Soal Data Penerima Bansos di Majalengka, Kadinsos: Saya Juga Bingung

Kepala Dinsos Kabupaten Majalengka, Gandana Purwana

MAJALENGKA,-Kepala Dinsos Kabupaten Majalengka, Gandana Purwana tidak menampik adanya persoalan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang saat ini mencuat di Kabupaten Majalengka.

Bahkan, Gandana mengaku tidak mengerti kenapa ada warga yang sudah meninggal, telah mendapat bantuan dan masyarakat dengan kategori sejahtera masih masuk ke dalam daftar penerima.

Padahal, dikeluhkan Gandana, pihaknya telah menerjunkan tim dan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan verifikasi dan validasi penerima Bansos.

"Namun yang masuk itu lagi, itu lagi. Saya juga bingung, Nggak tahuitu masalahnya di mana," ungkap Gandana Kamis (5/8/2021).

Gandana menjelaskan, terkait penerima Bansos pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

"Desa itu kan sudah menyampaikan data lewat aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation), itu langsung ke pusat. Sudah dilaksanakan oleh desa, mengubah data," jelasnya.

Diakui Gandana, pihaknya tidak bisa intervensi data yang dikirim desa lewat aplikasi SIKS-NG itu. Dinsos Kabupaten Majalengka lanjutnya, hanya sebatas memonitor saja.

"Kami hanya memonitor saja. Dan ketika di lapangan ada penerima yang tidak layak, para Kuwu itu kan tidak bisa mengubah, mengalihkan kepada warga lain. Karena untuk Bansos tertentu, pihak Kantor Pos itu akan mencocokan identitas penerima dengan data yang ada," papar dia.

Kambing Hitam Karut Marut Bansos

Sementara, Kondisi itu diakui oleh sejumlah Kepala Desa. Mereka mengaku kerap menemukan data penerima sejumlah bansos yang dianggap salah sasaran.

"Karut marut. Penerima adalah orang yang tidak layak. Banyak yang muda, banyak yang kaya, yang layak menerima justru tidak menerima. Juga mereka sudah menerima sebelumnya. Jadi dobel, bahkan ada yang empat (jenis bansos mereka menerima)," kata salah satu Kuwu, Dudung Abdulah Yasin seusai audienisi dengan Kepala Dinas Sosial.

Kondisi tersebut, jelas dia, tidak jarang memicu kemarahan warga lainnya. Diakuinya, dirinya bersama rekan-rekan Kuwu lainnya kerap menjadi sasaran fitnahan dari warganya sendiri. Kendati demikian, Dudung mengaku "serangan" itu sebagai sesuatu yang wajar.

"Kami sekarang banyak fitnahan , banyak tuduhan dari masyarakat. (Tapi) ikhlas kok, ikhlas. Karena kami memaklumi. Secara manusiawi, siapa sih yang tidak geram ketika haus, minta tolong dikirim air, sementara yang sudah kembung malah dikasih," jelas dia.

Kesemrawutan data, jelas dia, hampir terjadi di semua jenis bansos . Kondisi tersebut diperparah dengan adanya beberapa TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang dinilai tidak berjalan sesuai aturan.

"Semua bantuan itu juga bermasalah . Ini harus ada evalausi, rombakan dari pihak terkait juga. TKSK, pendamping harus lebih amanah, bermoral. Karena kami juga mengendus ada temuan-temuan di lapangan bahwa ini juga sudah tidak murni lagi secara nurani, terbawa ke kepentingan pribadi," papar dia.

"Usulan kami bantuan-bantuan itu serahkan saja ke desa, nanti desa yang mengatur, mana yang layak. Kami tidak akan segan-segan mencoret mereka yang tidak layak. Kami takut kepada masyarakat, kami akan amanah," lanjut Dudung yang juga Kuwu Panjalin Kidul itu.