Mimpi Indonesia di KTT G20
Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Prof. Dr. Ok Saidin SH M. Hum H tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Oleh: OK.Saidin
Guru Besar Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum-USU
Ketika Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 diubah oleh UU No.11 Tahun 20, diharapkan investasi asing akan masuk ke Indonesia. Ketentuan yang mengharuskan tiap paten yang terdaftar di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia dianggap sebagai hambatan masuknya investasi asing. Apalagi disertai dengan embel-embel alih teknologi dan syarat untuk membuka lapangan kerja baru di Indonesia. Sumbangan negara-negara Group of Twenty pada Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G20) tentu saja dimaksudkan untuk penguatan ekonomi dunia, termasuk soal yang berkaitan dengan investasi dan pemulihan ekonomi dunia pasca pandemic covid-19. Karena KTT ini memang dipersiapkan sebagai forum ekonomi. Akankah harapan ini terwujud? Atau ini hanya sebuah mimpi? Mimpi bangsa yang diwarnai gengsi atau memang merupakan keinginan bersama membangun ekonomi bangsanya sesuai dengan tema KTT “Recover Together Recover Stronger”
Mimpi atau Gengsi
Negeri ini terlalu panjang bermimpi, walaupun tidurnya hanya sebentar. Tersentak dari tidur bukan karena ingin terbangun untuk bekerja secara professional, tapi bangun tidur karena gengsi. Gengsi karena negeri tetangga sudah berlari, sport pagi dan mengucurkan keringat untuk menyehatkan negerinya.
Negeri ini belum juga dapat melepaskan gengsinya. Takut dianggap negara lain sebagai negara terbelakang. Umpama pesta, negeri ini ingin menampilkan yang terbaik, walaupun biaya untuk pesta itu berhutang ke sana-sini. Kata orang Medan, “Bak dibilang hebat, padahal tak hebat”.
Memang ini kultur bangsa yang perlu dikoreksi. Pepatah, “Besar pasak dari tiang”, adalah sebuah peringatan keras dari leluhur kita untuk mengatakan, berbuatlah sesuai kemampuan. Syukuri apa yang ada, jangan “menggantang asap”.
Terlalu Banyak Basa-Basi
Terlalu banyak basa-basi, padahal kita tak memiliki kemampuan untuk itu. Sampai-sampai keinginan untuk mendamaikan Rusia-Ukraina pun masuk dalam diksi pidato Presiden Jokowi, walaupun sebenarnya kita tak mampu mendamaikannya. Patut disadari bahwa pertemuan ini adalah forum ekonomi negara yang tergabung dalam G20. Tak ada waktu untuk memperbincangkan perdamaian. Kultur Indonesia yang “suka mau tahu” urusan orang sudah waktunya harus ditinggalkan. Seperti kata Ustaz Somad, “Tetangga beli kulkas kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas kita yang meriang kepanasan”. Semua urusan tetangga mau kita urus. Mungkin ini salah satu penyebab angka penyakit lever masih tinggi di Indonesia.
Ini bukan urusan, “sambil menyelam minum air”. Ini urusan serius bangsa ini untuk membangun ketertinggalan negerinya dengan bangsa-bangsa lain. Negara-negara Industri maju.
Dunia Belum Memiliki Kesadaran yang Sama
Bolehlah kita mengajak dan mengimbau peserta G20, untuk urusan macam-macam, karena kita sebagai tuan rumah kita anggap akan menjadi perhatian para peserta seperti mereka menghormati hidangan makan malam yang dipersiapkan panitia. Padahal seperti layaknya lidah dan kebiasaan makan kita, selalu saja kita mencari makanan yang sesuai dengan selera kita. Kita duduk bersama di meja makan, tapi kita selalu mengambil jenis makanan yang berbeda-beda. Seperti itulah ajakan dan imbauan Presiden Jokowi untuk mewujudkan perdamaian Rusia-Ukraina. Selama dunia masih terbelah, dan para pemimpin dunia belum memiliki kesadaran bahwa planet bumi yang kecil ini adalah tempat persinggahan sementara umat manusia, selama itu peperangan antar umat manusia tidak akan pernah berakhir Harus dibangun kesadaran bersama bahwa bumi sebagai planet kecil ini adalah untuk tempat tinggal semua makhluk dengan ekosistemnya yang perlu dijaga dan dipelihara bersama. Kerusakan ekosistem di belahan bumi lain akan berpengaruh terhadap kehidupan makhluk secara keseluruhan di bumi.Demikian juga kemiskinan di negara lain akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi negara di belahan bumi yang lain. Bumi dan langit dengan segala isinya adalah satu kesatuan yang merupakan sistem yang perlu dirawat secara bersama. Oleh karena itu pengisapan atau eksploitasi atas kekayaan bangsa lain dengan cara memanipulasi praktik-praktik ekonomi melalui instrumen hukum dan politik ekonomi internasional adalah cara-cara yang harus dihapuskan. Karena itu adalah salah bentuk dari penjajahan. Apalagi melalui peperangan. Penjajahan yang hari ini bukan hanya dengan senjata, tapi penjajahan dengan menggunakan instrumen ekonomi dan bahkan Ideologi.
