Kebijakan Kelas 50 Siswa: Bukti Negara Gagal Lindungi Hak Anak

Anak muda yang suka mengacak-acak isu pendidikan dan kebijakan. Nggak mau hanya jadi penonton, pengen jadi bagian dari perubahan! Siap bikin tulisan yang bikin orang mikir dan bergerak l Founder Inclusivity.id
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Nurhamidah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pernyataan Dedi Mulyadi soal satu kelas diisi 50 siswa demi efisiensi anggaran adalah tamparan keras bagi siapa pun yang masih percaya bahwa pendidikan adalah hak, bukan beban.
Mari kita luruskan: memasukkan 50 anak ke satu ruang kelas bukan efisiensi, tapi kelalaian. Itu bentuk pengabaian sistemik terhadap hak anak atas pendidikan yang layak, manusiawi, dan bermakna.
Bagaimana mungkin kita bicara soal merdeka belajar, tapi ruang belajarnya saja tidak layak untuk bernapas?
Bagaimana mungkin kita bicara soal pendidikan berkualitas, tapi justru secara sadar menormalisasi kebijakan yang mengebiri perhatian, interaksi, dan keberpihakan pada siswa?
Kami para aktivis pendidikan di lapangan tahu betul dampak buruk kelas yang overcapacity:
• Guru burnout.
• Anak-anak invisible.
• Kasus kekerasan naik.
• Kesehatan mental turun.
• Dan yang paling tragis, ketimpangan semakin dalam: anak pintar makin bersinar, yang struggling makin tertinggal.
Kebijakan ini bukan hanya tidak masuk akal secara pedagogis, ia juga melanggar prinsip keadilan pendidikan.
Jika benar dalihnya adalah kekurangan guru dan anggaran, kenapa bukan memperjuangkan rekrutmen guru honorer menjadi ASN? Kenapa bukan transparansi anggaran pendidikan yang dibuka dan diawasi publik? Kenapa justru yang dikorbankan adalah anak-anak?
Jangan bungkus kemalasan negara dengan narasi efisiensi.
Karena sesungguhnya, saat negara menyuruh satu guru menangani 50 murid, negara sedang bilang: “Kami tak sanggup jamin kalian tumbuh optimal.”
Dan itu bukan hanya keliru, tapi juga kejam.
Pak Dedi, Bapak punya suara besar. Tapi tolong, jangan gunakan suara itu untuk menyederhanakan kompleksitas pendidikan. Jangan jadikan anak-anak ini angka dalam kebijakan yang malas berpikir panjang.
Kami para pemuda tidak akan diam.
Kami akan bersuara karena generasi hari ini berhak atas ruang belajar yang layak, bukan hanya demi mimpi mereka, tapi demi masa depan bangsa yang katanya mau maju.
