjadi relevan ketika penjelasan pemerintah belum mampu membuat tujuan dan manfaat program dipahami secara utuh. Namun, persoalan ini tidak semestinya dibebankan kepada satu orang saja. Sistem komunikasi, koordinasi antarlembaga, kapasitas para menteri, kualitas informasi, dan hubungan dengan jaringan pendukung juga harus dievaluasi.

Dari sudut pandang Derrida, tantangan pemerintah bukan sekadar memenangkan pertarungan kata-kata. Tantangannya adalah menyadari bahwa makna keberhasilan tidak dapat ditentukan hanya melalui pernyataan resmi Istana.

Rakyat akan menilai pemerintah melalui apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Karena itu, Prabowo tidak membutuhkan komunikasi yang hanya membuat pemerintah terlihat berhasil. Prabowo membutuhkan komunikasi yang mampu menunjukkan keberhasilan secara terbuka, menjelaskan kekurangan secara jujur, dan memastikan kritik diterjemahkan menjadi perbaikan.

Sebab pada akhirnya, persoalan terbesarnya bukan apakah juru bicara mampu membela presiden. Persoalan terbesarnya adalah apakah pemerintah mampu membuat rakyat memahami kebijakannya tanpa harus meminta rakyat berhenti bersikap kritis.

Presiden tidak cukup memiliki program yang baik. Pemerintah harus mampu menjelaskan manfaatnya, membuktikan hasilnya, dan mendengarkan kritik terhadap pelaksanaannya. Sebab dalam demokrasi, narasi dapat membangun citra, tetapi hanya kenyataan yang dapat mempertahankan kepercayaan.