Politik Bebas Aktif Indonesia di Kawasan Pasifik

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) berfoto bersama menteri dan delegasi dari 22 negara jelang pertemuan Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (7/12/2022). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO (kumparanNEWS)

Dalam menjalankan mandat kontitusionalnya yaitu UUD 1945, Indonesia menerapkan gagasan politik "bebas-aktif". Bebas aktif di sini memilki makna bahwa kebijakan luar negeri Indonesia mengejar kepentingan nasionalnya sambil tetap independen dari kekuatan besar dalam dunia internasional. Negara memiliki tanggung jawab untuk turut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketentuan mengenai pelaksanaan politik luar negeri Indonesia ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan kebijakan luar negerinya yang menyatakan bahwa Indonesia berupaya mendukung pencapaian kepentingan nasionalnya sambil terus berkontribusi secara aktif dalam forum internasional dan diharapkan keterlibatan Indonesia ini dapat bermanfaat bagi masyarakat internasional. Negara-negara Pasifik telah menjadi fokus politik luar negeri Indonesia dalam kurun waktu delapan tahun terakhir.

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap negara-negara di Kawasan Pasifik sering disebut sebagai "Look East Policy" yang menekankan pada peningkatan keterlibatan Indonesia dengan negara-negara Kawasan Pasifik. Hubungan antara Indonesia dan negara-negara Kawasan Pasifik ini terjalin karena alasan seperti kedekatan geografis, kesamaan warisan etnis Melanesia, dan keragaman budaya. Indonesia memiliki visi untuk berperan dalam memelihara perdamaian dan keamanan kawasan. Selain itu, Indonesia menyadari bahwa negara-negara Kawasan Pasifik memiliki potensi untuk pengembangan sumber daya alam dan maritimnya, pemeliharaan stabilitas kawasan, dan perluasan kerja sama kawasan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, lingkungan, dan non-tradisional, ancaman seperti bencana alam.

Peningkatan kemitraan antara Indonesia dan Kawasan Pasifik sebelumnya telah diawali ketika Menlu Retno Marsudi mengeluarkan konsep “Pasific Elevation” dalam pidato pembukaan kegiatan Pacific Exposition di Auckland, Selandia Baru pada 11 Juli 2019.

Gagasan “Pacific Elevation” merupakan upaya keberlanjutan Indonesia untuk memperdalam dan memperluas persahabatan dan kerja sama dengan sejumlah mitra di Pasifik. Kesamaan dari segi identitas maupun geografi juga menjadi dasar dalam pengambilan fokus kerja sama di Kawasan Pasifik.

Kemudian, sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dalam meningkatkan kerja sama di Kawasan Pasifik diselenggarakanlah Indonesia Pacific Forum for Developmet (IPFD) di Bali pada 7-8 Desember 2022 oleh Kementrian Luar Negeri RI.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Abdul Kadir Jailani, mengungkapkan bahwa salah satu inti dalam pertemuan ini yaitu pertemuan tingkat menteri yang berfokus pada tindakan yang harus diambil untuk memperluas kerja sama pembangunan antara Indonesia dengan negara-negara Kawasan Pasifik, khususnya tantangan bersama yang perlu dihadapi, seperti pemulihan pasca pandemi, perubahan iklim, dan ketahanan pangan.

Selain itu, agenda dalam forum yang bertemakan “Grow and Prosper Together” ini adalah business engagement yang berfungsi sebagai wadah untuk menghubungkan para pelaku bisnis Indonesia dan Pasifik dengan melibatkan sektor swasta agar lebih efektif dalam menciptakan perjanjian bisnis guna memperkuat kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan.

Tiga workshop digelar dan melibatkan para peserta secara hybrid dengan pembahasan utama, yaitu pertama tentang ketahanan daerah/kawasan dan penanggulangan bencana; kedua tentang pertumbuhan UMKM; ketiga tentang topik pemberdayaan perempuan. Pertemuan bilateral juga akan dilaksanakan oleh para Menlu negara yang hadir dan Menlu RI, Retno Marsudi.

