Ketika Pulau Rempang Diterjang, Komunikasi Adalah Kunci

Nelayan mengecek perahu motornya saat tidak melaut di perkampungan nelayan Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (17/9/2023). Foto: Teguh Prihatna/Antara Foto

Perlawanan rakyat di pulau Rempang terhadap rencana investor membangun kawasan ekonomi, industri, pariwisata dan komersil masih terus berlanjut. Proyek bernama Rempat Eco City ini konon mejadi proyek investasi yang menjanjikan. Rencananya akan merekolasi ribuan warga. Ketika patok sudah mulai ditancapkan, pengukuran sudah mulai dilakukan warga melawan. Dan bentrok tidak dapat dihindarkan.

Yang menjadi keprihatinan adalah ketika aparat yang semestinya melindungi hak-hak warga masyarakat justru bersikap kurang bersahabat. Sebaik apa pun rencana yang disusun, dengan niat untuk kebaikan bersama mestinya dilakukan musyawarah. Warga harus diajak untuk berdiskusi agar semua bisa menyampaikan masukan.

Bentrokan yang terjadi pada 7 September 2023, antara aparat yang berniat mengosongkan lahan dan warga yang mempertahankan tanah yang sudah dihuni turun-temurun, menyisakan satu pertanyaan, ke mana peran negara yang harusnya hadir di tengah-tengah warganya.

Konon katanya Rempang Eco City (REC) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Proyek besar yang membutuhkan tersedianya tanah, termasuk yang dimiliki warga masyarakat kampung tua, dengan konsekuensi harus merelokasi 5.000-10.000 warga ke Pulau Galang.

Justru kok terkesan pemerintah menyalahkan warga, mereka dianggap tidak memiliki sertifikat atau surat bukti yang menunjukkan penguasaan lahan di Pulau Rempang. Dari total 2.000 ha lahan, ada tiga perkampungan yang tercakup dalam kawasan pembangunan pabrik, sehingga harus direlokasi.

Jokowi Minta Proyek Rempang Jalan Terus

Foto : Nelayan Mencari Ikan [pixabay]

Di tengah pertentangan oleh warga Rempang Presiden Joko Widodo meminta supaya Rempang Eco Park sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) terus berlanjut. Xinyi Glass Holdings Ltd, pun telah berkomitmen membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai US$11,5 miliar di lahan tersebut.

"Dan saya optimis PSN-PSN yang ada bisa diselesaikan karena bapak ibu semuanya juga sudah terlatih bahwa menyelesaikan masalah yang ada, juga ini tinggal meneruskan saja dari yang belum selesai," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, hak-hak masyarakat harus segera terpenuhi dengan sangat baik. Karena selama ini masyarakat hanya enggan direlokasi karena jauh dari tempat mereka mencari nafkah selama ini sebagai nelayan.

Sementara itu, perwakilan masyarakat dari 16 kampung adat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, menyatakan sikap menolak relokasi “tak akan berubah”, meski pemerintah memberi tenggat waktu pengosongan kawasan tersebut hingga 28 September 2023 demi pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.

Ilustrasi berbicara. Foto: Portrait Image Asia/Shutterstock

Memahami permasalahan ini harus dengan pikiran dan hati yang jernih. Semua pihak jangan merasa benar, akan lebih baik jika warga masyarakat diberikan pemahaman penuh terkait proyek ini. Hak-hak mereka untuk menyampaikan pendapat juga harus diberikan.

Komunikasi harus jalan, jangan berhenti dan saling menyampaikan komentar provokasi. Seluruh pihak yang ada harus mendahulukan kepentingan warga, hak mereka untuk tetap bisa terjamin kehidupan perekonomian harus menjadi prioritas utama.

Lalu komunikasi seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat? Komunikasi seperti apa yang seharusnya agar mampu mencegah bentrokan antara masyarakat tidak terjadi kembali?

Kalau melihat dari berbagai informasi di media, proyek Rempang sejak awal memang tidak dimulai dengan komunikasi yang baik, ini yang menjadi akar masalah sehingga menimbulkan persoalan. Coba saja semuanya dimulai dengan komunikasi misalnya berdialog, diskusi dan mendengar.

Andai komunikasi sudah dilakukan, duduk bersama dan bersepakat untuk kebaikan bersama, barulah bisa dimulai proyek pembangunan. Untuk itu, perlu dimulai dengan komunikasi yang maksimal agar semua masyarakat dapat memahami dengan baik, jika sudah menerima dengan baik bahwa mereka akan diganti untung, bukan ganti rugi dan siapa saja yang berhak mendapatkan penggantian tersebut, semuanya harus jelas.

Oleh karenanya, komunikasi adalah kunci.