Perhelatan Biaya Tinggi
KTT G20 di Bali yang semula diharapkan bisa membuka dialog “Timur-Barat” dialog “Negara Kaya-Miskin-Berkembang” dalam membangun ekonomi dunia, tampaknya hanya menghasilkan pertemuan “Temu-Kangen”. Urusannya tak lebih dari membangun citra masing-masing negara, Bagi negara-negara lain kesempatan ini dijadikan sebagai sarana liburan. Liburan setelah dunia dicengkeram Covid 19 selama hampir tiga tahun. Artinya, para delegasi yang hadir hanya membaca peluang untuk membangun negerinya masing-masing. Bukan untuk kepentingan kesejahteraan bersama umat manusia di dunia dan mewujudkan tatanan ekonomi dunia yang berkeadilan. Apalagi seperti harapan yang diselitkan oleh Presiden Jokowi untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi berdasarkan kemanusiaan dengan mengetengahkan kasus Rusia-Ukraina.
Sangat disayangkan Indonesia sendiri terhanyut dengan urusan-urusan seremonial penyambutan dengan mengucurkan dana sebesar Rp675 Miliar. Anggaran yang disedot dari berbagai Lembaga dan Kementerian yang seyogyanya dialokasikan untuk pembangunan masing-masing Lembaga dan Kementerian tersebut.
Bagi Indonesia tak lebih dari sekadar untuk menunjukkan bahwa negeri ini masih survive, masih bisa bertahan, masih bisa menyelenggarakan “pesta” setelah India dan menyusul Italia, menyatakan ketidak mampuannya untuk menyelenggarakan perhelatan ini. Walaupun Presiden Jokowi selalu mengatakan, saat ini dunia berada di tengah ancaman resesi, tapi Indonesia yang terkenal dengan negeri yang ramah dan pandai melayani tamu itu masih menyanggupi untuk merogoh kocek untuk menyambut para pemimpin dunia dengan biaya khusus. Khusus, karena penyambutan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan tak bisa dilakukan secara sembarangan. Banyak pernak-pernik antara lain faktor keamanan extra yang harus dipersiapkan.
Kendaraan listrik yang disiapkan pemerintah sebanyak 1.442 unit, 962 di antaranya mobil elektrik, untuk sarana operasional KTT G20 adalah biaya yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan untuk membayar sebuah gengsi. Walaupun sebagaian bersumber dari sponsor pihak Hyundai. Para aktivis lingkungan sekalipun Indonesia ikut memperkenalkan mobil elektrik yang ramah lingkungan tetap saja memberi peringkat pada Indonesia sebagai negara negara dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara. Setelah KTT G20 ini, tampaknya posisi Indonesia dalam pemeringkatan sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara tak akan banyak mengalami perubahan. Kecuali Indonesia mencari solusi sendiri untuk mengembangkan industri otomotif elektrik sendiri. Jika tidak, Indonesia akan menjadi sponsor untuk pemasaran mobil elektrik produksi Korea, Jepang dan Eropa.
Peluang Investasi
Memang ada perkiraan bahwa, penyelenggaraan KTT G20 akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya di Bali. Terutama dari sektor pariwisata yang mengalami keterpurukan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Catatan wartawan Tempo mengatakan bahwa, klaim penyelenggaraan KTT G20 mampu menambah produk domestik bruto hingga Rp 7,4 triliun dan bisa mendatangkan investasi masih harus diuji. Berbagai acara Road to G20 berbiaya mahal yang diselenggarakan pemerintah belum terbukti mampu mendatangkan investasi secara masif.
Di pasar keuangan, sejak Januari tahun ini hingga 10 November lalu, nilai investasi yang hengkang dari obligasi pemerintah mencapai Rp 178 triliun. Jumlah itu lebih dari dua kali lipat investasi yang masuk lewat saham sebesar Rp 80,23 triliun. Artinya, KTT G20 sama sekali tidak menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di negeri ini. (https://majalah.tempo.co/read/opini/167394/gengsi-tinggi-pemerintah-di-ktt-g20 Proyek menghamburkan uang India pasti lebih baik ke depan)
“Berbagai sikap jorjoran dan klaim berlebihan merupakan hasil penilaian yang terlalu tinggi dari pemerintah serta pendukungnya soal posisi Indonesia di G20. Presidensi—istilah hiperbolis untuk “panitia penyelenggara”—G20 disalahartikan secara sempit sebagai kebanggaan atau prestasi. Padahal posisi itu dipegang bergantian berdasarkan abjad negara anggota. Indonesia juga bertukar tempat dengan India untuk menggantikan Italia” lanjut Tempo.
Bangun dari Mimpi
Oleh karena itu sudah seharusnya kita terbangun dari mimpi. Tidak ada cara lain untuk menghadapi persaingan ekonomi dunia saat ini kecuali memperkuat ketahanan ekonomi sendiri. Dunia seperti yang diramalkan oleh Fukuyama penulis buku The End of History and The Last Man, (1992) bahwa, dunia akan berakhir dengan kemenangan kapitalis. Oleh karena itu kita harus kembali memperkuat jati diri bangsa. Membangun dengan kekuatan sendiri, meminjam istilah Soedjatmoko ”penguatan dari dalam”. Kita tak bisa berharap banyak dengan pihak asing, Kita harus pandai-pandai memainkan peranan kita sebagai bangsa yang hidup bersama-sama bangsa lain. Penjajahan belum berhenti, hanya bentuknya saja yang berubah. Belajar dari India, Turki dan China sudah saatnya kita membangun bangsa kita sendiri dengan bersandar pada Nilai-nilai Pancasila. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, nilai Musyawarah dan mufakat serta nilai Keadilan.
Serangkaian nilai-nilai itu harus dirujuk dalam berbagai aktivitas kenegaraan, berbangsa dan bermasyarakat. Keberpihakan pada kepentingan nasional yang berkeadilan dan memanfaatkan semua potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam negeri. Inilah modal bangsa Indonesia untuk menghadapi kapitalis global yang diwakili oleh sebagian besar pemikiran para delegasi G20 di Bali.