Kursi Kosong di Samping Presiden: Membaca Bursa Pengganti Gibran

Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
·waktu baca 12 menit
Tulisan dari Prof. Dr. Ok Saidin SH M. Hum H tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pendahuluan: Ketika Satu Kursi Ditinggalkan
Kamis, 12 November 2026, menjadi catatan yang tak lazim dalam sejarah ketatanegaraan kita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti kepada pimpinan MPR. Dalam surat yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani itu, Gibran menyatakan berhenti “atas permintaan sendiri”, tanpa menyebut alasan spesifik (Katadata, 13/11/2026). Presiden Prabowo kemudian menyampaikan bahwa putusan pengadilan menunjukkan kualifikasi Gibran tidak sepenuhnya memenuhi syarat konstitusional, dan Gibran memilih mundur demi kepentingan yang lebih besar (Katadata, 13/11/2026).
Pengunduran diri itu tidak lahir di ruang hampa. Sehari sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai pintu masuk pemakzulan. Rapat paripurna yang dijadwalkan pada hari yang sama untuk membahas usulan itu akhirnya dibatalkan (Gebrak.id, 12/11/2026). Pada hari itu pula Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran (Detik, 16/11/2026). Jalan konstitusional Pasal 7B UUD 1945 yang panjang, dari DPR ke Mahkamah Konstitusi lalu ke MPR, akhirnya tidak ditempuh sampai ujung. Pintu yang dipilih adalah pintu yang lebih pendek: berhenti.
Namun politik kekuasaan tidak pernah mengenal kekosongan. Begitu kursi ditinggalkan, kursi itu segera menjadi arena. Nama-nama bermunculan: dari lingkar dalam Gerindra ada Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono; dari luar Gerindra muncul nama Yusril Ihza Mahendra. MPR telah menetapkan Rabu, 25 November 2026, sebagai batas akhir Presiden menyerahkan dua nama, dan sidang paripurna pemilihan digeser ke 9 Desember 2026 atas permintaan Presiden (Afu.id, 16/11/2026).
Esai ini tidak hendak menebak siapa yang akan duduk di kursi itu. Yang hendak dibaca adalah cara kita mengisinya. Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: apakah proses pengisian jabatan wakil presiden ini sekadar urusan hitung-hitungan kekuasaan, atau ia masih dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Pancasila sebagai philosofische grondslag, sumber dari segala sumber hukum, dan di hadapan cita negara hukum yang kita anut? Untuk menjawabnya, saya meminjam sejumlah teori hukum dan teori ilmu politik, lalu mengujinya dengan teori nuansa yang diajarkan Prof. Mahadi, begawan hukum dari Universitas Sumatera Utara.
Kerangka Konstitusional: Teks yang Pendek, Tafsir yang Panjang
UUD 1945 mengatur kekosongan jabatan wakil presiden dalam satu kalimat. Pasal 8 ayat (2) menentukan bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam enam puluh hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Teksnya ringkas, tetapi justru di situ ruang tafsir terbuka lebar.
Ruang itu sudah terlihat dalam perdebatan awal. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra berpendapat calon pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran, merujuk pada UU MD3 (Okezone, 12/11/2026). Sebaliknya, Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut UUD 1945 hanya mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua nama, tanpa mewajibkan keduanya berasal dari partai koalisi (Afu.id, 13/11/2026). Dua pandangan ini bukan sekadar beda pendapat dua politisi. Ia mencerminkan dua cara membaca hukum.
Dalam kerangka Stufenbau Hans Kelsen, norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi (Kelsen, 1945). Undang-undang tidak boleh menambah syarat yang mempersempit hak konstitusional yang diberikan UUD. Dari sudut ini, pandangan Muzani memiliki pijakan tekstual. Tetapi H.L.A. Hart mengingatkan bahwa setiap aturan memiliki open texture, wilayah samar tempat makna tidak dapat ditarik dari kata-kata semata (Hart, 1961). Pasal 8 ayat (2) tidak berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama Pasal 6A ayat (2), yang menentukan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Wakil presiden pengganti mewarisi sisa mandat dari sebuah pasangan yang dipilih rakyat. Dari sudut kesinambungan mandat inilah pandangan Yusril menemukan logikanya.
Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar hukum yang sering saling bertegangan (Radbruch, 1932). Dalam perkara ini, kepastian menuntut aturan main yang jelas sebelum nama-nama diajukan, bukan sesudahnya. Jika tafsir tentang syarat calon baru dirumuskan setelah peta kepentingan terbaca, hukum kehilangan sifatnya sebagai aturan yang mendahului permainan. Ia berubah menjadi alat yang dipilih sesuai kebutuhan pemain.
