Konten dari Pengguna

Memilih Wakil di Tengah Jalan: Kekuasaan, Loyalitas, dan Arah Politik Menuju 2029

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Prof. Dr. Ok Saidin SH M. Hum H tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Presiden Indonesia Prabowo Subianto memeluk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai konferensi pers menyusul pengunduran diri Gibran di Istana Merdeka di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Indonesia Prabowo Subianto memeluk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai konferensi pers menyusul pengunduran diri Gibran di Istana Merdeka di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Pendahuluan

Kursi wakil presiden kini kosong. MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026, setelah sebelumnya sekitar 120 anggota DPR menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadapnya. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 memerintahkan MPR, paling lambat 60 hari, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR semula menjadwalkan sidang paripurna pada 2 Desember, lalu menggesernya ke 9 Desember 2026 atas permintaan Presiden. Dengan begitu, dua nama harus sudah berada di tangan MPR sekitar 25 November.

Bursa nama pun bergerak cepat. Sufmi Dasco Ahmad disebut paling kuat, disusul Ahmad Muzani dan Sugiono, ketiganya kader inti Gerindra. Di luar Gerindra muncul Yusril Ihza Mahendra dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yang menarik, para ketua umum partai koalisi justru menahan diri. Zulkifli Hasan menyatakan hampir semua ketua umum tidak mengajukan kadernya dan sepakat calon berasal dari Gerindra.

Esai ini bertanya: pilihan mana yang paling rasional bagi Presiden Prabowo bila dikaitkan dengan Pilpres 2029, sekaligus paling menyehatkan politik Indonesia? Untuk menjawabnya, saya meminjam sejumlah teori kekuasaan dan teori politik.

Logika Bertahan Hidup Penguasa

Setiap penguasa pertama-tama ingin bertahan. Teori selectorate menjelaskan bahwa penguasa memelihara kekuasaan dengan merawat "koalisi pemenang" (winning coalition), yakni segelintir orang yang dukungannya menentukan kelangsungan kekuasaannya. Semakin kecil koalisi itu, semakin besar godaan membayarnya dengan barang privat berupa jabatan, akses, dan perlindungan (Bueno de Mesquita, Smith, Siverson & Morrow, 2003). Dalam kerangka ini, memilih Dasco, Muzani, atau Sugiono, yang loyalitasnya teruji dua dekade, adalah langkah yang masuk akal. Machiavelli pun menilai kecerdasan seorang pangeran dari orang-orang yang ia tempatkan di sekelilingnya (Machiavelli, 1532, Bab XXII).

Namun teori yang sama menyimpan peringatan. Koalisi pemenang yang menyempit membuat penguasa makin bergantung pada segelintir orang dan makin jauh dari pemilih luas. Dalam demokrasi elektoral, ukuran koalisi pemenang pada akhirnya ditentukan pemilu, sehingga strategi yang aman untuk 2026 belum tentu menguntungkan untuk 2029.

Dilema Putra Mahkota

Setiap penguasa yang menunjuk orang kedua menghadapi apa yang oleh Gordon Tullock disebut problem suksesi: orang yang dipersiapkan sebagai pengganti sekaligus menjadi orang yang paling mampu dan paling berkepentingan untuk mempercepat pergantian (Tullock, 1987). Svolik memperlihatkan bahwa dilema ini melahirkan pola yang berulang. Penguasa cenderung memilih orang kedua yang kompeten tetapi tidak memiliki basis kekuatan mandiri, sebab basis mandiri adalah modal untuk menantang (Svolik, 2012).

Indonesia memang demokrasi, bukan otokrasi. Namun logika dasarnya tetap bekerja, terutama setelah Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Pada 2029, setiap partai peserta pemilu dapat mengusung calon sendiri. Artinya, jabatan wakil presiden selama hampir tiga tahun bisa menjadi landasan pacu yang sangat berharga bagi siapa pun yang memiliki partai dan ambisi.

Di titik inilah AHY dan Yusril berbeda secara mendasar. AHY masih muda, memimpin partai dengan basis pemilih sendiri, dan membawa jaringan politik keluarga Yudhoyono. Dalam bahasa Svolik, ia adalah orang kedua yang memiliki basis mandiri. Ia bisa menjadi mitra yang setia, tetapi struktur insentifnya membuka kemungkinan ia menjadi pesaing pada 2029 atau pewaris yang menuntut panggung pada 2034. Yusril sebaliknya. Kekuatannya terletak pada kapasitas hukum dan pengalaman kenegaraan yang telah teruji selama kurun waktu pemerintahan Orde Baru hingga periode pemerintahan Pasca Reformasi, bukan pada mesin elektoral, dan tak pernah punya catatan ambisi politik untuk menduduki kursi Presiden, sehingga secara struktural ia hampir tidak mungkin menjadi penantang pada 2029.

