Rivalitas AS–China: Ancaman atau Peluang bagi Negara Berkembang?

Gambar ilustrasi hubungan Amerika Serikat–Cina. (Desain oleh penulis menggunakan Canva)

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok kini menjadi episentrum baru dalam ekonomi politik internasional. Persaingan keduanya tidak hanya meliputi sektor militer dan teknologi, tetapi juga merambah ke ranah perdagangan, investasi, dan pengaruh politik global. Perang dagang yang dimulai sejak pemerintahan Donald Trump pada 2018 menjadi titik balik hubungan dua kekuatan besar ini, memunculkan istilah baru dalam diplomasi global, yaitu decoupling. Decoupling upaya memisahkan rantai pasok dan ketergantungan ekonomi antara Washington dan Beijing.

Namun, di balik rivalitas itu, negara-negara berkembang justru berada di posisi yang paling terdampak. Di satu sisi, mereka dihadapkan pada peluang untuk menarik investasi, memperluas pasar, dan memanfaatkan pergeseran ekonomi global. Di sisi lain, rivalitas tersebut juga menghadirkan ancaman berupa ketidakpastian ekonomi, tekanan geopolitik, serta potensi keterjebakan dalam politik blok baru. Pertanyaannya, apakah rivalitas antara dua raksasa ekonomi dunia ini akan membawa keuntungan strategis bagi negara-negara berkembang, atau justru memperdalam ketergantungan dan kerentanan mereka di panggung global?

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan hanya sekadar kontestasi ekonomi dua kekuatan besar, tetapi juga mencerminkan pergeseran tatanan dunia menuju struktur multipolar yang lebih kompleks. Dominasi ekonomi Amerika Serikat mulai mendapat tantangan serius dari Tiongkok yang dalam dua dekade terakhir berhasil mengubah dirinya menjadi pusat manufaktur global sekaligus pemain utama dalam investasi lintas benua melalui inisiatif Belt and Road. Bagi banyak negara berkembang, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, persaingan ini menimbulkan dilema strategis, dimana jika memilih berpihak pada salah satu kekuatan berarti memperoleh dukungan ekonomi dan teknologi, tetapi juga berisiko kehilangan otonomi politik dan kemandirian ekonomi. Dalam konteks inilah, rivalitas AS–China bukan sekadar pertarungan dua kekuatan global, melainkan juga ujian bagi negara-negara berkembang dalam menentukan arah masa depan ekonomi dan kedaulatan mereka.

Rivalitas Ekonomi Global dalam Perspektif Ekonomi Politik Internasional

Dalam kerangka ekonomi politik internasional, rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok dapat dibaca melalui dua pendekatan utama, yaitu teori ketergantungan (dependency theory) dan teori stabilitas hegemonik (hegemonic stability theory). Keduanya membantu menjelaskan bagaimana hubungan ekonomi antarnegara tidak pernah netral, melainkan sarat dengan kepentingan politik dan kekuasaan.

Teori ketergantungan, yang berkembang pada era 1960-an melalui pemikiran Andre Gunder Frank dan Immanuel Wallerstein, berangkat dari asumsi bahwa struktur ekonomi global dibangun secara hierarkis antara negara core (pusat) dan periphery (pinggiran). Negara-negara maju mengontrol arus modal, teknologi, dan perdagangan, sementara negara berkembang cenderung bergantung pada ekspor bahan mentah dan impor barang bernilai tambah tinggi. Dalam konteks ini, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok dapat dilihat sebagai aktor core baru yang bersaing merebut pengaruh di wilayah periphery melalui investasi, pinjaman, dan perdagangan.

Sementara itu, teori stabilitas hegemonik yang dipopulerkan oleh Charles Kindleberger dan Robert Keohane (1980) menyoroti peran negara hegemon dalam menciptakan keteraturan ekonomi global. Menurut teori ini, sistem internasional cenderung stabil ketika ada satu kekuatan dominan yang mampu menyediakan barang publik global seperti stabilitas moneter, keamanan perdagangan, dan arus investasi. Ketika hegemoni itu menurun, seperti yang terjadi pada Amerika Serikat dalam dua dekade terakhir, maka muncul kekosongan kekuasaan yang memicu rivalitas baru. Tiongkok kemudian berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui ekspansi ekonomi dan proyek geopolitik seperti Belt and Road Initiative, yang secara de facto menantang tatanan internasional berbasis Barat.

