Mimpi Punya Harga di Negara yang Penuh Luka

Ilustrasi meja yang berisikan jam beker, buku catatan, dan alat tulis yang menggambarkan suasana proses belajar dan bermimpi. Sumber: Pixabay

Indonesia adalah negara yang konon menjunjung tinggi pendidikan sebagai kunci masa depan bangsa. Namun, kunci itu ternyata tidak gratis. Ia dijual dan pembelinya harus mengantre berdasarkan kemampuan ekonomi, bukan berdasarkan seberapa besar keinginan untuk belajar. Biaya masuk universitas negeri sekalipun bisa menyentuh angka puluhan juta rupiah, belum termasuk biaya semester, buku, kos, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ketimpangan ini bukan sekadar keluhan yang beredar di media sosial. Ia adalah jurang nyata yang memisahkan siapa yang boleh bermimpi besar dan siapa yang harus berhenti sebelum sempat memulai.

Ketakutan yang Tumbuh Sebelum Mimpi Sempat Dibentuk

Dampak paling menyayat dari ketimpangan ini bukan sekadar soal kekurangan biaya. Yang lebih menyayat adalah bagaimana ketimpangan itu perlahan masuk ke dalam cara berpikir anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mengubah cara mereka memandang diri sendiri serta masa depannya. Anak-anak ini tidak kehilangan mimpi karena tidak punya cita-cita, tetapi mereka kehilangan keberanian untuk bermimpi karena sejak dini sudah mengetahui bahwa dunia telah menyiapkan tembok tinggi di hadapan mereka.

Seorang anak yang bercita-cita menjadi dokter akan diam-diam mengubur cita-citanya begitu mengetahui biaya pendidikan kedokteran bisa menghabiskan ratusan juta rupiah. Seorang anak yang berbakat menggambar akan berhenti membayangkan masa depan sebagai desainer begitu menyadari orang tuanya bahkan kesulitan membayar biaya sekolah bulan ini. Ketakutan semacam ini bukan bentuk kemalasan, melainkan mekanisme pertahanan diri dari kekecewaan yang sudah diduga akan datang. Fenomena ini pula yang membuat generalisasi seperti "generasi sekarang gampang menyerah" atau "anak muda kurang berambisi" perlu dipertanyakan kembali. Yang sebenarnya terjadi bukan generasi yang kehilangan ambisi, melainkan generasi yang belajar terlalu cepat bahwa ambisi tanpa biaya sering kali hanya berakhir menjadi luka.

Mitos "Kuliah Negeri Pasti Murah"

Anggapan bahwa berhasil masuk perguruan tinggi negeri otomatis berarti biaya menjadi ringan ternyata tidak sepenuhnya benar. Memang tersedia skema keringanan seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) kelompok rendah yang dimulai dari ratusan ribu rupiah, bahkan beberapa kampus negeri menawarkan UKT nol rupiah untuk kelompok tertentu. Namun, skema tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa yang lolos proses verifikasi ekonomi yang cukup ketat, sehingga proporsi mahasiswa yang benar-benar menikmati UKT termurah tergolong terbatas.

Di luar itu, sejumlah program studi, khususnya yang dianggap favorit seperti kedokteran tentunya memiliki UKT tertinggi yang dapat menyentuh puluhan juta rupiah per semester. Angka tersebut belum termasuk uang saku, transportasi, biaya kos, buku, hingga koneksi internet yang kini menjadi kebutuhan wajib dalam proses perkuliahan. Dengan demikian, argumen bahwa "kursi murah tetap tersedia asal mau berusaha" sesungguhnya mengabaikan satu fakta penting yaitu jumlah kursi dengan biaya murah jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah anak Indonesia yang benar-benar membutuhkannya.

Fenomena yang Berulang di Berbagai Daerah

Kondisi ini bukan sekadar persepsi subjektif yang berlebihan. Sejumlah penelitian di bidang pendidikan dan sosial telah menunjukkan pola serupa di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari kota besar hingga daerah yang lebih kecil. Penelitian-penelitian tersebut secara konsisten menemukan bahwa anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi lebih baik memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mengakses pendidikan berkualitas dibandingkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan bahwa faktor ekonomi keluarga menjadi penentu utama apakah pendidikan benar-benar dapat berfungsi sebagai alat mobilitas sosial atau justru berhenti menjadi sekadar angan-angan.

Temuan semacam ini menegaskan bahwa ketimpangan yang dirasakan bukan kasus yang berdiri sendiri, melainkan pola struktural yang berulang di berbagai lapisan masyarakat. Pendidikan, yang idealnya berfungsi sebagai alat pemerataan sosial, dalam praktiknya justru kerap mengulangi dan melanggengkan ketimpangan yang sudah ada sejak seorang anak dilahirkan ke dalam keluarga tertentu.

Pendidikan yang Dijanjikan, Namun Dikunci dengan Biaya

Ironi terbesar dari persoalan ini adalah bagaimana negara terus-menerus menjanjikan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan, sementara pintu menuju jalan tersebut justru dikunci dengan gembok bernama biaya. Anak-anak tidak pernah diberi kesempatan untuk gagal mencoba, melainkan mereka bahkan tidak pernah sampai pada titik untuk mencoba. Kesenjangan ini pun bukan sesuatu yang akan menutup dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Tanpa intervensi serius, baik melalui kebijakan negara maupun kesadaran kolektif masyarakat bahwa pendidikan seharusnya menjadi hak dan bukan hadiah bagi yang mampu membayar, jurang ketimpangan ini berpotensi semakin melebar.

Pembicaraan mengenai masa depan bangsa seharusnya dimulai dari pertanyaan yang jujur, bukan dari slogan-slogan yang hanya terdengar manis di atas kertas: berapa banyak potensi yang telah mati sebelum sempat tumbuh, hanya karena mimpi di negeri ini memang dijual, bukan diberikan secara cuma-cuma? Anak-anak Indonesia tidak membutuhkan anjuran untuk "bermimpi setinggi langit". Mereka membutuhkan sistem yang tidak menghukum mereka karena terlahir dari keluarga dengan penghasilan pas-pasan. Mereka membutuhkan negara yang benar-benar menjamin bahwa biaya bukan lagi alasan bagi seorang anak untuk berhenti bermimpi. Sampai hari itu tiba, Indonesia akan terus menjadi negeri yang penuh luka yaitu negeri yang menjanjikan mimpi, tetapi menagihnya dengan harga yang tidak semua orang mampu bayar.