Refly Harun: Ada 3 Cara Penyelesaian Sengketa Kepemimpinan DPD
PerbesarPakar hukum tata negara, Refly Harun menjelaskan ada 3 jalur hukum yang mungkin bisa dilakukan guna menyelesaikan sengketa kepemimpinan DPD. Ketiga cara tersebut dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Pengadilan Negeri.
Pertama, menurut Refly bisa melalui jalur MK. "Kalau ke MK judulnya sengketa kewenangan," kata Refly di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (17/4).
Bila dibawa ke MK, Refly menilai sengketa di DPD dilihat dari perspektif perseteruan dua kepemimpinan berwenang di DPD. "DPD berseteru mengenai kepemimpinan DPD yang mana, dianggap di DPD saat ini ada dua kepemimpinan," kata Refly.
Selain itu Refly menilai sengketa kepemimpinan DPD juga bisa dibawa ke PTUN. Di PTUN, penggugat dapat mempermas"Menurut pribadi saya yang dipermasalahkan proses pelantikannya," kata Refly.
Refly berpendapat, proses pemilihan ketua DPD masih bisa dibatalkan. "Masih bisa menggunakan UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, tindakan yang salah (pelantikan) itu kan bisa juga digugat di PTUN untuk dibatalkan," kata Refly.
Baca juga: Kajian Pengajar Tata Negara: Oesman Sapta Ilegal di Kursi Ketua DPD
Opsi terakhir yang bisa digunakan menurut Refly adalah melalui jalur Pengadilan Negeri dengan gugatan perbuatan hukum. "Yang ketiga gugatan perbuatan melawan hukun, jelas-jelas pimpinan kemarin, itu memang melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang. Nah, siapa yang bisa melaporkan , tentu yang merasa dirugikan, dalam hal ini pimpinan yang lama berapapun jumlahnya," kata Refly.
Refly berharap gugatan hukum mengenai sengeketa kepemimpinan DPD tidak hanya bisa dilakukan pihak berkonflik, tetapi juga masyarakat luas.
"Mudah-mudahan masyarakat punya legal standing untuk mengajukan permasalahan ini di ranah hukum karena kita adalah orang yang memilih anggota DPD tersebut dan kita yang memilih," kata Refly.