Melalui dua perspektif tersebut, kita dapat melihat bahwa rivalitas AS–China bukan sekadar perebutan ekonomi, tetapi juga soal siapa yang mampu menentukan arah dan nilai dalam sistem global. Dampaknya bagi negara berkembang pun tidak tunggal: di satu sisi membuka peluang kerja sama dan investasi, di sisi lain memperdalam ketergantungan struktural terhadap kekuatan besar.

Dampak Rivalitas AS–China bagi Negara Berkembang

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok membawa dampak yang kompleks bagi negara-negara berkembang. Di satu sisi, persaingan kedua kekuatan ini membuka peluang ekonomi yang tidak kecil. Negara berkembang, termasuk Indonesia dapat memanfaatkan kompetisi tersebut untuk menarik investasi asing, mengembangkan infrastruktur, dan memperluas akses pasar ekspor. Inisiatif Tiongkok seperti Belt and Road Initiative (BRI) menawarkan pendanaan besar-besaran untuk pembangunan jalan, pelabuhan, dan jaringan energi di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Sementara itu, Amerika Serikat berupaya menandingi pengaruh tersebut melalui kerangka kerja sama baru seperti Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), yang menekankan transparansi dan keberlanjutan ekonomi.

Namun di sisi lain, peluang ini menyimpan risiko ketergantungan baru. Banyak negara berkembang yang menerima investasi Tiongkok justru menghadapi persoalan utang dan kerentanan fiskal. Dalam beberapa kasus, proyek infrastruktur gagal memberikan manfaat jangka panjang dan malah memperbesar beban ekonomi. Sementara pendekatan Amerika Serikat yang berbasis regulasi dan standar tinggi terkadang sulit diikuti oleh negara dengan kapasitas institusional terbatas. Akibatnya, negara berkembang sering kali terjebak dilemma dimana tidak sepenuhnya bebas memilih, tetapi harus menyesuaikan diri dengan kepentingan dua kekuatan besar yang sama-sama dominan.

Lebih jauh, rivalitas ini juga berimbas pada stabilitas politik kawasan. Persaingan pengaruh di Asia Tenggara, misalnya, membuat negara-negara ASEAN harus memainkan politik keseimbangan yang hati-hati. Indonesia, sebagai kekuatan menengah (middle power), berusaha menempatkan diri secara strategis: menjaga hubungan baik dengan Tiongkok sebagai mitra dagang utama, sekaligus memperkuat kerja sama pertahanan dan investasi dengan Amerika Serikat. Posisi ini mencerminkan realitas baru ekonomi politik global, bahwa netralitas kini menjadi strategi, bukan pilihan pasif.

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok bukan sekadar adu kekuatan ekonomi, tetapi pertarungan visi tentang masa depan tatanan dunia. Di satu sisi, Amerika Serikat mempertahankan sistem ekonomi liberal berbasis keterbukaan pasar dan aturan internasional. Di sisi lain, Tiongkok menawarkan model pembangunan yang lebih pragmatis, menekankan intervensi negara dan investasi strategis jangka panjang. Negara-negara berkembang berada di persimpangan dua paradigma ini, dimana mereka harus menentukan bagaimana mengambil manfaat tanpa kehilangan kedaulatan ekonomi.

Dalam konteks inilah, diplomasi ekonomi menjadi kunci. Negara berkembang tidak perlu memilih berpihak, tetapi harus cerdas menavigasi kompetisi dua kekuatan besar ini untuk kepentingan nasionalnya. Indonesia, misalnya, dapat memainkan peran sebagai broker of stability di kawasan Asia Tenggara, dengan memanfaatkan persaingan tersebut untuk memperkuat basis industri, memperluas teknologi, dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan.Rivalitas dua raksasa ekonomi dunia ini akan terus berlangsung, mungkin bahkan semakin intens dalam dekade mendatang. Pertanyaannya, apakah negara-negara berkembang mampu memanfaatkannya sebagai momentum kebangkitan ekonomi baru, atau justru terjebak dalam pusaran ketergantungan yang lama? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan arah ekonomi politik global di masa depan.

Referensi

Cohen, Benjamin J. (2008). Ekonomi Politik Internasional: Sebuah Sejarah Intelektual . Princeton University Press. hlm.  66–68 .

ScienceDirect. (n.d.). World‐Systems Theory. In ScienceDirect Topics. Retrieved 04 October, 2025 from https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/world-systems-theory

Tung, R. L. (2023). The Tech Cold War, the multipolarization of the world [Artikel]. Technology in Society. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102358 (atau PII: S0969593123000951).