Selain negara-negara di Kawasan Pasifik, sejumlah perwakilan dari negara-negara sahabat dan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Pasifik juga turut hadir, di antaranya Niue, Mikronesia, Vanuatu, Kepulauan Marshall, Palau, Kepulauan Solomon, Selandia Baru, Australia, Timor Leste, Fiji, Tonga, Kepulauan Cook, Papua Nugini, Republik Korea, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Prancis, perwakilan dari Pacific Islands Forum, Asian Development Bank (ADB), Pacific Islands Development Forum, dan Melanesian Spearhead Group (MSG). Kehadiran negara selain negara di Kawasan Pasifik ini diharapkan dapat membantu perjanjian Indonesia dan negara-negara di Kawasan Pasifik.

Hasil pertemuan ini dituangkan ke dalam outcome document dengan judul "Bali Message for Development Cooperation in the Pacific" yang akan menjadi roadmap kerja sama pembangunan di masa depan antara Indonesia dan Kawasan Pasifik.

Keterlibatan dan kerja sama yang terjalin dengan negara-negara di Pasifik sangat penting bagi Indonesia dalam politik luar negerinya. Keterlibatan tersebut akan menghasilkan kerja sama konkret yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Pada sambutan hari pertama, Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia dan Kawasan Pasifik menghadapi kesulitan yang sama sehingga “sebagai satu keluarga besar” dapat bekerja sama untuk menyelesaikannya.

Memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik telah menjadi salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia dalam delapan tahun terakhir.

Ia menambahkan bahwa komitmen Indonesia di Pasifik tidak pernah goyah. Dengan adanya forum ini menjadi tanda bahwa hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik makin membaik. IPFD dapat menjadi platform untuk meningkatkan interaksi antara kedua pihak.

Terdapat tiga hal yang menjadi prioritas bersama untuk lebih meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik, yang paling utama yaitu menjaga Kawasan Pasifik tetap damai, stabil, dan sejahtera dengan menjaga rasa saling percaya dan semangat kerja sama agar hal tersebut dapat terwujud.

Indonesia dan Kawasan Pasifik harus menjunjung prinsip inti hukum internasional, seperti integritas dan kedaulatan wilayah. Menlu Retno menyatakan bahwa Pasifik harus menjadi bagian dari kawasan yang damai, stabil, dan makmur.

Kedua, kerja sama yang nyata perlu diciptakan. Pada sejumlah tantangan bersama, termasuk ketahanan pangan, perubahan iklim, dan pengurangan risiko berencana, kerja sama yang nyata ini dapat dimulai. Pertumbuhan kerja sama ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan hubungan antar pribadi untuk memperkuat ikatan keluarga Pasifik adalah masalah lain yang perlu mendapat perhatian.

Ketiga, diperlukan platform yang menampung kerja sama pembangunan oleh semua negara tanpa terkecuali, seperti IPFD yang dapat menghubungkan negara-negara Pasifik dengan sejumlah mitra pembangunan regional dan internasional. Selain itu, IPFD dapat membujuk negara lain untuk membantu proyek Kawasan Pasifik.

Menlu Retno melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebagai anggota keluarga Pasifik, Indonesia terbuka untuk menjajaki bentuk kerjasama lain, termasuk kemitraan segitiga dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Ia mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk Indonesia dan Pasifik meningkatkan persatuan dan kerjasamanya.

Indonesia Pacific Forum for Development menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kerja samanya dengan negara-negara di Kawasan Pasifik dan sebagai wadah dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Kawasan Pasifik. Sejalan dengan prinsip politik luar negerinya yang bebas aktif, Indonesia bebas menjalin hubungan dengan siapa pun termasuk dengan negara-negara di Kawasan Pasifik yang telah menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia selama delapan tahun terakhir dan aktif menunjukkan keterlibatannya serta meningkatkan kerja sama yang lebih intensif di Kawasan Pasifik. Kerja sama yang terjalin ini dapat membantu memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.