Data Bocor Malah Dihukum: Ketika Bansos Warga Dicabut Akibat Dosa Sistem Digital

ilustrasi ruang rapat pemerintah saat sidang. Foto: pexels.com/Aleyna Demir

Lelucon terbaik abad ini tidak lahir dari panggung komedi, melainkan dari meja kebijakan publik. Di satu sisi, negara tampil perkasa memamerkan pedang keadilan: mengancam mencabut bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin yang terindikasi bermain judi online (judol). Di sisi lain, sang penjaga gawang digital justru megap-megap menahan gempuran situs judi yang tumbuh mekar laksana jamur di musim hujan.

Sebuah sandiwara moral yang luar biasa jenius atau tepatnya, absurd.

Mitos Ketidakmampuan Pemblokiran dan Permainan di Balik Layar

Mari bicara jujur tanpa bumbu retorika manis. Menutup situs judi di era modern bukanlah persoalan mistis yang membutuhkan mukjizat. Negara memegang kontrol penuh atas infrastruktur, wewenang hukum, dan alokasi anggaran yang sangat melimpah. Namun, mengapa jagat digital kita tetap disandera oleh platform judi yang berganti domain secepat kilat?

Jawabannya sederhana dan sudah menjadi rahasia umum: ada transaksi dan pembiaran di balik layar.

Kasus terungkapnya oknum internal kementerian yang sengaja memelihara situs judi agar lolos dari pemblokiran adalah bukti telanjang bahwa seruan perang terhadap judol sering kali hanyalah etalase dagangan. Penjaganya sendiri yang membukakan pintu rumah untuk para pencuri. Ketika otoritas bersikap tangkas di depan kamera tetapi melempem di balik sistem, wajar jika publik menyimpulkan bahwa penindakan ini tidak pernah dirancang untuk benar-benar menang.

Korupsi Data Pribadi dan Potensi Sanksi Salah Sasaran

Di tengah bobroknya integritas internal dan lemahnya benteng siber, siapa yang akhirnya ditumbalkan? Lagi-lagi, masyarakat kelas bawah.

Melalui ancaman pencabutan bantuan sosial, negara seolah ingin memoles citra sebagai entitas yang tegas, disiplin, dan tak berpotensi salah. Padahal, kebijakan emosional ini mengabaikan satu dosa besar yang belum pernah dituntaskan: kebocoran data pribadi yang sudah masuk taraf kronis. Dari NIK, nomor HP, alamat, hingga foto KTP warga telah tercecer di pasar gelap akibat kelemahan sistem pertahanan digital nasional.

Sangat mudah bagi sindikat judi atau oknum pinjaman online (pinjol) ilegal untuk menyalahgunakan data curian tersebut. Mereka dapat dengan cepat mendaftarkan akun judi atau mencairkan pinjaman tanpa sepengetahuan pemilik identitas aslinya.

Bayangkan tragedi yang menimpa warga miskin: data mereka dicuri karena kelalaian negara, identitas mereka dipakai untuk transaksi gelap, lalu negara datang menghukum mereka dengan mencabut satu-satunya penyambung hidup yang mereka miliki. Ini bukan sekadar erosi keadilan, melainkan bentuk nyata penindakan hukum yang menindas korban ganda (double victimization).

Hukum Tajam ke Bawah, Menyirna ke Atas

Skeptisisme publik hari ini bukanlah bentuk kejahatan atau sikap pesimistis tanpa alasan, melainkan respons rasional atas komitmen setengah hati yang dipertontonkan. Penegakan hukum digital kita mengidap penyakit kronis yang makin parah: tajam menancap ke bawah, tetapi tumpul dan menyirna saat mengarah ke atas.

Ketika pejabat yang bertanggung jawab atas benteng keamanan data tak pernah meminta maaf apalagi mengundurkan diri, dan para aktor intelektual serta pengumpul dana judi melenggang tanpa kepastian hukum, rakyat diminta untuk terus optimis? Sungguh sebuah permintaan yang terlampau mewah dan tidak masuk akal.

Negara tidak bisa terus-menerus memposisikan diri sebagai hakim yang suci sementara rumah tangganya sendiri penuh dengan kebocoran dan kompromi. Menilai kepatuhan rakyat dengan instrumen data yang rapuh hanya akan melahirkan ketidakadilan baru yang memperlebar jurang ketimpangan.

Bersihkan Rumah Sendiri Sebelum Menghukum Rakyat

Jika pemerintah benar-benar serius ingin membasmi judi online dan rantai pinjol ilegal yang merusak tatanan sosial, berhentilah berburu kambing hitam di barisan rakyat miskin. Kebijakan yang populis dan punitive (menghukum) tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah jika celah utamanya dibiarkan terbuka lebar.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan internal instansi pengawas dari para dalang, oknum, dan komprador di balik layar. Selama jaringan perlindungan internal tidak dibongkar sampai ke akar-akarnya, setiap pemblokiran domain hanyalah ritual formalitas untuk menghabiskan anggaran.

Tanpa adanya pembersihan internal, mekanisme sanggah data yang transparan, serta audit keamanan siber yang komprehensif, seluruh ancaman sanksi bagi warga hanyalah pengalihan isu yang murah. Sebuah taktik usang untuk menutupi ketidakmampuan atau ketidakmauan pemerintah dalam menjalankan kewajiban paling dasarnya: melindungi rakyatnya sendiri.