Presidensialisme Koalisi dan Bahaya Gerindra-Sentris

Juan Linz pernah memperingatkan bahaya presidensialisme: legitimasi ganda antara presiden dan parlemen, masa jabatan yang kaku, serta logika "pemenang mengambil semua" (Linz, 1990). Mainwaring menambahkan bahwa presidensialisme yang dipadukan dengan sistem multipartai adalah "kombinasi yang sulit" (Mainwaring, 1993). Indonesia hidup persis dalam kombinasi itu.

Kasus Indonesia–mengacu pada Chaisty-menunjukkan bahwa kombinasi tersebut dapat bertahan berkat praktik yang disebut presidensialisme koalisi. Presiden merawat dukungan lintas partai dengan berbagi jabatan, anggaran, dan pengaruh (Chaisty, Cheeseman & Power, 2018). Di Indonesia, Slater menyebut pola ini sebagai kartelisasi partai, yakni pembagian kekuasaan yang begitu luas sehingga oposisi nyaris lenyap (Slater, 2004). Ambardi sampai pada kesimpulan serupa tentang politik kartel pasca-Reformasi (Ambardi, 2009).

Kesepakatan koalisi agar wapres berasal dari Gerindra tampak sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden. Namun dalam kerangka presidensialisme koalisi, kesepakatan semacam itu juga bisa dibaca sebagai penundaan tagihan. Partai yang hari ini menahan diri akan menghitung ulang posisinya menjelang 2029. Bila seluruh simpul strategis, mulai dari kepresidenan, wakil presiden, pimpinan MPR, hingga pimpinan DPR, terkonsentrasi pada satu partai, mitra koalisi kehilangan alasan untuk merasa memiliki pemerintahan.

Michels mengingatkan kecenderungan organisasi dikuasai segelintir elite yang menjauh dari basisnya (Michels, 1911), sementara Katz dan Mair menunjukkan bahwa partai yang menyatu dengan negara cenderung kehilangan akar di masyarakat (Katz & Mair, 1995). Inilah risiko politik Gerindra-sentris: kendali menguat dalam jangka pendek, tetapi koalisi elektoral yang dibutuhkan Prabowo pada 2029 dapat tergerus.

Menimbang Tiga Jalan

Jalan pertama: kader Gerindra. Kekuatan opsi ini jelas, yaitu loyalitas, kesamaan visi, dan kelancaran koordinasi. Dasco, misalnya, selama ini dikenal sebagai penghubung yang efektif antara Istana dan parlemen. Akan tetapi, seperti telah diuraikan, opsi ini mempersempit koalisi pemenang dan menumpuk simpul kekuasaan pada satu partai. Dalam bahasa Lukes, kekuasaan tidak hanya soal siapa yang menang dalam keputusan, tetapi juga soal siapa yang menentukan agenda dan siapa yang merasa tidak lagi punya suara (Lukes, 2005). Mitra koalisi yang diam hari ini belum tentu diam pada 2029.

Jalan kedua: AHY. Memilih AHY berarti memperluas rasa kepemilikan atas pemerintahan dan memberi tempat kepada generasi yang lebih muda. Dari sudut teori konsensus Lijphart, pembagian kekuasaan yang lebih inklusif memang cenderung menstabilkan masyarakat yang majemuk (Lijphart, 1999). Namun, sebagaimana diuraikan di atas, AHY membawa basis mandiri yang dapat berubah menjadi modal persaingan. Ketegangan di tubuh koalisi yang sempat dibaca para pengamat pada pertengahan 2026 menunjukkan bahwa risiko ini bukan sekadar teori.

Jalan ketiga: Yusril. Menurut hemat saya, Yusril adalah pilihan yang paling seimbang, asalkan ia dipilih karena memperkuat negara, bukan karena mampu melindungi presiden. Dalam kerangka itu, setidaknya ada lima alasan yang dapat dipegang Prabowo.

Pertama, menjaga kualitas tata kelola. Paruh kedua masa jabatan biasanya sarat regulasi besar, sengketa kewenangan, dan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Wapres yang menguasai hukum tata negara dapat memastikan kebijakan disusun dengan benar sejak awal, sehingga peluangnya dibatalkan pengadilan mengecil. Kapasitas hukum di sini bekerja untuk mencegah cacat hukum, bukan untuk membela setelah masalah muncul.

Kedua, memulihkan legitimasi jabatan wapres. Kursi ini kosong di tengah polemik keabsahan pencalonan. Mengisinya dengan figur yang reputasinya bertumpu pada konstitusionalisme memberi pesan bahwa jabatan itu dikembalikan ke rel konstitusi. Inilah yang oleh Weber disebut peralihan dari kekuasaan menjadi otoritas yang diakui sah (Weber, 1922).

