Gagalnya Diplomasi AS–Iran: Ketika Konflik Berubah Menjadi Perang Narasi Global

Illustrasi dampak kegagalan perundingan AS - Iran

Sekilas, kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran mungkin tampak seperti cerita yang sudah berulang—negosiasi yang kembali menemui jalan buntu, dua kepentingan besar yang tidak menemukan titik temu. Namun, jika ditelaah lebih dalam, terutama dari perspektif komunikasi, situasinya ternyata jauh lebih kompleks, bahkan dapat dikatakan lebih dinamis. Kegagalan perundingan tersebut sebenarnya bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan justru menjadi awal dari sesuatu yang lain: sebuah pertarungan narasi. Di era kontemporer, narasi dapat memiliki kekuatan yang setara, atau bahkan melebihi, kekuatan militer.

Konflik AS–Iran saat ini tidak hanya berkutat pada kepemilikan senjata yang lebih canggih atau ketajaman strategi geopolitik. Ini juga merupakan pertarungan mengenai siapa yang lebih berhasil "menceritakan" kisahnya kepada dunia, siapa yang mampu meyakinkan publik global akan kebenaran posisinya.

Amerika Serikat, misalnya, secara konsisten membangun narasi bahwa Iran merupakan ancaman global. Fokusnya jelas: isu nuklir, stabilitas Timur Tengah, dan keamanan internasional. Narasi ini terus diulang melalui konferensi pers, laporan intelijen, hingga pemberitaan media global. Seiring waktu, tanpa disadari, framing tersebut dapat menjelma menjadi "kebenaran umum".

Namun, Iran juga tidak tinggal diam. Mereka membangun narasi tandingan, yakni bahwa mereka adalah korban tekanan Barat dan sedang melawan dominasi global yang tidak adil. Dalam narasi ini, Iran bukan ancaman, melainkan simbol perlawanan.

Menariknya, kedua narasi ini tidak berdiri sendiri. Keduanya diproduksi, direproduksi, dan disebarkan secara masif melalui berbagai platform, mulai dari media arus utama hingga media sosial yang terkadang memiliki kecepatan penyebaran yang melampaui nalar.

Di sinilah konsep framing dari Robert Entman (1993) menjadi relevan. Entman menyatakan bahwa media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga memilih bagian mana yang akan ditonjolkan. Oleh karena itu, kita tidak pernah melihat realitas secara utuh; yang kita saksikan adalah realitas yang telah "dipilihkam".

Tidak mengherankan jika media Barat cenderung menyoroti Iran sebagai ancaman, sementara media di kawasan Timur Tengah cenderung lebih bersimpati kepada Iran. Hal ini bukan berarti salah satu pihak sepenuhnya benar atau salah, namun jelas terdapat kepentingan dalam penyusunan narasi tersebut.

Selain framing, teori agenda setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) juga menjelaskan mengapa konflik ini terasa begitu "dekat", bahkan bagi masyarakat di Indonesia. Sederhananya, media tidak selalu menentukan apa yang harus kita pikirkan, tetapi sangat berpengaruh dalam menentukan topik apa yang perlu kita pikirkan. Dengan demikian, ketika konflik AS–Iran terus-menerus muncul di berita, linimasa, dan diskusi publik, wajar jika kita ikut merasa terlibat, meskipun secara geografis lokasinya sangat jauh.

Kondisi ini semakin kompleks sejak media sosial mengambil alih sebagian besar arus informasi. Kini, bukan hanya jurnalis yang dapat menciptakan narasi; siapa pun dapat melakukannya, bahkan kecerdasan buatan (AI) pun bisa.

Potongan video pidato, cuplikan konflik, hingga konten manipulatif dapat menyebar dalam hitungan detik. Hal yang menarik—dan agak mengkhawatirkan—adalah: konten yang bersifat emosional biasanya lebih cepat menjadi viral dibandingkan konten yang akurat. Akibatnya, terkadang yang kita percayai bukanlah yang paling benar, melainkan yang paling terasa "masuk akal" secara emosional.

Pada titik ini, batas antara fakta dan propaganda menjadi sangat tipis, hampir tak terlihat. Dampaknya tidak hanya bersifat global; Indonesia pun turut merasakan. Persepsi masyarakat terhadap konflik ini dapat memengaruhi cara mereka memandang kondisi domestik. Sebagai contoh, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Secara ekonomi, terdapat banyak faktor yang memengaruhinya. Namun, secara persepsi, masyarakat dapat langsung mengaitkannya dengan konflik global yang mereka saksikan setiap hari.

Ini bukanlah isu sepele, karena dalam situasi seperti ini, yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas ekonomi, tetapi juga stabilitas psikologis masyarakat.

Di sinilah pemikiran Anthony Giddens (1990) terasa sangat relevan. Giddens berpendapat bahwa dunia modern semakin terhubung; peristiwa di satu tempat dapat langsung berdampak ke tempat lain. Tidak ada lagi yang benar-benar "jauh". Lebih jauh lagi, Ulrich Beck (1992) menyebut kondisi ini sebagai risk society. Kita hidup di dunia yang penuh dengan risiko global, yang sering kali tidak terlihat namun terasa dampaknya.

Konflik AS–Iran adalah salah satu manifestasinya. Ini bukan hanya konflik fisik, tetapi juga konflik persepsi. Di tengah semua itu, masyarakat sering kali menjadi "target" dari perang narasi tersebut.

Oleh karena itu, literasi media menjadi sangat penting. Ini bukan sekadar tentang mengetahui berita, tetapi juga tentang kemampuan untuk mempertanyakan sumbernya, memahami konteksnya, dan menyadari bahwa setiap informasi memiliki sudut pandang. Jika tidak demikian, kita akan mudah terbawa arus dan tanpa sadar menjadi bagian dari narasi tersebut.

Pada akhirnya, kegagalan diplomasi AS–Iran bukan sekadar persoalan negosiasi yang gagal. Ini adalah indikasi bahwa konflik global telah berubah bentuk. Konflik tersebut tidak lagi hanya terjadi di medan perang atau meja diplomasi, tetapi juga di ruang-ruang digital, di linimasa kita, dan dalam cara kita berpikir.

Bagi Indonesia, tantangannya bukan hanya bertahan dari dampak ekonomi, tetapi juga membangun masyarakat yang "kuat secara kognitif"—masyarakat yang tidak mudah goyah oleh narasi yang belum tentu kebenarannya.

Karena di dunia yang penuh informasi seperti saat ini, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada sumber daya, tetapi juga pada kejernihan berpikir warganya. Dan sejujurnya, hal tersebut jauh lebih sulit untuk dicapai.