Opini & Cerita
·
8 Oktober 2019 21:55

Saat Twitter Gagal Memfasilitasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan

Konten ini diproduksi oleh Nurul Hasfi
Saat Twitter Gagal Memfasilitasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan (27715)
Proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau. Foto: Faiz Zulfikar/kumparan
Fungsi sosial media untuk mengkritik pemerintah tampaknya telah berjalan di Twitter, namun degradasi fungsi media sosial bagi kemanusiaan tampak nyata pada kasus kebakaran hutan beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
Ungkapan solidaritas sebatas dilakukan dengan doa, kritik, cacian dan protes terhadap pemerintah, namun warganet lupa bahwa ada jiwa-jiwa yang butuh pertolongan nyata saat itu juga.
Itulah yang nampak dari hasil analisis terhadap 198,746 cuitan yang berhasil diambil dalam kurun waktu 1 minggu (15–22 September 2019) menggunakan software Drone Emprit academic (https://dea.uii.ac.id/sdgs).
Temuan juga menunjukkan, warga Twitter lebih suka mengkaitkan bencana kebakaran hutan dengan isu politik ketimbang meresponsnya dengan semangat humanisme membantu penderitaan warga.
Akibatnya, perbincangan di Twitter lebih diwarnai dengan wacana-wacana elite yang tidak membumi, perdebatan kusir, saling menyalahkan hingga lupa bahwa ada korban yang sedang berjibaku dengan nyawanya.
Ini, kontras dengan bencana tsunami di Aceh 15 tahun lalu, tepatnya di tahun 2004. Saat sebuah video amatir yang diambil dengan handycam warga dari balkon rumahnya ditayangkan stasiun Metro TV. Video itu menjadi saksi keganasan alam yang merenggut 288.000 jiwa dan meluluhlantahkan 2 juta rumah warga.
ADVERTISEMENT
Selain itu, di Youtube, masyarakat dunia bisa melihat puluhan video – terutama yang diambil para turis yang sedang berlibur di Thailand – mengabarkan kepada dunia tentang penderitaan para korban.
Dalam bencana tsunami Aceh, internet berfungsi sebagai kepanjangan indera manusia. Efek media diyakini mendorong masifnya bantuan untuk para korban saat itu. Beritasatu.com (27/12/2014) mengutip the Guardian mencatat jumlah dana bantuan ke Indonesia dan 14 negara lain yang terdampak mencapai 78 Triliun rupiah.
Respons dari Tanah Air tak kalah luas, puluhan ribu relawan dari seluruh pelosok Indonesia berdatangan tanpa perintah, bantuan makanan, pakaian dan obat-obatan datang dari berbagai institusi dan organisasi bahkan dari kelompok-kelompok terkecil masyarakat. Televisi beramai-ramai membuka kotak donasi yang dengan cepat menarik simpati warga yang dengan ikhlas membantu sebisanya.
ADVERTISEMENT
Di Jepang misalnya, dalam jurnal yang ditulis Larissa Hjorth & Kyoung-Hwa Yonnie Kim yang ditulis tahun 2011, pemerintah dan warga menggunakan teknologi HP dan media sosial untuk manajemen media saat bencana gempa bumi terjadi.
Berkaca pada dua kasus diatas jelas ada yang berbeda dengan bentuk respon warga terhadap bencana kebakaran hutan Kalimantan dan Sumatera yang terjadi beberapa minggu lalu.
Meski tidak sedahsyat tsunami Aceh namun bencana asap kebakaran hutan juga mematikan. Situs nationalgeographic.grid.id (18/0/2019) yang mengutip data Badan Penanggulangan Bencana dan Kementerian Kesehatan yang diolah Litbang Kompas telah menyebabkan 52.635 penderita ISPA sejak Maret hingga September 2019.
