Menakar Strategi Tiga Aktor Kunci Diplomasi Indonesia di Bidang Keamanan Manusia

Image by Fikih Firmansyah from Pixabay

Media Massa, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Komunitas Keagamaan

Keamanan manusia pada dasarnya adalah sebuah paradigma holistik tentang pembangunan manusia. Konsep ini berkaitan dengan kerangka kerja yang analitik untuk melihat penyebab banyak orang di dunia merasa tidak aman dan terancam.

UNDP mendefinisikan setidaknya ada tujuh komponen keamanan manusia, yaitu; keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas dan keamanan politik.

Pengembangan strategi dan perencanaan yang matang menjadi komponen penting yang harus diperhatikan untuk menentukan langkah yang komprehensif dan progresif dalam menanggapi berbagai isu keamanan manusia.

Media massa, organisasi masyarakat sipil dan komunitas keagamaan menjadi tiga aktor kunci non negara yang dapat menjalankan strategi diplomasi Indonesia dalam rangka membina isu keamanan manusia.

Lalu, seperti apa strategi yang dibutuhkan oleh ketiga aktor tersebut dalam melihat isu keamanan manusia di Indonesia masa kini?

Diplomasi dan Komunikasi Massa dalam Isu Keamanan Manusia

Aktor negara, dalam konteks ini pemerintah, membutuhkan peran media massa sebagai perpanjangan tangan informasi kepada masyarakat. Hubungan di antara keduanya menjadi sangat penting untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penyebaran informasi yang valid, cepat dan inklusif mampu menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga stabilitas kehidupan bernegara.

Apalagi hal ini sudah diatur dalam konstitusi RI pasal 28 F UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara dijamin hak nya untuk memperoleh informasi. Di samping itu, kebebasan memperoleh informasi oleh setiap warga negara merupakan wujud implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya pemerintah dapat secara terbuka menyampaikan perkembangan kinerja maupun kebijakan yang dibuat melalui perantara media massa.

Dalam perkembangannya, media massa telah berkontribusi banyak dalam proses diplomasi Indonesia dan mendominasi arus informasi perpolitikan negara. Peranan media massa dalam tata kelola kenegaraan merupakan implementasi dari diplomasi jalur kedua dalam konsep multi track diplomacy. Diplomasi jalur kedua merupakan upaya diplomasi yang dilakukan oleh aktor non pemerintah, termasuk media massa.

Para politisi dan jurnalis menyebutkan bahwa konvergensi perubahan yang revolusioner dalam politik dan komunikasi telah menciptakan sistem pemerintahan baruyang didominasi media. Beberapa pengamat bahkan menyebut sistem ini sebagai ‘medialism’ dan ‘teledemocracy’.

Seiring dengan meningkatnya kekuatan media hal ini merupakan bentuk transformasi global sebagai akibat dari berubahnya zaman dan majunya teknologi informasi. Informasi yang disajikan oleh media pun dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan publik dan kebijakan luar negeri yang dibuat. Ini merupakan mode interaksi baru yang juga mampu membantu pemerintah menjalankan diplomasinya dalam berbagai sektor.

Pemerintah dapat memanfaatkan peran media massa untuk berkomunikasi dengan aktor negara lainnya, mempromosikan arah kebijakan luar negeri dan mempromosikan resolusi konflik. Ini merupakan salah satu pengimplementasian dari public diplomacy, di mana media berperan sebagai mediator dalam diplomasi publik yang dijalankan oleh negara.

Dalam konteks lainnya yang berkaitan dengan isu keamanan manusia, media massa merupakan jembatan dari informasi domestik yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Maka dibutuhkan strategi bagi media untuk menjaga keberpihakannya.

Hal tersebut menjadi sangat penting karena sesuai dengan teori hierarki yang mempengaruhi media massa atau yang disebut dengan hierarchy of influence (Resse, 2019), ada setidaknya lima faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemberitaan di media massa seperti; pengaruh individual; pengaruh rutinitas media; pengaruh kelembagaan; pengaruh dari pihak di luar kelembagaan; dan pengaruh ideologi.

Melalui hierarki pengaruh di atas, kita dapat melihat dan memahami isi pemberitaan di media massa. Sejauh mana media menyajikan realitas yang objektif yang berguna dalam menjalankan peran diplomasi, sembari mendukung dan mengembangkan nilai kemanusiaan.

Organisasi Masyarakat Sipil dan Kontribusinya pada Isu Keamanan Manusia

Organisasi masyarakat sipil atau yang biasa disebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi non profit yang berakar dari masyarakat dan mengurusi isu-isu yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan manusia dan mahluk hidup lainnya.

Tidak ada diskusi tentang kemiskinan, kesetaraan, atau pembangunan saat ini yang lengkap tanpa mempertimbangkan peran LSM.Amnesty Internasional (AI) adalah salah satu contoh LSM yang telah berkontribusi banyak terhadap isu keamanan manusia secara global.

Keterlibatan AI dalam kasus pelanggaran HAM terhadap buruh anak oleh Wilmar International Ltd. di Indonesia pada 2016 lalu, merupakan salah satu bentuk keterlibatan LSM dalam penanganan isu keamanan manusia di Indonesia. Artinya kehadiran LSM seperti AI dapat melengkapi upaya penanganan isu keamanan manusia yang mungkin tidak dapat dijangkau dengan baik oleh pemerintah.

