Pemerintah Diminta Perbaiki Fasilitas sebelum Terapkan Full Day School

Siswa bersiap menyambut kedatangan Raja Salman. (Foto: Kevin Septhama/kumparan)

Penekun kajian pendidikan Tatang Muttaqin menilai, minimnya fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah di pelosok Indonesia menjadi penghambat besar terselenggaranya kebijakan full day school.

"Sebenarnya sekolah di daerah sebagian besar agak sulit kondisinya. Karena sekolah juga kan berhubungan dengan fasilitas dan sumber daya manusianya, ketika guru mengajar sampai sore itu tentu harus menganggarkan dana atau honor lebih untuk itu, mengingat jumlah guru di daerah dan jumlah guru di kota besar kan jelas berbeda," kata Tatang usai diskusi di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6).

[Baca juga: KPAI Sebut Full Day School Tak Berpihak pada Masyarakat ]

Perbedaan kondisi daerah pun turut menjadi sorotan. Akses transportasi di daerah yang minim, akan sangat berpengaruh pada penerapan full day school yang rencananya akan segera diimplementasikan.

"Kondisi akses di daerah dan di perkotaan besar yang jelas berbeda, pun turut andil bagi jalannya program ini. Bayangkan siswa daerah yang menghabiskan mungkin hampir 3 jam waktu tempuh menuju sekolahnya, tentu akan berat dengan 8 jam waktu sekolah tersebut," katanya.

[Baca juga: Ketua KPAI: Kebijakan Full Day School Ancam Kebinekaan ]

Sementara itu psikolog pendidik Karina Adistiana pun mengamini hal tersebut. Menurutnya ihwal akses bagi peserta didik menuju ke sekolahnya serta pemerataan kualitas dari fasilitas penunjang di sekolah harus menjadi prioritas utama sebelum kebijakan full day school tersebut dijalankan.

"Kembali ke tugas pemerintah, yaitu membantu pengadaan akses dan fasilitasnya, Akses yang saya maksud di sini bisa diartikan memberikan akses jalan yang mudah mungkin bagi peserta didik di daerah, lalu penambahan jumlah tenaga pengajar, serta tentunya pemerataan fasilitas didik," ucap Karina.

Menurutnya dalam implementasi kebijakan tersebut perlu disertai dengan riset serta proses perbaikan dalam semua lini yang berkenaan dengan terwujudnya sistem pendidikan yang berkeadilan, tidak hanya di kota besar tapi juga di daerah terpencil sekalipun.

"Kalau bagi kita yang di kota besar tentu itu bukan masalah besar tapi coba bayangkan bagi mereka yg ada di daerah terpencil, Memang perlu dipertimbangkan lagi tahapan penerapan kebijakan itu, tidak bisa asal. Pemerataan itu hal penting pertama yang harus dipikirkan," tutup Karina.