Namun kenyataannya perbincangan netizen lebih membangun diskusi antisolusi. Narasi-narasi politis ini menggeser narasi kemanusiaan hingga pada akhirnya diskusi tentang bencana asap kebakaran hutan lebih difokuskan mencari penyebabnya, namun lupa disana juga ada warga yang harus ditolong.
ADVERTISEMENT
Lalu seperti apa perbincangan di Twitter saat bencana kabut asap ini memuncak?
1. Hampir 100 persen memiliki sentimen negatif terhadap kebakaran hutan
Masuk akal saat publik mengekspresikan isu kebakaran hutan dengan sentimen negatif atau ketidaksetujuan, protes dan semacamnya. Sementara sisanya netral dan memiliki sentimen positif.
Saat ditelisik netral dan sentimen positif bukan berarti setuju pada kebakaran hutan namun lebih menekankan pada pernyataan-pernyataan yang juga menyatakan tidak setuju namun dengan bahasa-bahasa yang lebih positif. Data ini jelas menunjukkan efektifnya Twitter sebagai saluran kritik pemerintah.
Saat Twitter Gagal Memfasilitasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan (27716)
Grafis 1 sentimen publik terhadap isu kebakaran hutan
2. Opini Publik: Apa yang dianggap penting untuk warganet?
Jawaban pertanyaan tersebut tersirat dari data most retweet dan most favourite. Data itu reduksi dari ekspresi di Twitter yang sebagain besar dieksekusi pengguna dengan retweet sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.
ADVERTISEMENT
Kelemahan dari data ini adalah tidak bisa melihat agregasi wacana yang dibangun pada mention dan reply. Namun retweet menjadi relevan untuk diperhitungkan dalam diskusi opini publik karena 89% dari total tweet adalah retweet.
Saat Twitter Gagal Memfasilitasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan (27717)
Grafis 2 Data tentang RT, reply dan mention
Idealnya, dalam konsep proses komunikasi yang efektif maka efek yang diharapkan muncul dari produksi pesan di media termasuk Twitter yakni efek positif bagi masyarakat.
Dalam konsep tentang peran media dalam menginformasikan bencana idealnya terdapat peran utama yakni bagaimana media memfasilitasi mitigasi bencana dengan mendidik masyarakat tentang resiko bencana untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap jatuhnya korban, menginformasikan kepada masyarakat tentang bantuan, penanganan korban, hingga penggalangan dana dan pengiriman relawan, dll.
Namun sayang tindakan seperti itu tidak tampak menjadi agenda dominan di Twitter.
ADVERTISEMENT
3. Isu kebakaran hutan lebih dilihat dari sudut politis
Ini bisa dilihat dari data tentang most retweet yakni tweet yang dianggap penting oleh warga sehingga mereka butuh untuk memviralkan dengan cara me-retweet.
Tertinggi dimiliki kritik kepada elit tentang perhatian Jokowi yang hanya ke pulau Jawa, disusul tindakan pemerintah menurunkan personil ke Riau, perpektif tentang penyebab kebakaran dari sisi scientifik yang sekaligus merefisi wacana hutan sengaja dibakar, matinya satwa dan terakhir tuntutan kepada elit agar hutan dipadamkan segera.
Kelima isu yang paling banyak di-retweet ini tak satupun yang menunjukkan tindakan nyata berupa penggalangan bantuan untuk korban, atau setidaknya narasi tentang mitigasi bencana.
Kelimanya lebih berupa wacana dan narasi kritis yang memang diakui penting untuk kontrol pemerintah dalam jangka panjang, namun gagal memberikan solusi bantuan nyata pada warga korban bencana asap.
Saat Twitter Gagal Memfasilitasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan (27718)
Grafis 3 lima tweet yang mendapat retweet terbanyak (most-retweet )
Isu yang banyak mendapat perhatian juga dapat dilihat dari data most favourite yang artinya paling disukai (loved) netizen.
ADVERTISEMENT
Berbeda dengan retweet yang bisa berarti menyetujui atau tidak, tanda love lebih diartikan disukai.
