Ekonomi tumbuh negatif, Pemerintah siap rombak APBN

Kementrian keuangan banting setir dalam mengatasi defisit APBN yang mengalami pelonjakan, karena pemerintah tak ingin ekonomi RI tumbuh negatif dalam skenario terburuk. Pemerintah telah mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 kepada DPR. Desain APBN diubah karena menyesuaikan dengan penanganan pandemi Corona di Indonesia yang masih belum mereda.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa perubahan postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 diambil sebagai langkah penyelamatan ekonomi nasional. Beliau mengatakan revisi APBN perlu dilakukan untuk menghindari penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih tajam.

Febrio mengakui, ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 ini berpeluang membuat perekonomian Indonesia memasuki fase krisis. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi, Febrio menambahkan, angka kemiskinan dan pengangguran akan meningkat.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan kembali merevisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Sebelumnya, APBN dalam Perpres nomor 54 tahun 2020 disebut mengalami pelebaran hingga Rp1.093,2 triliun atau sebesar 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih besar dari yang sebelumnya sudah ditetapkan yang tadinya sebesar Rp852,9 triliun atau sekitar 5,07 persen dar PDB (Produk Domestik Bruto).

Defisit APBN itu terjadi lantaran anggaran belanja negara lebih besar daripada penerimaan negara. Di mana pendapatan negara turun menjadi Rp1.699 triliun, sementara belanja negara meningkat menjadi Rp2.738,4 triliun.

Dia megatakan, dengan peningkatan besaran belanja diharapkan bisa membuat perekonomian RI terhindar dari perlambatan yang lebih dalam. "Skenario sangat beratnya kan -0,4 persen. Dengan pengeluaran pemerintah yang targeted dan well measured, diharapkan bisa menhindari skenario negatif itu, ini sisi positifnya," jelas Febrio dalam video conference, Kamis (4/6).

Febrio merinci, pada postur APBN yang baru, pendapatan negara akan turun sebesar Rp61,7 triliun dari Rp 1.760,9 triliun, menurun menjadi Rp 1.699,1 triliun. Penerimaan perpajakan juga direvisi dari Rp 1.462,6 triliun menjadi Rp 1.404,5 triliun.

Sementara APBN untuk belanja negara mengalami kenaikan sebesar Rp124,5 triliun dari sebelumnya Rp 2.613,8 triliun menjadi Rp 2.738,4 triliun. Menurut Febrio, revisi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemerintah pada tahun ini. Sebelumnya, defisit APBN diperkirakan sebesar 5,07 persen dari PDB.

Banggar DPR juga menyoroti beberapa tantangan yang bakal dihadapi pemerintah terkait penyesuaian desain APBN 2020 ini, mulai dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan, potensi dana jejaring sosial yang bakal bertambah hingga bertambahnya beban Bank Indonesia. Oleh karenanya, beberapa strategi memecahkan persoalan juga diusulkan Banggar DPR, misalnya seperti rekomendasi Bank Indonesia agar mencetak uang untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajukan APBN Perubahan 2020 kepada legislatif. Langkah ini diambil karena banyak anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani penyebaran virus Corona.

"Kementerian Keuangan dalam proses untuk juga mengajukan APBN Perubahan yang disampaikan kepada DPR," kata Perry di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2020).

Perry melanjutkan, hal ini sudah dikomunikasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Badan Anggaran dan Komisi IX DPR-RI. Bank Indonesia mendukung upaya yang ditempuh pemerintah dalam memitiasi Corona covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani masih berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 bisa positif pada tahun 2020 ini. Seperti diketahui, akibat pandemi virus corona (Covid-19) ekonomi Indonesia ikut tertekan. Meski begitu, adanya berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sri bilang program PEN akan dilakukan secara cepat dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Setelah revisi rampung, maka penggunaan APBN sesuai program PEN bisa dilakukan. Dalam program PEN terdapat perubahan anggaran untuk penanganan Covid-19. Berdasarkan revisi, anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 677,2 triliun.

Selanjutnya menurut Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri, memprediksi pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun ini bisa tumbuh negatif 2%-2,5%. Menurut Faisal, proyeksi ini didukung oleh penanganan dampak virus Corona oleh pemerintah yang dianggap bertele-tele. Ia menilai, kurang adanya koordinasi di dalam internal pemerintah pusat, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Faisal juga menilai pemerintah terlambat dalam membuat aturan pelarangan mudik. Apalagi saat ini sudah banyak masyarakat yang melaksanakan mudik duluan, sebelum adanya kebijakan ini. Selain lambatnya respons pemerintah, ini juga didukung oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya virus ini. Terlebih, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah masih seringkali dihiraukan.

Menurutnya, naiknya angka defisit ke level 5,07% ini lebih disebabkan karena anjloknya penerimaan negara. Di mana, peningkatan belanja hanya sebesar Rp 73,4 triliun dan penerimaan negara anjlok sampai Rp 472 triliun.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengukur skenario yang mungkin terjadi akibat pandemi virus corona. Untuk skenario berat, perekonomian hingga akhir tahun diperkirakan masih bisa tumbuh sebesar 2,3 persen. Dengan demikian maka jumlah penduduk miskin akan bertambah 1,89 juta orang dan angka pengangguran meningkat jad 2,92 juta orang.

Ada sejumlah upaya yang bakal dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut, yaitu melalui reformasi struktural di berbagai bidang. Pemerintah juga melakukan penyederhanaan regulasi serta kecepatan pelayanan, baik dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Itu dilakukan untuk meningkatkan investasi. Di sisi lain, pemerintah juga akan terus menjaga konsumsi domestik, salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memiliki skenario sangat berat, yaitu perekonomian tumbuh -0,4 persen hingga akhir tahun. Dampak sosial dari pertumbuhan yang mengalami kontraksi itu adalah angka kemiskinan yang bertambah menjadu 4,86 juta jiwa dan jumlah pengangguran meningkat hingga 5,23 juta orang. Febrio mengatakan revisi APBN kedua ini akan segera diterbitkan dalam waktu satu hingga dua minggu mendatang.

Oleh: Rika Oktavia – 1701618133 / Mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta