Tidak Ingin Didikte: Membaca Pesan Prabowo dari Perspektif Psikologi Bangsa
Sarjana Pendidikan dan Analis sosiokultural yang menulis tentang pendidikan, literasi, budaya, parenting, dan isu-isu sosial.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Nuril Anwar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak ingin didikte oleh kekuatan mana pun di KTT BRICS 2026 dapat dibaca lebih jauh daripada sekadar pesan politik luar negeri. Di balik pernyataan tersebut terdapat gagasan psikologis yang sangat mendasar: kebutuhan untuk memiliki kendali atas pilihan dan masa depan sendiri.
Dalam psikologi, manusia memiliki kebutuhan terhadap autonomy, yaitu perasaan bahwa dirinya mampu menentukan pilihan dan bertindak berdasarkan keputusan yang diyakininya sendiri. Ketika kebebasan memilih dianggap terancam, seseorang dapat mengalami psychological reactance, yaitu dorongan untuk mempertahankan kebebasan tersebut.
Pada tingkat negara, gagasan itu tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan psikologi individu. Namun, konsep tersebut membantu menjelaskan mengapa kemandirian memiliki nilai psikologis dalam kehidupan sebuah bangsa.
Kemandirian bukan sekadar bebas dari tekanan
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang tangguh agar benar-benar mandiri. Ia juga mengaitkan ketangguhan tersebut dengan kemampuan memberi makan rakyat, menjamin energi, mendidik anak-anak, dan memberikan kesempatan masyarakat mencapai kesejahteraan.
Pesan ini menarik karena kemandirian tidak didefinisikan sebatas keberanian mengatakan “tidak” kepada pihak lain.
Kemandirian justru dimulai dari rasa mampu.
Sebuah masyarakat akan lebih percaya diri ketika kebutuhan dasarnya dapat dipenuhi, ketika pendidikan memberikan masa depan, ketika masyarakat memiliki kesempatan bekerja, dan ketika negara mampu menghadapi tekanan tanpa mudah kehilangan arah.
Dengan demikian, ketahanan nasional juga mempunyai dimensi psikologis.
Dari self-efficacy menuju collective efficacy
Konsep lain yang relevan adalah self-efficacy, yang diperkenalkan Albert Bandura. Secara sederhana, self-efficacy berkaitan dengan keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Dalam konteks bangsa, gagasan ini dapat diperluas menjadi collective efficacy: keyakinan bahwa kelompok mampu bekerja bersama untuk menghadapi masalah dan mencapai tujuan bersama.
Riset psikologi sosial menunjukkan bahwa identitas kelompok, tujuan bersama, dukungan sosial, dan collective efficacy memiliki hubungan dengan ketangguhan kolektif masyarakat.
Di sinilah pesan Prabowo mengenai “berdiri bersama” menjadi penting. Dalam forum BRICS, ia menyampaikan bahwa negara-negara Global South dapat menjadi lebih kuat ketika bekerja bersama, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi.
Secara psikologis, kerja sama semacam ini dapat membangun persepsi bahwa masalah besar bukan sesuatu yang harus dihadapi sendirian.
Ada rasa bahwa kita mempunyai sumber daya, jaringan, dan orang lain yang dapat bekerja bersama.
Identitas nasional juga memainkan peran
Psikologi sosial menjelaskan bahwa identitas kelompok dapat memengaruhi cara individu melihat dirinya dan bertindak terhadap kelompoknya. Ketika seseorang memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap kelompok, tujuan bersama menjadi lebih mudah dibangun. Penelitian tentang ketangguhan kolektif menunjukkan bahwa identifikasi dengan komunitas berkaitan dengan tujuan bersama dan collective efficacy.
Dalam konteks Indonesia, identitas nasional dapat menjadi modal psikologis.
Namun, nasionalisme yang sehat bukan berarti menganggap bangsa sendiri selalu benar atau memusuhi bangsa lain.
Sebaliknya, identitas nasional yang sehat memungkinkan masyarakat memiliki rasa percaya diri tanpa kehilangan kemampuan untuk bekerja sama.
Indonesia dapat membuka diri terhadap dunia sekaligus tetap memiliki kepentingan nasional yang jelas.
Ketangguhan dimulai dari kehidupan sehari-hari
Ada alasan mengapa Prabowo menghubungkan kemandirian dengan pangan, energi, pendidikan, dan kesejahteraan.
Keempat aspek tersebut bukan hanya indikator pembangunan, tetapi juga berkaitan dengan rasa aman masyarakat.
Ketika kebutuhan dasar relatif terjamin, masyarakat memiliki ruang psikologis yang lebih besar untuk berpikir mengenai masa depan. Sebaliknya, ketidakpastian berkepanjangan dapat membuat individu dan kelompok lebih fokus pada bertahan hidup daripada membangun tujuan jangka panjang.
Karena itu, membangun ketangguhan bangsa tidak cukup dilakukan melalui kekuatan ekonomi atau pertahanan.
Bangsa juga membutuhkan psychological resilience: kemampuan untuk menghadapi tekanan, beradaptasi terhadap perubahan, dan tetap mempertahankan tujuan bersama.
Pemimpin dan pembentukan rasa percaya diri kolektif
Dalam konteks ini, komunikasi politik seorang pemimpin juga memiliki arti psikologis.
Ketika pemimpin menyampaikan bahwa bangsa harus mampu menentukan masa depannya sendiri, pesan tersebut dapat membangun sebuah kerangka berpikir kolektif: bahwa masyarakat bukan sekadar objek dari perubahan global, melainkan memiliki kapasitas untuk merespons dan memengaruhinya.
Tentu, sebuah pernyataan politik tidak otomatis menciptakan ketangguhan masyarakat.
Rasa percaya diri kolektif membutuhkan pengalaman nyata. Masyarakat perlu melihat bahwa kebijakan negara benar-benar meningkatkan kemampuan mereka, memperluas kesempatan, dan menyelesaikan masalah.
Dengan kata lain, narasi kemandirian harus bertemu dengan pengalaman kemandirian.
Tidak didikte bukan berarti menutup diri
Dari perspektif psikologi, ada perbedaan penting antara autonomy dan isolation.
Memiliki otonomi bukan berarti menolak hubungan dengan orang lain. Individu yang sehat tetap membutuhkan relasi, dukungan, dan kerja sama. Begitu pula sebuah negara.
Indonesia tetap membutuhkan perdagangan, investasi, teknologi, serta kerja sama internasional. Yang penting adalah memastikan bahwa kerja sama tersebut tidak menghilangkan kemampuan untuk menentukan pilihan sendiri.
Karena itu, pesan “tidak ingin didikte” lebih tepat dipahami sebagai keinginan mempertahankan agency daripada keinginan untuk hidup sendirian.
Indonesia tetap dapat bekerja sama dengan banyak pihak, tetapi keputusan strategis harus berangkat dari kepentingan nasional.
Dari psikologi bangsa menuju Indonesia yang percaya diri
Pada akhirnya, pesan Prabowo di BRICS dapat dibaca sebagai ajakan membangun confidence of a nation.
Bangsa yang percaya diri bukan bangsa yang paling keras berbicara. Bangsa yang percaya diri adalah bangsa yang mengetahui kemampuan dan keterbatasannya, mampu bekerja sama, serta tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi tekanan.
Ketangguhan seperti itu tidak lahir dalam semalam.
Ia dibentuk dari keluarga yang merasa aman, pendidikan yang memberi harapan, ekonomi yang memberikan kesempatan, masyarakat yang saling percaya, dan negara yang mampu menghadirkan rasa bahwa masa depan dapat diperjuangkan bersama.
Karena itu, ketika Prabowo mengatakan Indonesia tidak ingin didikte, pesan tersebut dapat dilihat bukan hanya sebagai pernyataan geopolitik.
Ia juga menyentuh sesuatu yang lebih dalam: kebutuhan sebuah bangsa untuk merasa mampu menentukan nasibnya sendiri.
Dan mungkin, di situlah makna psikologis paling penting dari kemandirian.
Bukan sekadar bebas dari tekanan orang lain, tetapi memiliki keyakinan bahwa kita cukup kuat untuk memilih jalan sendiri.
Sumber utama: TVRI News, “Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Ingin Didikte Kekuatan Manapun”, 13 September 2026.
Referensi psikologi: Miller tentang psychological reactance; Steindl dkk. tentang reactance; Ntontis dkk. tentang collective efficacy dan ketangguhan kolektif.