Pelajaran dari kasus Gibran sendiri sangat jelas. Krisis ini berawal dari persoalan keabsahan syarat pencalonan, mulai dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 hingga dokumen pendidikan. Karena itu, MPR yang telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa sekitar dua puluh dua syarat calon (Journalarta, 16/11/2026) memikul tanggung jawab yang jauh lebih berat daripada sekadar memeriksa kelengkapan berkas. Kekeliruan yang sama tidak boleh terulang dua kali dalam satu periode jabatan.
Bursa Nama dan Logika Kekuasaan
Harold Lasswell merumuskan politik sebagai soal who gets what, when, how (Lasswell, 1936). Bursa pengganti Gibran adalah ilustrasi yang nyaris sempurna dari rumusan itu. Yang diperebutkan bukan hanya kursi, tetapi juga posisi tawar menuju 2029.
Ada tiga nama dari Gerindra. Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, mendapat dukungan dari pengurus daerah partainya (Indonesia Business Post, 2026), dari Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa (Afu.id, 16/11/2026), bahkan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah (Gebrak.id, 2026). Ahmad Muzani adalah Ketua MPR dan Sekretaris Dewan Pembina Gerindra. Sugiono adalah Sekretaris Jenderal Gerindra dan orang dekat Prabowo. Analis politik Agung Baskoro membaca Sugiono sebagai jalan tengah bila terjadi kebuntuan antara Dasco dan Muzani (Investortrust, 2026). Di luar Gerindra, Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas dan mantan Ketua Umum PBB, memilih tidak berkomentar ketika namanya disebut, dan menyatakan bahwa pemilihan sepenuhnya kewenangan Presiden (Republika, 13/11/2026).
Pertama, hukum besi oligarki. Robert Michels menunjukkan bahwa setiap organisasi, betapapun demokratis asasnya, cenderung dikendalikan segelintir elite (Michels, 1911). Pasal 8 ayat (2) secara formal menempatkan pilihan di tangan MPR. Namun secara faktual, keputusan inti lahir dari percakapan Presiden dengan para ketua umum partai. MPR berisiko hanya menjadi tempat pengesahan. Jika itu yang terjadi, lembaga permusyawaratan rakyat berubah fungsi menjadi notaris kekuasaan.
Kedua, kartelisasi partai. Katz dan Mair menggambarkan partai kartel sebagai partai yang hidup dari negara dan berbagi sumber daya di antara sesamanya, sehingga batas pemerintah dan oposisi menjadi kabur (Katz dan Mair, 1995). Dan Slater menyebut gejala Indonesia sebagai promiscuous power-sharing, berbagi kuasa yang nyaris tanpa batas ideologis (Slater, 2018). Dukungan lintas kubu kepada Dasco, termasuk dari PDI Perjuangan, dapat dibaca sebagai kemampuan merangkul. Tetapi ia juga dapat dibaca sebagai tanda bahwa kekuatan penyeimbang di parlemen makin tipis.
Ketiga, dilema presidensialisme multipartai. Juan Linz mengingatkan bahaya presidensialisme yang menghasilkan kekuasaan winner-takes-all (Linz, 1990), sementara Scott Mainwaring menunjukkan bahwa kombinasi presidensialisme dan multipartai rentan terhadap kebuntuan dan transaksi (Mainwaring, 1993). Wakil presiden dari partai yang sama dengan presiden tidak dilarang konstitusi. Namun ia memusatkan dua jabatan tertinggi dalam satu garis komando partai, dan dapat menggeser keseimbangan koalisi. Calon dari luar Gerindra seperti Yusril menawarkan sinyal keseimbangan, meskipun basis elektoral partainya kecil.
Keempat, legitimasi. Max Weber membedakan legitimasi tradisional, karismatik, dan legal-rasional (Weber, 1922). Wakil presiden pengganti tidak dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu, legitimasinya hanya dapat bertumpu pada dua hal: ketaatan prosedur dan kepercayaan publik atas integritas calon. Dari sudut ini, setiap nama membawa catatannya sendiri. Muzani menghadapi soal benturan kepentingan, sebab ia memimpin lembaga yang akan memilih dirinya. Asas nemo iudex in causa sua, tak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, menuntut ia mundur dari memimpin sidang bila namanya diajukan. Yusril membawa reputasi keahlian hukum tata negara. Tetapi publik juga mengingat bahwa pada 2023 ia menilai Putusan MK Nomor 90 mengandung cacat hukum serius, lalu memimpin tim pembela Prabowo-Gibran di MK (Katadata, 2/4/2024). Ia kini pula menjadi suara pemerintah tentang tafsir syarat calon, sementara namanya sendiri berada di bursa. Sugiono membawa kedekatan, dan kedekatan adalah modal sekaligus beban: Weber menyebutnya watak patrimonial, ketika jabatan diisi atas dasar kesetiaan personal, bukan semata kecakapan.