Ketiga, netral bagi seluruh mitra koalisi. Kader Gerindra mempertebal kesan Gerindra-sentris, sedangkan AHY menguntungkan Demokrat dan berpotensi memicu kecemburuan mitra lain. Yusril, yang telah melepas jabatan Ketua Umum PBB sejak 2024, tidak bersaing memperebutkan ceruk suara Golkar, PAN, PKB, atau Demokrat. Ia dapat diterima sebagai "milik bersama" koalisi, sejalan dengan logika pembagian kekuasaan yang inklusif (Lijphart, 1999).

Keempat, tidak menciptakan putra mahkota. Tanpa mesin elektoral besar, Yusril tidak mengubah peta Pilpres 2029. Problem suksesi ala Tullock nyaris tidak muncul, dan Prabowo tetap leluasa menentukan pendampingnya pada 2029 berdasarkan kalkulasi elektoral saat itu.

Kelima, kesinambungan pemerintahan. Yusril sudah berada di dalam kabinet dan memahami mesin birokrasi. Dengan masa jabatan kurang dari tiga tahun, wapres pengganti tidak punya waktu untuk belajar, dan Yusril tidak memerlukannya.

Argumen ini tentu menghadapi keberatan, dan esai yang jujur wajib menjawabnya. Keberatan pertama dan yang paling mendasar: wapres tidak boleh dibayangkan sebagai "perisai hukum" pribadi presiden. Begitu hukum diperlakukan sebagai alat pertahanan politik, kita mendekati apa yang oleh Comaroff disebut lawfare, yakni penggunaan hukum sebagai senjata dalam pertarungan kekuasaan (Comaroff & Comaroff, 2006). Levitsky dan Ziblatt juga mengingatkan bahwa demokrasi bertahan karena para elite menahan diri untuk tidak memakai kewenangan secara maksimal demi kepentingan sendiri (Levitsky & Ziblatt, 2018). Karena itu, bila Yusril dipilih, kesan tersebut harus ditepis dengan komitmen terbuka bahwa wapres tidak akan mencampuri perkara hukum yang menyangkut presiden atau keluarganya.

Keberatan kedua menyangkut kesepakatan koalisi bahwa calon berasal dari Gerindra. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan hak pengusulan kepada Presiden, bukan kepada partai. Prabowo dapat menghormati kesepakatan itu sekaligus membuka opsi, dengan mengajukan Yusril berpasangan dengan seorang kader Gerindra sebagai dua nama, lalu menyerahkan pilihan akhir kepada MPR.

Keberatan ketiga menyangkut lemahnya basis partisan dan regenerasi. Mainwaring dan Shugart membedakan kekuasaan konstitusional dari kekuasaan partisan (partisan powers) (Mainwaring & Shugart, 1997). Wapres tanpa partai kuat lebih aman bagi presiden, tetapi kurang mampu menggerakkan parlemen dan pemilih. Usia Yusril yang telah 70 tahun juga dapat dibaca sebagai penundaan regenerasi. Namun justru karena masa jabatannya singkat dan ia tidak berkepentingan pada 2029, arena regenerasi tetap terbuka bagi kontestasi yang sehat.

Penutup: Ukuran Politik yang Lebih Sehat

Teori-teori di atas membawa kita pada satu kesimpulan: pilihan wapres pengganti adalah pertukaran antara keamanan jangka pendek dan legitimasi jangka panjang. Kader Gerindra menawarkan keamanan, tetapi mempersempit basis. AHY menawarkan perluasan, tetapi membawa calon pesaing. Yusril menawarkan kapasitas dan netralitas, tetapi lemah dalam dukungan partisan dan berisiko ditafsirkan sebagai upaya membentengi presiden secara hukum.

Weber mengajarkan bahwa kekuasaan baru stabil ketika berubah menjadi otoritas, yaitu kekuasaan yang diakui sah oleh mereka yang diperintah (Weber, 1922). Dahl mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan kontestasi yang terbuka dan partisipasi yang luas (Dahl, 1971). Dengan dua ukuran itu, wapres pengganti sebaiknya dinilai dari tiga hal. Pertama, apakah ia memperkuat lembaga negara atau hanya memperkuat orang. Kedua, apakah ia memperluas atau mempersempit rasa memiliki atas pemerintahan. Ketiga, apakah ia membuka atau menutup kompetisi yang sehat pada 2029.

Bila ketiga ukuran itu ditimbang, Yusril, dengan segala keterbatasannya, tampak sebagai jalan tengah yang paling masuk akal. Syaratnya, kapasitas hukumnya diabdikan untuk menegakkan konstitusi, bukan untuk menjaga kepentingan satu orang. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Presiden dan MPR. Yang perlu kita jaga adalah agar keputusan itu tidak hanya menjawab kebutuhan bertahan hari ini, tetapi juga menjaga kesehatan demokrasi untuk hari esok.