Turki, Pakistan, Saudi Bentuk Aliansi Pertahanan Makkah, Negara Lain Bisa Gabung

Tiga negara mayoritas muslim—Turki, Arab Saudi, dan Pakistan—sepakat membentuk Aliansi Pertahanan Makkah (Makkah Defense Alliance).
Aliansi ini sebagai tindak lanjut Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah (Makkah Joint Defense Agreement/MJDA) yang diteken pada 7 Agustus 2026 di Makkah, Arab Saudi.
Perjanjian MJDA ditandatangani oleh pemimpin ketiga negara, yakni Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
MJDA menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu dari ketiga negara akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya.
Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan para pejabat tinggi bidang politik, luar negeri, dan pertahanan ketiga negara.
Pertemuan pertama digelar di Istanbul, Turki, pada Senin, 31 Agustus 2026. Pertemuan itu dihadiri Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman, Menteri Pertahanan Turki Yaşar Güler, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Pakistan Field Marshal Asim Munir, serta Kepala Staf Umum Arab Saudi Jenderal Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili.
Mengutip Arab News, Hakan Fidan mengatakan MJDA secara resmi akan dikenal sebagai Makkah Defense Alliance atau Aliansi Pertahanan Makkah.
Dalam pertemuan tersebut, ketiga negara juga menyepakati pembentukan sekretariat aliansi di Arab Saudi. Pakistan akan menyediakan sekretaris jenderal pertama yang akan memimpin sekretariat tersebut selama tiga tahun.
Sejumlah laporan media Turki menyebut Riyadh sebagai lokasi sekretariat. Namun, pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan menyebut lokasi sekretariat secara umum sebagai Arab Saudi.
Negara Lain Bisa Bergabung
Aliansi Pertahanan Makkah terbuka untuk diperluas dengan keanggotaan negara lain.
Fidan mengatakan negara-negara lain dapat bergabung dengan aliansi tersebut. Menurut dia, pembahasan akan dilakukan antara negara calon anggota dengan negara-negara anggota yang ada saat ini.
“Kami juga sedang mengerjakan rute peta jalan (roadmap) mengenai proses aksesi (penerimaan anggota baru),” kata Fidan.
“Tetapi perlu saya tekankan, ini adalah aliansi yang dibentuk dengan niat untuk diperluas,” lanjutnya.
Dengan demikian, Aliansi Pertahanan Makkah tidak hanya dirancang sebagai kerja sama pertahanan trilateral antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan, tetapi juga membuka kemungkinan penambahan anggota baru di masa mendatang.
Perubahan Arsitektur Keamanan
Sebelumnya, sejumlah analis menilai pakta pertahanan ketiga negara itu mencerminkan perubahan arsitektur keamanan Timur Tengah, dengan negara-negara kawasan semakin berupaya membangun mekanisme pertahanan sendiri.
Kesepakatan ini dinilai mengarah pada tatanan keamanan regional yang lebih multipolar.
Kerja sama ini menggabungkan tiga kekuatan utama dari masing-masing negara anggota.
Pakistan memiliki keunggulan pada kapabilitas militer, jumlah personel, dan kekuatan pertahanan nuklir. Arab Saudi menopang dari segi pendanaan serta dukungan finansial, sedangkan Turki menguasai industri pertahanan dan teknologi militer tingkat tinggi
Namun, aliansi ini belum dapat disamakan dengan NATO karena belum memiliki komando militer terintegrasi maupun pasukan tetap. Kekuatan aliansi akan bergantung pada implementasi komitmen pertahanan bersama dan perluasan keanggotaannya.
