Sun Tzu dan Algoritma Survei: Membaca Kepuasan Publik terhadap Presiden

Ilustrasi Sun Tzu dan survei kepuasan publik terhadap Presiden. (Diolah oleh penulis)

Sun Tzu tidak pernah mengenal margin of error, wawancara telepon, analisis sentimen digital, atau pengolahan data statistik modern. Ia hidup jauh sebelum pandangan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi persentase, grafik, dan judul berita.

Namun, satu gagasannya tetap relevan dalam kehidupan politik hari ini: keputusan yang tepat dimulai dari kemampuan membaca keadaan.

Pada masa Sun Tzu, keadaan itu berupa medan, cuaca, jarak, kekuatan, serta posisi pasukan. Dalam demokrasi modern, salah satu medan yang harus dipahami oleh pemimpin adalah persepsi publik. Medan tersebut terbentuk dari pengalaman masyarakat ketika membeli kebutuhan pokok, mencari pekerjaan, menyekolahkan anak, memperoleh layanan kesehatan, hingga berhadapan dengan birokrasi.

Survei kepuasan publik menjadi salah satu instrumen untuk membaca keadaan tersebut.

Perdebatan mengenai fungsi survei kembali menguat setelah Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sebesar 51,1 persen pada Juli 2026. Angka itu turun dari 81,2 persen pada November 2025.

Survei tersebut dilakukan pada 5–19 Juli 2026 dengan melibatkan 749 responden. Hasilnya juga menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, situasi politik, dan penegakan hukum ikut memengaruhi kepuasan terhadap presiden. Sebanyak 49,4 persen responden menilai keadaan ekonomi nasional buruk atau sangat buruk, sementara hanya 15,7 persen yang memberikan penilaian positif.

Angka itu tentu layak menjadi perhatian. Namun, satu hasil survei tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh arah pemerintahan telah keliru. Survei merekam persepsi dalam periode, metode, dan suasana sosial tertentu.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 31 Juli 2026, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden akan melakukan evaluasi. Respons tersebut penting karena menunjukkan bahwa hasil survei tidak hanya dipandang sebagai serangan politik, tetapi dapat digunakan sebagai bahan untuk memeriksa pelaksanaan kebijakan.

Di sinilah perlu dibedakan antara pemerintahan yang bekerja hanya untuk mengejar angka survei dan pemerintahan yang memakai survei untuk membaca keadaan.

Negara tentu tidak dapat mengubah arah kebijakan setiap kali sebuah jajak pendapat diterbitkan. Pemerintahan harus tetap berpijak pada konstitusi, kepentingan nasional, data lapangan, serta tujuan pembangunan jangka panjang.

Namun, tidak bekerja demi survei bukan berarti mengabaikan pesan yang terdapat di dalamnya.

Survei dapat membantu pemerintah melihat apakah kebijakan yang dirancang di pusat benar-benar dirasakan masyarakat. Ia memperlihatkan bagian yang memperoleh kepercayaan, bidang yang menimbulkan kekecewaan, dan harapan publik yang belum terpenuhi.

Di sinilah pemikiran Sun Tzu membantu kita membaca kepuasan publik secara lebih jernih.

Angka Tidak Lahir Sendirian

Istilah “algoritma survei” dalam tulisan ini bukan berarti terdapat mesin rahasia yang menentukan tinggi atau rendahnya kepuasan publik. Algoritma digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan rangkaian tahapan yang melahirkan hasil survei.

Sebelum sebuah angka diumumkan, banyak keputusan metodologis harus dibuat.

Siapa yang diwawancarai? Berapa jumlah respondennya? Dari wilayah mana mereka berasal? Bagaimana mereka dipilih? Apakah wawancara dilakukan secara langsung, melalui telepon, atau secara daring? Kapan pengumpulan data berlangsung? Bagaimana pertanyaan dirumuskan?

Pertanyaan “Apakah Anda puas terhadap kinerja presiden?” belum tentu memiliki makna yang sama dengan “Apakah Anda puas terhadap kinerja pemerintahan?”

Seseorang dapat menghargai gaya kepemimpinan presiden, tetapi belum puas terhadap pelaksanaan program tertentu. Sebaliknya, seseorang mungkin telah merasakan manfaat sebuah kebijakan, tetapi masih menganggap kondisi ekonomi keluarganya belum membaik.

Karena itu, angka 51,1 persen tidak cukup dibaca sebagai kabar bahwa kepuasan mengalami penurunan. Penjelasan di bawah angka utama justru lebih penting.

Temuan SMRC memperlihatkan bahwa penilaian terhadap ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang berkaitan dengan perubahan kepuasan. Penilaian negatif juga terlihat dalam bidang politik dan penegakan hukum. Sebanyak 42,8 persen responden memberikan penilaian buruk terhadap penanganan situasi politik, sedangkan 37,6 persen menilai penegakan hukum buruk.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan terhadap presiden tidak berdiri sendiri. Ia berhubungan dengan pengalaman masyarakat terhadap harga kebutuhan, kesempatan kerja, kepastian hukum, pelayanan publik, dan pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah.

Waktu pelaksanaan survei juga berpengaruh.

Survei ketika harga kebutuhan relatif stabil dapat menghasilkan suasana jawaban berbeda dibandingkan survei saat rumah tangga mengalami tekanan ekonomi. Demikian pula ketika ruang publik sedang dipenuhi perdebatan mengenai hukum, pekerjaan, atau kendala pelaksanaan kebijakan.

Responden tidak menjawab sebagai lembaran kosong. Mereka membawa pengalaman hidup, pembicaraan dalam keluarga, pemberitaan media, keadaan ekonomi, latar sosial, dan harapan terhadap negara.

Dengan demikian, angka kepuasan lahir dari pertemuan antara metode penelitian dan pengalaman masyarakat.

Survei dapat diibaratkan sebagai foto yang diambil pada waktu dan dari sudut tertentu. Foto itu mampu merekam keadaan, tetapi tidak selalu menangkap seluruh perjalanan.

Untuk memperoleh gambaran lebih utuh, hasil beberapa survei perlu dibandingkan dengan memperhatikan periode wawancara, jumlah responden, metode pengambilan sampel, dan bentuk pertanyaannya. Perbedaan angka tidak otomatis berarti salah satu lembaga pasti keliru.

Masalah muncul ketika hasil survei dilepaskan dari metodologinya. Publik akhirnya hanya menerima angka, tanpa mengetahui proses yang menghasilkan angka tersebut.

Membaca Angka Tanpa Kehilangan Arah

Dalam pemikiran Sun Tzu, memahami keadaan merupakan bagian utama dari strategi. Seorang pemimpin dapat mempunyai visi besar dan sumber daya luas, tetapi keputusannya tetap berisiko meleset apabila perkembangan di lapangan tidak dibaca dengan baik.

Prinsip tersebut relevan bagi pemerintahan.

Hasil survei bukan hadiah bagi penguasa ketika angkanya tinggi. Ia juga bukan bukti otomatis bahwa seluruh pemerintahan gagal ketika angkanya menurun. Nilai utama survei terletak pada kemampuannya menunjukkan perubahan sikap masyarakat.

Karena itu, pernyataan bahwa Presiden akan melakukan evaluasi patut diapresiasi. Pemerintah yang percaya diri bukan hanya pemerintah yang bersedia menerima kabar baik. Pemerintah yang percaya diri juga mampu menghadapi angka yang kurang menyenangkan tanpa kehilangan arah.

Evaluasi tidak harus berarti membatalkan seluruh kebijakan yang sedang berjalan. Evaluasi dapat dilakukan dengan mempercepat bagian yang tertinggal, memperkuat pengawasan, menertibkan pelaksanaan kebijakan, menyederhanakan birokrasi, atau memperbaiki cara pemerintah berkomunikasi.

Kebijakan berskala nasional memang memerlukan waktu sebelum manfaatnya terasa merata. Kebijakan besar tidak hanya membutuhkan keberanian untuk dimulai, tetapi juga kesediaan melakukan penyesuaian ketika persoalan ditemukan di lapangan.

Dengan demikian, penurunan tingkat kepuasan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh arah pemerintahan salah. Angka itu dapat menunjukkan adanya jarak antara tujuan kebijakan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Jarak tersebut perlu diperkecil.

Pertanyaan yang penting bukan sekadar apakah hasil survei menguntungkan atau merugikan pemerintah. Pertanyaan yang lebih berguna adalah: pengalaman masyarakat apa yang melahirkan angka tersebut, dan bagian mana yang harus segera dibenahi?

Bagi kebanyakan warga, keberhasilan pemerintah tidak pertama-tama dinilai melalui pidato, dokumen perencanaan, atau paparan statistik.

Negara hadir melalui hal-hal yang dekat dengan kehidupan: harga beras, kesempatan memperoleh pekerjaan, biaya pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan lingkungan, pupuk bagi petani, transportasi, dan perlakuan birokrasi.

Di sinilah dimensi sosiokultural kepuasan publik terlihat.

Kebijakan yang sama dapat diterima secara berbeda oleh kelompok masyarakat yang berlainan. Warga perkotaan mungkin lebih sensitif terhadap pekerjaan, perumahan, transportasi, dan biaya hidup. Masyarakat perdesaan dapat lebih langsung menilai pemerintah dari harga hasil pertanian, ketersediaan pupuk, jalan desa, dan akses pelayanan dasar.

Usia, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, wilayah tempat tinggal, sumber informasi, dan tingkat kepercayaan terhadap institusi juga membentuk jawaban seseorang.

Angka nasional meringkas keragaman tersebut, tetapi tidak boleh menghapusnya.

Pemerintah karena itu tidak cukup hanya membaca persentase keseluruhan. Data survei perlu diurai berdasarkan wilayah, kelompok umur, keadaan ekonomi, pekerjaan, dan persoalan yang dianggap paling mendesak.

Bisa saja kepuasan nasional menurun, tetapi dukungan terhadap tujuan suatu kebijakan masih bertahan. Bisa pula masyarakat percaya pada kepemimpinan presiden, tetapi menginginkan pelaksanaan kebijakan yang lebih tertib.

Tanpa membaca rincian tersebut, pemerintah dapat mengira bahwa masalah hanya terletak pada komunikasi. Padahal, persoalannya mungkin berada pada implementasi, pemerataan manfaat, pengawasan, atau kecepatan merespons keluhan.

Pemerintah membutuhkan dua kemampuan sekaligus: keteguhan mempertahankan arah dan keluwesan memperbaiki cara. Strategi yang baik bukan mempertahankan langkah yang sama dalam semua keadaan, melainkan menyesuaikan langkah tanpa kehilangan tujuan.

Dari Persepsi Menuju Perbaikan

Persepsi publik terkadang dipertentangkan dengan kenyataan. Pemerintah mungkin mempunyai data yang menunjukkan pembangunan berjalan, investasi meningkat, bantuan telah disalurkan, atau kebijakan telah menjangkau jutaan penerima.

Namun, persepsi tidak dapat dianggap tidak penting hanya karena berbeda dari statistik.

Data menjelaskan apa yang telah dikerjakan. Persepsi menunjukkan bagaimana pekerjaan tersebut dialami dan dimaknai oleh masyarakat.

Keduanya harus dipertemukan.

Ketika data menunjukkan ekonomi tumbuh, tetapi sebagian masyarakat masih sulit memperoleh pekerjaan, jawabannya tidak cukup dengan mempublikasikan angka pertumbuhan. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan itu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan terasa sampai ke tingkat rumah tangga.

Ketika sebuah kebijakan telah menjangkau banyak penerima, tetapi kepuasan belum membaik, pemerintah perlu memeriksa apakah pelaksanaannya sudah konsisten, tepat sasaran, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam psikologi publik, masyarakat tidak hanya menilai hasil akhir. Mereka juga memperhatikan proses dan cara pemerintah merespons masalah.

Kebijakan yang belum sempurna masih dapat mempertahankan kepercayaan apabila masyarakat melihat keterbukaan, empati, evaluasi, dan tindakan nyata. Sebaliknya, kebijakan besar dapat kehilangan dukungan apabila keluhan dari lapangan tidak segera ditindaklanjuti.

Komunikasi publik karena itu tidak boleh hanya berfungsi memperindah kebijakan. Komunikasi perlu menjelaskan tujuan, kendala, proses evaluasi, dan tindakan perbaikan.

Mengakui kekurangan bukan tanda kelemahan. Pengakuan yang diikuti tindakan justru dapat memperkuat kepercayaan.

Pernyataan pemerintah untuk melakukan evaluasi merupakan titik awal. Namun, publik pada akhirnya akan menilai perubahan yang benar-benar mereka rasakan.

Apakah harga kebutuhan lebih terkendali? Apakah kesempatan kerja membaik? Apakah pelayanan publik semakin mudah? Apakah kebijakan pemerintah berjalan lebih tertib? Apakah penegakan hukum dipandang semakin adil?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan ikut menentukan hasil survei berikutnya.

Setidaknya terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan. Pemerintah perlu membandingkan kecenderungan dari beberapa survei, mempertemukan persepsi masyarakat dengan data lapangan, dan memastikan evaluasi berakhir pada tindakan konkret.

Survei akan kehilangan arti apabila hanya menjadi bahan rapat, konferensi pers, atau perdebatan di media sosial.

Sun Tzu mengajarkan bahwa mengetahui keadaan tanpa mengambil langkah yang tepat tidak cukup untuk menghasilkan strategi yang berhasil. Dalam pemerintahan, membaca keresahan masyarakat tanpa melakukan koreksi juga tidak cukup untuk mempertahankan kepercayaan.

Pada akhirnya, survei bukan pemilu yang diselenggarakan setiap bulan. Ia tidak dapat menggantikan mandat demokratis, konstitusi, ataupun tanggung jawab pemerintah untuk mengambil keputusan yang terkadang tidak populer.

Namun, survei tetap berguna untuk menunjukkan perubahan keadaan.

Angka tinggi merupakan kepercayaan yang harus dijaga. Angka yang menurun adalah sinyal agar pelaksanaan kebijakan diperiksa kembali. Perbedaan antar-survei mengingatkan bahwa realitas sosial tidak pernah sesederhana satu persentase.

Kesediaan Presiden melakukan evaluasi menunjukkan adanya ruang bagi pemerintah untuk belajar dan beradaptasi tanpa kehilangan arah pembangunan jangka panjang.

Keberhasilan pemerintahan pada akhirnya tidak ditentukan oleh kemampuannya memilih hasil survei yang paling menyenangkan. Keberhasilan ditentukan oleh kemampuannya membaca seluruh sinyal, mempertahankan kebijakan yang tepat, serta memperbaiki bagian yang belum bekerja.

Di situlah pemikiran Sun Tzu menemukan relevansinya dalam demokrasi modern: bukan sebagai strategi untuk menaklukkan masyarakat, tetapi sebagai pengingat bahwa kepemimpinan membutuhkan ketajaman membaca keadaan.

Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang tidak pernah menerima kritik. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mengubah kritik menjadi tenaga untuk bekerja lebih baik.