Kontribusi LSM dalam mengurangi ancaman terhadap keamanan manusia hendaknya mendapat perhatian dari aktor negara. Seringkali keterjangkauan isu LSM lebih luas daripada pemerintah. Maka penting antara pemerintah sebagai aktor negara dengan LSM saling terbuka dalam menyediakan informasi dan saling bekerja sama dalam mengurusi berbagai isu keamanan manusia yang terjadi. LSM kemudian dapat menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan diplomasi dan menangani berbagai isu keamanan manusia.

Dalam mendukung upaya tersebut maka dibutuhkan beberapa strategi yang dapat dikembangkan oleh LSM. Strategi pertama adalah menjaga validasi informasi atas isu-isu yang menjadi kajian LSM. Poin ini menjadi sangat penting untuk dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Langkah ini juga menjadi pondasi awal dari kolaborasi keterbukaan informasi antara pemerintah dan LSM.

Strategi kedua adalah soal keberpihakan. Sebagai organisasi non profit, LSM seharusnya bergerak murni tanpa ada bias politik atau kepentingan tertentu. Bila ada keberpihakan maka keadaan tersebut dapat mempersulit gerak dalam pengimplementasian program di lapangan.

Yang terakhir adalah tentang jejaring. LSM hendaknya dapat memperluas jaringan misalnya dengan serikat pekerja, kelompok media dan organisasi keagamaan untuk memperkuat suara dari masyarakat sipil yang isunya sedang diperjuangkan. Atas beberapa strategi di atas, LSM dapat dipandang sebagai lembaga yang kredibel yang mampu mendukung upaya diplomasi berbagai isu keamanan manusia.

Peran Komunitas Keagamaan Atasi Isu Keamanan Manusia

Indonesia adalah negara demokratis yang mengakui adanya kebebasan beragama. Sebagai negara yang multikultural, masyarakat hidup berdampingan dengan orang dengan berbagai macam agama.

Namun masalah intoleransi dan ancaman terhadap keamanan manusia yang disebabkan karena perbedaan agama tersebut masih menjadi persoalan di masyarakat dan dapat menjadi potensi konflik yang cukup pelik. Berbagai konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama tersebut merupakan salah satu bentuk ancaman keamanan personal yang menjadi bagian dari keamanan manusia.

Maka dibutuhkan organisasi keagamaan dan tokoh agama yang dapat menjadi aktor dalam menyikapi berbagai permasalahan yang menyangkut soal isu keagamaan di masyarakat. Mereka dapat menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kebebasan beragama kepada kelompoknya dengan lebih bijak sehingga dapat tersalurkan dengan baik.

Namun dibutuhkan beberapa strategi yang dapat memperkuat posisi organisasi dan tokoh keagamaan dalam meredam potensi konflik dimasyarakat.

Pertama, memperbanyak ruang diskusi dan dialog antar agama (inter faith dialogues). Dialog antar agama merupakan salah bentuk konsep perdamaian yang mampu mempertemukan orang dari agama yang berbeda untuk berdiskusi dan saling timbang rasa terkait isu keagamaan yang sedang dihadapi. Keterbukaan dan komunikasi yang intens dapat mempererat hubungan sehingga mampu meredam hal-hal yang berpotensi menyulut konflik.

Kedua, dalam skala global, organisasi keagamaan sedapat mungkin berkontribusi pada inisiasi resolusi konflik global. Hal ini dapat diwujudkan dengan mempertemukan para pemimpin agama besar di masing-masing negara dan membicarakan langkah perdamaian. Langkah tersebut dapat mempertegas posisi Indonesia terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan isu keamanan manusia.

Strategi yang terakhir adalah memainkan peran penting sebagai peace builder. Peacebuilding oleh organisasi dan tokoh keagamaan dapat memperkuat dan menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat apalagi yang berkait dengan isu sensitif soal agama.

Dari ketiga aktor kunci di atas maka peran mereka sebagai aktor non pemerintah sangatlah dibutuhkan. Diplomasi Indonesia dalam bidang keamanan manusia tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dan kontribusi aktor non pemerintah. Dalam prosesnya ketiga aktor kunci yang telah dipaparkan di atas memainkan perannya masing-masing dalam bidang diplomasi yaitu; media diplomacy oleh media massa, aktor dalam multi track diplomacy dan sebagai peace builder.

Referensi

Amnesty Internasional, Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit Pelanggaran Ketenagakerjaan di Belakang Nama-Nama Merek Besar, Amesty Internasional, London, 2016.

Archetti. C, ‘The Impact of New Media on Diplomatic Practice: An Evolutionary Model of Change,’ The Hague Journal of Diplomacy, vol. 7, 2012, pp. 181 - 206.

Fitrah. E, ‘Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia,’ Insiginia, vol.2, no.1, April 2015, pp. 27 - 41.

Gylboa. E, ‘Diplomacy in the Media Age: Three Models Uses and Effects,’

Routledge Diplomacy and Statecraft, vol. 12, no.2, 2018, pp. 1-28.

Kotter. T, ‘Fostering Human Security through Active Engagement of Civil Society Actors,’ Human Security Journal, vol. 4, 2007, pp. 44 - 55.

Michael. S, ‘The Role of NGO in Human Security,’ The Hauser Center for Nonprofit Organization and The Kennedy School of Government Harvard University, no. 12, 2002, pp.3.

Resse. S, ‘Hierarchy of Influences,’ The International Encyclopedia of Journalism Studies, 2019.