Urgensi Sila Kelima Pancasila Di Tengah Negara Demokrasi

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ibu kota Indonesia, secara de jure akan segera berpindah lokasi dan sila kelima dari Pancasila kini sedang menjadi visi utama yang ingin dituju melalui pembangunan tersebut. Apakah pembangunan ibu kota dan pencapaian baru ini juga akan mendorong keterlibatan rakyat di setiap kebijakan pemerintah?

Berdasarkan Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta (bekas ibu kota Indonesia) sangat rentan terhadap ancaman banjir, gempa bumi, serta penurunan tanah. Dengan demikian, Jakarta dinilai sudah tidak pantas lagi menjadi ibu kota. Namun, itu hanya satu sisi masalahnya. Masalah utama yang ingin diselesaikan dari perpindahan ini adalah isu sentralisasi pemerintahan yang sudah terlalu lama berpusat di Jawa.

Jakarta sebenarnya memiliki andil tersendiri sebagai ibu kota. Dari tahun 1619, Batavia sudah berkembang menjadi pusat perdagangan dan administrasi Hindia Belanda. Bahkan setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Batavia berubah nama menjadi Jakarta dan terus menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan Indonesia. Namun kini, kota tersebut dilanda banyak masalah dari kepadatan penduduk hingga kenaikan suhu yang drastis.

Kota Jakarta yang sudah terlampau padat. Foto: Penulis

Isu perpindahan ibu kota ini memang sudah lama menuai pro-kontra, dengan beberapa pihak berargumen bahwa proyek ibu kota baru berisiko memberatkan keuangan negara. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, bahkan menyebut bahwa proyek ini “terkesan hanya untuk legacy Pemerintah”.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) pada Triwulan I 2024, wilayah Jawa memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Indonesia yaitu sebesar 57,7%. Jakarta sebagai ibu kota memang baik untuk menunjukkan nilai historis dan budaya Indonesia, tapi pusat perekonomian, kehidupan sosial, sampai kegiatan politik sebuah bangsa yang terbatas pada satu kota, justru berbahaya bagi daerah-daerah di sekitarnya. Ibu kota tidak seharusnya menjadi kekuasaan eksekutif di atas yang lain, tapi menjadi fondasi struktural bagi pembangunan daerah lain. Pembangunan di Kalimantan diharapkan bisa meminimalisir efek sentralisasi ini.

Dengan perpindahan ibu kota ini, bagaimana pemerintah Indonesia bisa menjamin bahwa sentralisasi kekuasaan tidak akan berpindah ke Kalimantan, sama halnya Jakarta saat ini? Salah satu hal yang harus dipastikan adalah bahwa cita-cita pemerataan pembangunan di Indonesia tidak berhenti sebagai imajinasi pemerintah semata, tapi sebagai tujuan bersama sebagai satu bangsa.

Sebagai rakyat, kita bisa berpartisipasi dalam melakukan checks and balances ketika pengambilan keputusan sudah dilakukan oleh pemerintah. Prinsip yang kerap disuarakan oleh ajaran trias politica, beranggapan bahwa ketiga cabang kekuasaan utama negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki posisi sederajat dan saling mengontrol dan menyeimbangkan kekuasaan satu dengan yang lain.

Check and balances seharusnya bukan hanya bersumber dari tatanan pemerintahan MA, MK, MPR, DPR, dan lembaga negara lain yang sejajar kedudukannya dengan Presiden, namun dari rakyat sebagai pelaku utama dalam negara demokrasi.

Penting untuk diingat bahwa pemindahan ibu kota saja tidak cukup untuk mengubah paradigma pembangunan Indonesia yang Jawa-sentris; pemerintah harus terus melakukan follow-up actions terhadap masalah ini, dan rakyat harus turut berbagian dalam meng-evaluasi dampak dari setiap kebijakan yang dibuat. Sebenarnya, cita-cita yang ingin diraih bangsa dalam dua dekade ke depan adalah visi Indonesia Emas atau Jawa Emas 2045? Kita semua tentu berharap bahwa ibu kota Nusantara ini bukan saja menjadi warisan pemerintah tapi menjadi hasil jerih payah seluruh rakyat Indonesia.