Tidak ada calon yang steril dari catatan. Itu wajar dalam politik. Yang tidak wajar adalah bila catatan itu tidak diuji secara terbuka sebelum keputusan diambil.
Pancasila sebagai Philosofische Grondslag: Ukuran di Atas Kalkulasi
Ketika Soekarno berpidato di depan BPUPK pada 1 Juni 1945, yang ia tawarkan adalah philosofische grondslag, fondasi filsafat, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka (Soekarno, 1945). Pancasila tidak dimaksudkan sebagai hiasan pembukaan konstitusi. Ia adalah dasar tempat segala bangunan negara bertumpu.
Notonagoro kemudian menempatkan Pembukaan UUD 1945, dan Pancasila di dalamnya, sebagai pokok kaidah fundamental negara yang tidak dapat diubah oleh jalan hukum biasa (Notonagoro, 1955). A. Hamid S. Attamimi, dengan meminjam teori jenjang norma Hans Nawiasky, menyebut Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm sekaligus cita hukum (Rechtsidee) yang berfungsi konstitutif dan regulatif: ia menentukan apakah suatu tatanan layak disebut hukum, dan ia menjadi bintang pemandu bagi hukum positif (Attamimi, 1990). Secara positif, kedudukan itu ditegaskan sejak TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan kini dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
Apa artinya bagi pengisian kursi wakil presiden? Artinya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak boleh dibaca semata sebagai prosedur. Ia harus dibaca dalam terang sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pemilihan wakil presiden oleh MPR adalah salah satu dari sedikit momen ketika sila keempat bekerja secara harfiah. Rakyat tidak memilih langsung; rakyat diwakili. Karena itu, kualitas permusyawaratan menjadi taruhan seluruh legitimasi.
Kata kuncinya adalah hikmat kebijaksanaan. Mohammad Hatta mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia berakar pada musyawarah, bukan sekadar soal siapa yang menang suara (Hatta, 1960). Musyawarah menuntut alasan yang dapat diuji, bukan kesepakatan di ruang tertutup yang kemudian disahkan di ruang terbuka. Demokrasi prosedural ala Schumpeter, yang memandang demokrasi sebagai mekanisme persaingan elite untuk memperoleh suara (Schumpeter, 1942), tidak cukup untuk menakar Demokrasi Pancasila. Prosedur yang taat tetapi miskin pertimbangan adalah demokrasi tanpa hikmat.
Sila-sila lain memberi ukuran tambahan. Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut kejujuran dan integritas calon; kasus yang melatari kekosongan ini justru bermula dari soal kejujuran syarat. Persatuan Indonesia menuntut bahwa wakil presiden adalah wakil bangsa, bukan wakil satu faksi. Keadilan sosial menuntut agar jabatan ini tidak menjadi hadiah dalam pembagian rente kekuasaan.
Moh. Mahfud MD telah lama menunjukkan bahwa konfigurasi politik menentukan karakter produk hukum: konfigurasi demokratis melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi otoriter melahirkan hukum yang ortodoks dan konservatif (Mahfud MD, 1998). Cara MPR mengisi kursi ini akan menjadi cermin konfigurasi politik kita hari ini. Bila pilihan diputus oleh segelintir orang lalu disahkan tanpa uji publik, kita sedang menyaksikan konfigurasi yang makin jauh dari watak demokratis, betapapun semua langkahnya sah secara formal.
Negara Hukum yang Bernuansa: Membaca dengan Kacamata Prof. Mahadi
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Tetapi negara hukum yang mana? Tradisi Eropa Kontinental mengenal rechtsstaat dengan unsur-unsur yang dirumuskan F.J. Stahl: perlindungan hak asasi, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi (Stahl, 1878). Tradisi Anglo-Saxon mengenal rule of law dengan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak melalui pengadilan (Dicey, 1885).
Prof. Mahadi mengajarkan bahwa konsep hukum yang datang dari luar tidak pernah diterima utuh. Ia selalu memperoleh nuansa, warna dan gradasi yang ditentukan oleh falsafah, sejarah, adat, dan agama masyarakat penerimanya (OK.Saidin, 2015). Negara hukum Indonesia berbagi unsur-unsur inti dengan rechtsstaat dan rule of law, tetapi nuansanya adalah Pancasila: kekeluargaan, musyawarah, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta landasan moral-religius. Perbedaannya bukan pada hitam-putih prinsip, melainkan pada gradasi makna.
