Sulit Mendapatkan Pekerjaan: Kegagalan Pemerintah atau Kegagalan Masyarakat?

Bayangkan: kamu baru saja menerima ijazah, penuh semangat mengirimkan lamaran ke puluhan perusahaan lalu bulan demi bulan berlalu tanpa satu pun panggilan wawancara. Ini bukan cerita satu orang. Ini adalah realita yang dialami jutaan anak muda Indonesia setiap tahunnya, dan pertanyaan yang selalu menggantung di udara adalah: siapa yang bertanggung jawab?

Tingkat Pengangguran di Indonesia: Fakta yang Wajib Kamu Ketahui

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia masih berada di kisaran 5–6%, dengan jumlah absolut mencapai belasan juta jiwa. Yang lebih mengkhawatirkan, mayoritas pengangguran justru berasal dari kelompok terdidik lulusan SMA hingga sarjana. Paradoks ini memunculkan pertanyaan mendasar: jika pendidikan tidak menjamin pekerjaan, lalu di mana letak masalahnya?

Kebijakan Pemerintah yang Gagal Ciptakan Lapangan Kerja: Apa Saja Masalahnya?

Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warganya. Namun dalam praktiknya, beberapa kegagalan struktural sulit untuk disangkal.

Pertama, investasi yang masuk ke Indonesia kerap bersifat padat modal, bukan padat karya artinya lebih banyak mesin daripada manusia yang dibutuhkan. Kedua, regulasi ketenagakerjaan yang kaku membuat banyak pengusaha enggan merekrut pekerja tetap dalam jumlah besar. Ketiga, pembangunan ekonomi yang masih terpusat di Pulau Jawa menciptakan ketimpangan kesempatan kerja yang tajam antardaerah.

Program-program pemerintah seperti Kartu Prakerja dan pelatihan vokasi sudah ada, tetapi sering kali tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan, atau kurang relevan dengan kebutuhan industri nyata di lapangan.

Pencari Kerja Tidak Siap Bersaing? Ini Penyebab Skills Gap di Indonesia

Di sisi lain, jujur harus diakui bahwa sebagian masalah bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. Skills gap kesenjangan antara kemampuan pencari kerja dan kebutuhan industri adalah nyata dan semakin lebar di era digital ini.

Banyak pencari kerja masih mengandalkan gelar tanpa membekali diri dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan pasar. Kemampuan komunikasi profesional, literasi digital, hingga kemampuan berpikir analitis kerap absen meski tidak tercantum secara eksplisit di deskripsi lowongan kerja.

Selain itu, masih ada stigma sosial terhadap pekerjaan di sektor tertentu terutama sektor informal, pertanian, dan manufaktur yang sebenarnya sangat membutuhkan tenaga kerja. Pilihan yang terlalu selektif tanpa didukung kompetensi yang sepadan menjadi jebakan tersendiri bagi banyak pencari kerja.

Sulitnya Mencari Kerja di Indonesia: Masalah Sistem atau Masalah Individu?

Menyalahkan pemerintah sepenuhnya adalah terlalu mudah. Begitu pula sebaliknya menyalahkan individu tanpa melihat keterbatasan sistem yang ada adalah tidak adil. Sulitnya mendapatkan pekerjaan adalah masalah sistemik yang lahir dari perpaduan kegagalan di dua level sekaligus: kebijakan makro yang belum optimal dan kesiapan mikro yang masih kurang.

Solusinya pun harus datang dari dua arah. Pemerintah perlu mempercepat reformasi iklim investasi, memperluas infrastruktur pelatihan yang relevan, dan mendorong pemerataan ekonomi ke luar Jawa. Sementara itu, masyarakat terutama generasi muda perlu mengubah pola pikir: dari job seeker menjadi value creator, dari mencari pekerjaan menjadi menciptakan nilai yang dibutuhkan pasar.

Solusi Mengatasi Sulitnya Mendapatkan Pekerjaan: Langkah Nyata untuk Pemerintah dan Masyarakat

Pertanyaan "salah pemerintah atau masyarakat?" sejatinya adalah pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang lebih tepat adalah: apa yang bisa kita lakukan masing-masing untuk mengubah kondisi ini?

Pemerintah harus lebih serius membangun ekosistem kerja yang inklusif. Dan kita, sebagai individu, harus berhenti menunggu dan mulai berinvestasi pada diri sendiri. Karena di dunia yang berubah secepat ini, mereka yang berdiam diri adalah mereka yang paling berisiko tertinggal.