Ketika Orang Tua Lebih Percaya Sekolah Swasta: Apa Kabar Sekolah Negeri?

Ilustrasi Murid Sekolah Dasar (Sumber: Foto oleh Raiza Azkaril dari Pexels: https://www.pexels.com/id-id/foto/teman-teman-kawan-sahabat-imut-5849168/)

Coba bayangkan pagi hari yang cerah, guru di sebuah SD negeri di pinggiran kota sibuk menyiapkan kelas untuk... satu siswa saja. Bukan karena libur panjang atau pandemi, tapi karena pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ini hanya menyisakan satu nama pendaftar. Kisah ini bukan fiksi, melainkan realitas pahit yang dialami banyak sekolah negeri di Indonesia. Saat orang tua kian memilih sekolah swasta dengan fasilitas mewah dan janji prestasi unggul, sekolah negeri yang seharusnya jadi benteng pendidikan rakyat malah sepi seperti pasar sepi di musim hujan. Apakah kita rela membiarkan sekolah negeri perlahan ditinggalkan, hingga akhirnya hanya menjadi simbol tanpa fungsi, sementara akses pendidikan bermutu semakin jauh dari jangkauan anak-anak biasa?

Fenomena ini semakin marak sejak era pasca-pandemi, di mana orang tua semakin kritis menimbang pilihan pendidikan anak. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan, pada PPDB 2023, ratusan sekolah negeri di berbagai daerah hanya kebagian memperoleh sedikit pendaftar, bahkan ada yang nol. Ini bukan sekadar tren, tapi alarm darurat yang mengguncang fondasi pendidikan nasional.

Sekolah Negeri Bukan “Pilihan Terakhir”, Tapi Korban Kebijakan yang Lamban

Fenomena sekolah negeri dengan satu pendaftar mencerminkan kegagalan sistemik yang sudah terlalu lama dibiarkan. Bukan orang tua yang "egois" memilih swasta, mereka hanya mencari yang terbaik untuk anak di tengah persaingan ketat dunia kerja. Yang bikin miris, sekolah negeri, yang didanai oleh pajak rakyat dan dijanjikan sebagai akses pendidikan merata, justru ditinggalkan karena fasilitas kumuh, berkurangnya jumlah guru, dan kurikulum yang selalu berubah. Realitas ini seharusnya menyadarkan kita bahwa sekolah negeri bukanlah “pilihan terakhir” bagi mereka yang tak mampu membayar biaya sekolah swasta. Ia adalah korban dari kebijakan pendidikan yang lamban, tidak adaptif, dan terlalu sering gonta-ganti arah. Ketika sekolah swasta terus berinovasi dengan program unggulan, metode pembelajaran modern, hingga promosi yang menarik, sekolah negeri justru terjebak dalam rutinitas birokratis yang membuatnya ketinggalan zaman.

Mengapa sekolah negeri yang dibiayai negara justru kalah bersaing dari lembaga swasta yang berjalan sendiri? Bukankah seharusnya dengan dukungan anggaran negara, sekolah negeri bisa menjadi tolok ukur mutu pendidikan nasional?

Sudah saatnya pemerintah berhenti bersembunyi di balik angka-angka statistik dan benar-benar turun tangan. Anggaran pendidikan 20% dari APBN yang sering dibanggakan itu, faktanya banyak tersangkut di meja birokrasi, sementara sekolah negeri di pelosok masih berjuang dengan internet yang nyaris tak terjangkau. Bandingkan dengan sekolah swasta yang gesit menawarkan program bilingual, klub robotik, hingga konseling psikologis bagi siswanya. Sementara itu, sekolah negeri masih berkutat dengan atap bocor, kursi reyot, dan buku pelajaran yang usang.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, kita bukan hanya bicara soal sekolah negeri yang makin sepi, tetapi juga tentang jurang kesenjangan sosial yang makin menganga. Anak-anak dari keluarga berada bisa masuk ke sekolah swasta dengan segala fasilitas mentereng, disiapkan jadi pemimpin masa depan. Sedangkan anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang bergantung pada sekolah negeri, terpaksa menerima keadaan seadanya. Apakah kita rela masa depan bangsa ini dibangun di atas ketidakadilan semacam itu?