Jika dilihat pada grafis isu yang menjadi most fauvorite beberapa diantaranya ditemukan dalam data most retweet diantaranya kritik kepada elit tentang perhatian Jokowi yang hanya ke pulau Jawa, tindakan pemerintah menurunkan personil ke Riau.
Semantara narasi lain yaitu kedatangan Jokowi ke Riau; Jokowi meninjau hutan yang terbakar dan terakhir tentang permintaan retweet tentang kabar dari korban bahwa udara Riau yang tidak sehat dengan me-mention @jokowi.
Saat Twitter Gagal Memfasilitasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan (27719)
Grafis 4 lima tweet yang mendapat retweet terbanyak (most-favourite )
Tak ada bedanya dengan most retweet, kelimanya merupakan wacana politis yang tidak memberikan solusi segera.
Data diatas kontras dengan kuantitas konten tentang mobilisasi bantuan terhadap korban. Memang ada namun minim respons dari publik, yang artinya tidak dianggap penting. Salah satunya adalah tweet di bawah ini.
Saat Twitter Gagal Memfasilitasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan (27720)
Tweet ajakan penggalangan donasi untuk korban kebakaran hutan
4. Foto terviral: sensasionalisme dan kritik terhadap pencitraan Jokowi
ADVERTISEMENT
Foto viral juga menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi hal yang dianggap penting dan disukai netizen. Sayangnya data drone emprit menunjukkan bahwa lima foto terviral ini justru tentang informasi sensasional dan pencitraan Jokowi.
Salah satunya informasi tentang ular raksasa yang mati yang menduduki peringkat pertama dengan mendapat 1676 retweet.
Dalam berbagai berita tidak ada yang bisa memberikan penjelasan detail apakah ini benar ular raksasa? Karena jika ditelisik tali yang melilitnya adalah tali rafia yang mana jika dibandingkan dengan ukuran ular memperlihatkan ular tidak terlalu besar. Efek dan angle pengambilan gambar menyebabkan ular ini nampak seperti ular raksasa.
Saat Twitter Gagal Memfasilitasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan (27721)
Gambar terviral pertama saat bencana kebakaran berupa ular yang mati terbakar
Gambar kedua tentang kerumunan orang yang melongok melihat sesuatu dengan caption ‘Lepas kebakaran hutan, Indonesia pula gempar dgn penemuan emas baru baru ni”. Informasi ini semacam sensasional yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya namun menjadi foto terviral.
ADVERTISEMENT
Saat Twitter Gagal Memfasilitasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan (27722)
Foto viral ketiga adalah gambar hutan yang terbakar dan foto viral keempat adalah gambar sepatu Jokowi yang kotor setelah meninjau hutan terbakar.
Foto sepatu kotor Jokowi setelah mengunjungi lokasi kebakaran juga menjadi perbincangan viral di Twitter dengan mendapat 301 retweet, namun foto ini menjadi pro dan kontra karena dianggap sebagai pencitraan belaka.
Saat Twitter Gagal Memfasilitasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan (27723)
Foto tentang sepatu kotor Jokowi yang dianggap sebagai pencitraan
Sementara, foto viral terakhir berisi surat resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) yang dibuat akun resmi NU @nahdlatululama tentang himbauan NU agar pemerintah mengambil tindakan mengatasi kebakaran hutan.
Data tentang most retweet, most favourite, viral picture telah memperlihatkan wajah ruang diskusi di Twitter. Narasi kritis terhadap pemerintah mendominasi, isu sensasional menjadi perhatian warga.
ADVERTISEMENT
Di satu sisi Twitter efektif memfasilitasi ruang kritik pada pemerintah, namun sayang dehumanisasi terjadi secara bersamaan.
Penulis:
Dr. Nurul Hasfi, Dosen Ilmu Komunikasi Undip, peneliti tentang media sosial dan demokrasi