Sukses Digelar, Bagaimana Partisipasi Indonesia dalam COP27 di Mesir?

Sumber foto : WHO website

Pada tanggal 20 November, Conference of the Parties ke-27 (COP27), yang berlangsung di Mesir Sharm el-Sheikh, diakhiri dengan keputusan menetapkan dan mengoperasionalkan Loss and Damage (LnD).

Indonesia merupakan salah satu dari 100 lebih negara yang hadir dalam COP27, bahkan Indonesia uga membuka paviliun untuk menampilkan hasil dari upaya menangani perubahan iklim.

Selama COP27 dilaksanakan, ternyata Indonesia mendapatkan banyak sorotan dari delegasi-delegasi lain, mari kita simak di bawah ini:

1. Indonesia mendapat pujian atas keberhasilannya dalam menekan deforestasi

Indonesia mendapat pujian atas upayanya mengurangi emisi karbon dan deforestasi di industri kehutanan. Informasi ini disampaikan dalam perbincangan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dengan perwakilan beberapa negara lain di Paviliun Indonesia pada Rabu, 9 November 2022, di United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir.

Lord Goldsmith yang merupakan Menteri Negara Inggris untuk Asia, The Rt. Hon Lord Goldsmith, yang juga Menteri Negara Energi, Iklim, dan Lingkungan memberikan pujian atas keberhasilan Indonesia dalam melindungi lahan tambahan, termasuk lebih dari 3 juta hektar gambut, 600.000 hektar hutan bakau, dan 66 juta hektar hutan primer.

Sementara itu, Anne Tvinnereim, Menteri Pembangunan Internasional untuk Norwegia, secara khusus menyoroti upaya Indonesia untuk memperlambat laju deforestasi. Melihat besarnya peran hutan tropis seperti Indonesia dalam rangka pengendalian perubahan iklim, Tvinnereim menyatakan Norwegia siap menjalin kerja sama lebih erat dengan Indonesia.

Tahun lalu, Indonesia mencatat penurunan laju deforestasi sebesar 25 persen, serupa dengan tetangganya, Malaysia, menjadikan Asia Tenggara satu-satunya wilayah di dunia yang akan mengakhiri praktik deforestasi pada tahun 2030.

Hutan merupakan alat penting dalam upaya memperlambat terjadinya perubahan iklim. Diperkirakan bahwa mereka menyerap hampir sepertiga dari seluruh emisi karbon. Tetapi keefektifannya masih dikompromikan oleh aktivitas manusia.

2. Indonesia menambah target penurunan emisi karbon

Pada bulan September 2022, Indonesia mengajukan penambahan target pengurangan emisi karbon yang sebelumnya sebesar 29% atau 835 juta mtCO2e menjadi 32% atau 912 juta mtCO2.

Kontribusi ini ditentukan secara nasional, atau Enchanced Nationally Determined Contribution (NDC), yang merupakan tujuan jangka panjang yang diajukan oleh setiap negara untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim sebagai bagian dari Paris Agreement.

Pada NDC, Indonesia fokus dan berkomitmen menjaga kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius dibandingkan dengan masa pra-industri.

Indonesia menaikkan target emisi gas rumah kaca dengan kemampuannya sendiri menjadi 31,89% dari semula 29%, dan dengan dukungan internasional, termasuk pembiayaan dan transfer teknologi, menjadi 43,2% dari target sebelumnya sebesar 41%, menurut dokumen NDC Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak sebagai Focal Point Nasional UNFCCC.

Target yang lebih tinggi didasarkan pada kebijakan terbaru negara terkait perubahan iklim, termasuk rencana Net-sink 2030, rencana kendaraan listrik, kebijakan biodiesel yang akan meningkatkan pangsa minyak sawit, pengelolaan limbah, serta emisi yang lebih tinggi. target untuk pertanian industri dan sektor industri.

Target NDC tersebut memperbaharui kebijakan nasional terkait perubahan iklim dan disampaikan untuk memenuhi kesepakatan Glasgow, yang mengamanatkan bahwa setiap negara harus meningkatkan target NDC agar selaras dengan skenario pencegahan kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius.

Menteri mengatakan target Indonesia sejalan dengan Strategi Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim untuk memenuhi emisi net-zero pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Target emisi Indonesia 2030 akan didukung oleh rencana produksi hidrogen hijau dan biru dari energi terbarukan yang kurang dimanfaatkan karena hanya 0,3% dari potensi energi terbarukan negara sebesar 3.686 GW yang telah dimanfaatkan, menurut perkiraan kementerian.

Rencana pemerintah untuk menerapkan pajak karbon mulai 1 Juli untuk pembangkit listrik tenaga batu bara tidak terwujud dan negara juga telah memberlakukan larangan ekspor kredit karbon sukarela, tetapi menteri tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang masalah ini.

Berdasarkan rencananya, Indonesia akan mengembangkan mekanisme perdagangan karbon pada tahun 2021, menerapkan mekanisme batas dan pajak untuk sektor pembangkit listrik dari tahun 2022 hingga 2024, dan melihat penerapan penuh perdagangan karbon mulai tahun 2025 dan seterusnya.

3. Indonesia mendorong implementasi Climate Fund untuk negara berkembang

Permintaan pendanaan lebih lanjut dari Indonesia merupakan salah satu dari beberapa permintaan negara berkembang yang mencari kompensasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Negara-negara yang telah mengalami bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca ekstrim akan menerima kompensasi di bawah program yang diusulkan, dengan banyak aktivis menunjuk ke negara-negara kaya–yang bertanggung jawab atas tingkat emisi terbesar–untuk membayar iuran.

Indonesia juga menekankan bahwa setiap negara harus berkontribusi dalam kapasitasnya masing-masing, dalam semangat berbagi beban bukan mengalihkan beban. Negara yang lebih kaya harus membantu dan memberdayakan negara lain.

Kesimpulan

Walaupun COP27 yang diadakan di Mesir dianggap sebagai sebuah "pengisi" karena hanya mengulang dan menegaskan outcome dari COP26, tapi penulis beropini bahwa konferensi iklim ini juga menjadi momentum Indonesia untuk bersinar dalam menginspirasi negara lain untuk menekan deforestasi dan keputusan kebijakan Loss and Damage (LnD) menjadi keuntungan bagi Indonesia untuk memaksimalkan upaya penanganan perubahan iklim.