Realisasi Anggaran MBG Capai Rp 153,2 T per September 2026

Siswa memberikan sajian untuk temannya saat uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan metode prasmanan di SD Muhammadiyah Bantar, Sentolo, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (8/10/2026). Foto: Rahid Putra Laksana/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 153,2 triliun hingga September 2026. Anggaran tersebut telah digunakan untuk mendukung penyaluran MBG kepada 57 juta penerima manfaat.

Suahasil mengatakan pemerintah terus mendorong perbaikan pelaksanaan program MBG, termasuk dalam hal penyaluran makanan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan penerapan sertifikasi serta penutupan SPPG yang dinilai tidak memenuhi ketentuan. Di sisi lain, SPPG yang memenuhi persyaratan juga dapat kembali dibuka.

“Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sehingga sekarang lebih tertib pakai sertifikat. Ada yang ditutup. SPPG yang nggak bener ditutup. Tapi ada juga yang dibuka lagi,” kata Menkeu Suahasil dalam Konpers APBN KiTA edisi Oktober di Kantor Kemenkeu, Jumat (9/10).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama tiga Wakil Menteri Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTA September 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Menurut dia, perbaikan tersebut penting agar program MBG dapat menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran, terutama anak-anak sekolah yang membutuhkan asupan makanan bergizi.

Ia menegaskan, pengelolaan anggaran untuk program MBG juga akan disesuaikan seiring dengan upaya perbaikan yang tengah dijalankan.

“Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan kita akan sediakan,” pungkasnya.

Selain itu, upaya perbaikan tata kelola program tersebut juga diperkuat dengan melakukan penataan wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. SPPG di wilayah 3T dengan tingkat stunting tinggi diprioritaskan untuk kelompok penerima manfaat tertentu. Kelompok tersebut meliputi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan santri.