Mahalnya Biaya Ganti Jaring Cantrang

Nelayan sedang mengecat perahunya. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Kebijakan KKP untuk menghapuskan penggunaan jaring cantrang tak serta merta dapat langsung diterapkan. Sebab biaya mengubah alat tangkap cantrang begitu tinggi, bagaikan membangun rumah di ibukota. 

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Nelayan, Hadi Sutrisno menjelaskan, idealnya mengganti alat tangkap juga harus diiringi dengan mengganti kapal. Karena setiap kapal dan alat tangkap memiliki karakteristik masing-masing. Namun untuk mengganti alat tangkap tanpa mengganti kapal saja biayanya mencapai Rp 1,5 miliar.

“Harusnya kalau ganti alat tangkap juga harus ganti kapal. Tapi kalau spek kapalnya 50-100 GT atau lebih, bisa dimodifikasi saja, enggak usah ganti kapal semuanya,” kata Hadi yang sudah belasan tahun menjadi nelayan ini.

Untuk mengganti alat tangkap cantrang ke purse seine, membutuhkan biaya Rp 700-800 juta. Ditambah dengan biaya pemasangan lampu dan instalasinya, total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 1-1,5 miliar. Harga serupa juga berlaku untuk perpindahan cantrang ke gill nets.

“Jaring yang merknya gill netting ada 2 jenis, warna biru dan putih. Yang biru harganya sekitar Rp 1.650.000, kalau putih sekitar Rp 2.400.000 per piece,” ujarnya.

Nelayan membuat konstruksi kapal (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Untuk kapal berukuran 50-100 GT, gill nets yang dibutuhkan sekitar 200 piece. Ditambah biaya pemasangan dan instalasi, biaya yang dikeluarkan juga tak jauh berbeda dengan pergantian menggunakan purse seine, yakni sekitar Rp 1-1,5 miliar.

Sementara jika kapal yang dimiliki belum dilengkapi freezer, nelayan harus menambah biaya lagi. Pemasangan freezer yang dilengkapi fiber setiap tonnya memakan biaya sekitar Rp 15 juta. Maka untuk membuat freezer berkapasitas 60-100 ton, biayanya mencapai Rp 900 juta – Rp 1,2 miliar.

Pemasangan freezer kini mulai menjadi ‘wajib’ di kalangan nelayan, mengingat waktu melaut yang rata-rata lebih dari satu bulan. Ikan yang hanya disimpan dengan batu es tak mampu bertahan selama itu.

“Sekarang kita sering melaut di WPP (wilayah pengelolaan perikanan) 718, Laut Arafura, perjalanannya 10-15 hari,” ujar Hadi.

Nelayan sedang memeriksa kondisi perahunya. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Pengaturan WPP ini tertuang dalam Permen KP nomor 71 tahun 2016. Laut Arafura atau Arafuru masuk dalam kategori perairan dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Potensi ikan di Laut Jawa sudah berada dalam zona merah, sehingga para nelayan Pantura saat ini lebih memilih melaut di wilayah lain seperti perairan Karimata, Natuna, Arafuru hingga Papua.

Kembali ke biaya penggantian alat tangkap. Jika kapal yang dimiliki nelayan adalah kapal kecil (kapal berkapasitas 30 GT ke bawah), maka harus membuat kapal baru. Di mana biaya pembuatan kapal baru tentu tidak murah. Kapal berkapasitas 100 GT membutuhkan biaya sekitar Rp 5 miliar, sementara kapal berkapasitas 150-200 GT berkisar sekitar Rp 7-9 miliar.

Namun demikian, menurut Hadi, nelayan akan mampu mengganti alat jika modalnya tersedia. Sebab potensi ikan di laut sangat besar, sehingga perputaran uang para nelayan begitu tinggi.

“Kita ini sebetulnya enggak butuh bantuan dari pemerintah. Kita cuma butuh dibantu dalam meyakinkan perbankan, itu saja. Karena bisnis perikanan tanpa bantuan perbankan, enggak akan pernah sukses,” katanya.

Selain itu, pemasangan penggantian alat tangkap dan freezer juga membutuhkan waktu cukup lama. Menurut salah satu pekerja renovasi kapal di TPI Bajomulyo Pati, Saiful, penggantian alat tangkap membutuhkan waktu berbulan-bulan. Selama itu, biasanya para ABK dan nakhoda kapal tidak melaut.

Suasana di Kampung Nelayan Desa Juwana Pati. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

KKP Siapkan Solusi Perbankan

KKP menyadari biaya penggantian alat tangkap begitu besar. Solusinya, KKP akan membantu para nelayan meyakinkan perbankan agar mau memberikan pinjaman modal besar. KKP juga memberi kelonggaran waktu penerapan Permen nomor 2 tahun 2015 itu hingga Juni 2017.

Butuh biaya mahal untuk membangun sebuah kapal (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

“Kita ada bantuan konsultan perbankan bagi nelayan. Kita bantu supaya bank memberikan bantuan modal sesuai kebutuhan para nelayan,” kata Direktur Pelabuhan Perikanan KKP, Agus Suherman dalam kesempatan yang sama.

Menurut Agus, Menteri KKP Susi Pudjiastuti juga telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. Susi berharap, Kementerian BUMN dapat membantu memberikan solusi bagi nelayan.

"Kesejahteraan nelayan menjadi pehatian kami. KKP mengupayakan bantuan permodalan ini melalui koordinasi dengan Kementerian BUMN," ujarnya.

Seorang nelayan di antara perahu-perahu besar. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)