Pengaruh Kepentingan Prancis Terhadap Stabilitas Wilayah Sahel Afrika

Wilayah Sahel, yang mencakup negara-negara seperti Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritania, dan Chad, memiliki posisi strategis yang penting baik secara geografis maupun politik. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti emas, uranium, dan minyak, Sahel menarik perhatian berbagai aktor internasional salah satunya Prancis, yang memiliki kepentingan di kawasan strategis ini. Setelah meraih kemerdekaan dari Prancis pada pertengahan abad ke-20, negara-negara ini tetap terikat dengan Prancis melalui berbagai saluran, termasuk ekonomi, budaya, dan keamanan. Oleh karena itu Prancis tetap berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut.

Salah satu alasan dari berbagai motif Prancis terlibat di Sahel dalam untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan yang terancam oleh kelompok ekstremis dan militan. Sejak awal 2010-an, wilayah ini telah menjadi pusat aktivitas kelompok jihad, yang berpotensi mengancam

Peta negara - negara di wilayah Sahel Sumber: iStockphoto.com

tidak hanya negara-negara Sahel tetapi juga Eropa. Prancis meluncurkan operasi militer, seperti Operasi Serval pada tahun 2013, untuk memerangi terorisme dan mendukung pemerintah lokal dalam menjaga keamanan. Operasi ini diikuti oleh Operasi Barkhane, “untuk memperkuat kehadiran militer Prancis di kawasan tersebut.”

Dalam ekonomi, Prancis membutuhkan akses terhadap sumber daya alam di Sahel, meskipun klaim bahwa wilayah ini kaya akan sumber daya sering kali dibantah. Prancis memiliki investasi di sektor energi, pertambangan, dan pertanian di negara-negara Sahel. Uranium yang berada di niger adalah salah satu kebutuhan ekonomi terbesar bagi prancis. Areva sebuah perusahan Prancis menggunakan uranium sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir.

Hadirnya Perusahaan ini menggambarkan eksistensi dan kepentingan strategis di wilyah tersebut. Kepentingan ekonomi ini tidak sejalan dengan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat lokal karena sekitar 90% penduduk Niger tidak memiliki akses listrik, dan menerima pendapatan yang sangat rendah dari ekspornya. yang merugikan masyarakat lokal yang dimana Prancis sebagai negara yang memiliki “Power” lebih berkuasa akan teknologi tersebut.

Dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi Prancis sering kali berperan sebagai mediator dalam konflik di Sahel, tetapi pendekatannya masih dalam sentuhan neo-kolonial. merasa bahwa intervensi Prancis hanya berfokus pada kepentingan Prancis yang menciptakan ketidakpercayaan terhadap kekuatan asing, yang dapat memperburuk ketidakstabilan. Prancis perlu mempertimbangkan dampak dari kebijakannya, karena pendekatan yang diambil sering kali tidak mempertimbangkan dampak yang dapat diberikan pada masyarakat lokal Intervensi militer yang bermaksud membantu di sisi lain, dapat menciptakan siklus kekerasan dan ketidakstabilan besar-besaran. Selain itu, ketergantungan pada kekuatan asing untuk keamanan dapat menghambat pengembangan dan pembangunan lokal serta melemahkan kedaulatan negara-negara di wilayah Sahel.

Oleh karena itu, kebijakan Prancis di Sahel yang terlalu militeristik dapat mengalienasi masyarakat di wilayah tersebut yang terdiri dari berbagai negara, banyak warga Sahel merasa bahwa kehadiran militer Prancis tidak membawa keamanan yang diharapkan, melainkan justru menambah ketegangan. Operasi militer Prancis telah menyebabkan korban sipil, yang semakin memperburuk hubungan antara masyarakat lokal dan kekuatan asing. Maka, penting bagi Prancis untuk mengevaluasi kembali strategi mereka dan berfokus pada pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang memberdayakan masyarakat lokal dan menghormati kedaulatan negara-negara di wilayah Sahel yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).