RI Terjebak Middle Income Trap 33 Tahun, Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Disoroti
PerbesarMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menilai Indonesia perlu mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Rachmat mengatakan, Indonesia telah keluar dari kategori negara berpendapatan rendah sejak 1993. Namun, hingga kini Indonesia belum mampu melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi dan masih terjebak dalam middle income trap selama 33 tahun.
"Sejak tahun 1993, menurut catatan kami, Indonesia memang sudah keluar dari kategori pendapatan rendah, namun tetap belum bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi," kata Rachmat dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Bappenas, dan PJS Gubernur BI, Kamis (27/8).
Menurut dia, perjalanan ekonomi Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk krisis ekonomi 1998 dan pandemi COVID-19. Meski fondasi ekonomi nasional dinilai cukup kuat, berbagai tantangan tersebut menunjukkan perlunya menjaga pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, Rachmat menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap menjadi kebutuhan Indonesia. Pertumbuhan tersebut diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing industri.
“Serta pada akhirnya pendapatan per kapita hanya bisa diukur dan bisa dilakukan kalau kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi tinggi,” ujarnya.
Meski demikian, Rachmat menekankan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengejar angka yang tinggi. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut diikuti pemerataan ekonomi dan penurunan kesenjangan.
Rachmat mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 akan menjadi langkah untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi hingga mencapai target 2029 sesuai dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Target tersebut, kata dia, harus dicapai dengan optimisme sekaligus tetap realistis. Sejumlah strategi yang disiapkan mencakup penguatan produktivitas, peningkatan investasi, serta percepatan industrialisasi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.
BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2027
Sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman menilai pertumbuhan ekonomi RI berpeluang mencapai 6 persen pada 2027 apabila sejumlah faktor pendukung terealisasi.
"Minimal ada tiga asumsi yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah lebih baiknya prospek ekonomi global, sehingga dapat meningkatkan permintaan ekspor Indonesia, termasuk aliran modal masuk," ujar Aida.
Faktor selanjutnya yaitu peningkatan investasi, terutama melalui percepatan realisasi proyek strategis nasional serta optimalisasi penerimaan negara yang dapat diperkuat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.
Aida mengatakan, bauran kebijakan BI akan terus disinergikan dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan melalui pelonggaran likuiditas moneter, insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan, serta digitalisasi sistem pembayaran.
Menurut dia, kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung aktivitas usaha, khususnya sektor UMKM dan ritel, sekaligus mempercepat perkembangan ekonomi dan keuangan digital.
Di sisi lain, BI mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit dalam dua bulan terakhir. Meski demikian, kondisi eksternal masih ditopang oleh cadangan devisa yang tercatat sebesar USD 145,3 miliar serta nilai tukar yang relatif terjaga di sekitar Rp17.700 per dolar AS.
BI juga masih mencermati dampak perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian domestik, termasuk terhadap inflasi.
"Dengan perkembangan tersebut, kami mempunyai proyeksi untuk PDB sebesar 5,1 sampai 5,9 persen untuk 2027," kata Aida.
BI juga memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2027 berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS, sesuai asumsi dalam RAPBN. Sementara itu, inflasi diproyeksikan tetap berada dalam sasaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Lebih lanjut, Aida menegaskan BI akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional sekaligus menciptakan ruang bagi pertumbuhan yang lebih tinggi.