Perspektif Sosiologi: Reproduksi Kesenjangan melalui Pendidikan

Fenomena ini tak lepas dari lensa sosiologi, khususnya teori reproduksi sosial yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron. Menurut teori ini, sistem pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mereproduksi ketidaksetaraan kelas sosial melalui "modal budaya" dan "modal sosial". Keluarga dari kalangan menengah atas dengan akses pengetahuan, jaringan, serta finansial lebih cenderung memilih sekolah swasta, karena dianggap mampu memperkaya anak mereka dengan keterampilan global, bahasa asing, hingga etika kelas elit, sementara sekolah negeri ditinggalkan sebagai "tempat bertahan" bagi kelas bawah yang kekurangan modal tersebut.

Dalam konteks Indonesia, teori ini terlihat jelas: orang tua urban memanfaatkan informasi dari media sosial atau komunitas untuk memilih swasta, yang pada akhirnya memperkuat stratifikasi sosial. Ini sejalan dengan teori konflik Karl Marx, dimana pendidikan menjadi arena perebutan kekuasaan swasta mewakili kelas kapitalis yang mendominasi pasar pendidikan, sementara negeri, sebagai institusi negara, gagal berfungsi sebagai equalizer sosial. Akibatnya, sekolah negeri sepi pendaftar bukan hanya masalah administratif, tapi mekanisme sosial yang memperlebar jurang antara "elit pendidikan" dan "masyarakat biasa". Jika tak diatasi, ini akan menciptakan generasi yang terpecah, di mana mobilitas sosial vertikal semakin sulit dicapai.

Kisah Nyata: Sekolah Negeri yang Berjuang Sendirian

Fenomena ini tak jauh dari kenyataan sehari-hari. Ambil contoh SD Negeri Dempel 1 di Ngawi, Jawa Timur. Bayangkan seorang anak berusia tujuh tahun, Azzam Khalif Putra, berdiri sendirian di kelas kosong pada hari pertama sekolah. Di SD Negeri Dempel 1, Kecamatan Geneng, ia menjadi satu-satunya murid baru yang diterima tahun ini. Saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung, Selasa (15/7/2025), Azzam tampak kebingungan karena tak ada teman sebaya yang bisa diajak berbagi cerita atau bermain.

Kisah Azzam bukanlah kasus tunggal. Kondisi serupa juga menimpa SD Negeri Mojo 1 di Kecamatan Bringin, Jenggrik 1 di Kedunggalar, serta Karangbanyu 3, Sidolaju 5, dan Kayutrejo 2 di Kecamatan Widodaren. Semua sekolah ini kini sedang dievaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi untuk kemungkinan digabungkan. Ada banyak faktor yang membuat sekolah negeri semakin ditinggalkan. Salah satunya adalah menurunnya jumlah anak usia sekolah, disusul dengan meningkatnya kecenderungan orang tua yang memilih sekolah swasta atau jalur pendidikan nonformal

Kasus-kasus ini, yang dirangkum dari beberapa berita artikel online lainnya, menunjukkan pola yang sama: di kota besar, sekolah negeri kalah saing karena lambat beradaptasi. Di daerah pedesaan seperti di NTT atau Papua, situasinya lebih tragis. Sekolah sepi karena akses jalan buruk, tapi swasta pun jarang ada. Ironis, bukan?

Fenomena sekolah negeri dengan satu murid mencerminkan krisis kepercayaan publik dan reproduksi ketidaksetaraan sosial. Jika negara tak segera memperbaiki kualitas, akses, dan keadilan pendidikan, maka sekolah negeri hanya akan jadi simbol kosong, sementara generasi muda terjebak dalam jurang ketimpangan yang makin lebar.