Teori nuansa ini menolong kita membaca peristiwa hari ini dengan lebih jernih. Ada dua cara memperlakukan nuansa. Cara pertama menjadikan kekhasan sebagai dalih pelonggaran: karena kita bermusyawarah, maka kesepakatan elite di ruang tertutup dianggap sah; karena kita berasas kekeluargaan, maka kedekatan personal dianggap wajar sebagai dasar pengisian jabatan. Cara kedua, yang saya yakini sebagai cara yang benar, menjadikan kekhasan Pancasila sebagai tambahan tuntutan, bukan pengurangan. Musyawarah menuntut lebih banyak keterbukaan alasan daripada sekadar pemungutan suara. Kekeluargaan menuntut kepedulian kepada seluruh rakyat, bukan kepada keluarga politik sendiri.
Dalam pidato pengukuhan Guru Besar, saya menggambarkan transplantasi hukum asing ke dalam hukum Indonesia sebagai nyanyian kolosal tanpa partitur dan orkestra tanpa konduktor (Saidin, 2016). Pengisian jabatan wakil presiden hari ini menghadapi risiko yang serupa. Partiturnya, yakni tafsir syarat calon dan tata cara uji kelayakan, belum ditulis tuntas. Konduktornya, yakni Pancasila sebagai ukuran, belum sungguh-sungguh diikuti. Yang terdengar adalah suara instrumen yang paling keras.
Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan hukum represif, otonom, dan responsif (Nonet dan Selznick, 1978). Hukum responsif tidak berhenti pada kepatuhan prosedur; ia peka terhadap tujuan sosial dan aspirasi masyarakat. Satjipto Rahardjo merumuskannya dengan lebih lugas: hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (Rahardjo, 2009). Lon L. Fuller menambahkan bahwa hukum memiliki moralitas internal, di antaranya bahwa aturan harus diumumkan lebih dahulu dan tidak berubah-ubah mengikuti keadaan (Fuller, 1964). Ketiganya bertemu pada satu kesimpulan: legalitas formal adalah syarat minimal, bukan ukuran tertinggi.
Dengan kacamata itu, negara hukum yang bernuansa Pancasila menuntut sekurang-kurangnya lima hal dalam proses ini.
1. Tafsir tentang syarat calon, termasuk apakah calon harus berasal dari partai pengusung, ditetapkan dan diumumkan sebelum Presiden menyerahkan nama, bukan sesudahnya.
2. Ketua MPR tidak memimpin sidang bila namanya sendiri diajukan, sesuai asas nemo iudex in causa sua.
3. Verifikasi MPR menguji kebenaran substantif dokumen dan rekam jejak, bukan sekadar kelengkapan berkas.
4. Kedua calon menyampaikan visi dan menjawab pertanyaan fraksi secara terbuka, sehingga permusyawaratan sungguh-sungguh terjadi.
5. Dua nama yang diajukan adalah dua pilihan yang setara dan layak, bukan satu calon sungguhan dan satu calon pendamping.
Penutup: Mengisi Kursi, Menjaga Dasar
Pengunduran diri Gibran menutup satu babak, tetapi membuka ujian yang lebih besar. Krisis ini bermula dari keraguan atas keabsahan syarat seorang wakil presiden. Kini bangsa ini diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kekeliruan itu dapat dikoreksi dengan cara yang lebih baik, bukan diulang dengan wajah yang lain.
Teori-teori ilmu politik mengingatkan kita bahwa kekuasaan cenderung berkumpul pada segelintir elite, bahwa partai-partai cenderung berbagi kuasa ketimbang saling mengawasi, dan bahwa presidensialisme multipartai rawan transaksi. Teori-teori hukum mengingatkan bahwa norma harus pasti sebelum dipakai, bahwa teks konstitusi harus dibaca dalam keutuhannya, dan bahwa legalitas formal belum tentu adil. Pancasila, sebagai philosofische grondslag dan sumber segala sumber hukum, memberi ukuran di atas semua itu: permusyawaratan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan, bukan kalkulasi kekuasaan yang dibungkus prosedur.
Teori nuansa Prof. Mahadi memberi kunci terakhir. Kekhasan negara hukum Indonesia tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan standar. Justru karena berdasar Pancasila, negara hukum kita harus lebih menuntut: lebih jujur dalam syarat, lebih terbuka dalam alasan, dan lebih adil dalam pembagian kekuasaan.
Siapa pun yang akhirnya duduk di kursi itu, Dasco, Muzani, Sugiono, Yusril, atau nama lain yang belum disebut, legitimasinya tidak akan ditentukan oleh siapa yang mengusulkannya. Legitimasinya akan ditentukan oleh cara ia dipilih. Pada 9 Desember 2026 nanti, MPR tidak hanya memilih seorang wakil presiden. MPR sedang menguji apakah Pancasila masih menjadi partitur, atau sekadar judul pada sampul buku nyanyian yang isinya ditulis oleh kekuasaan.
