Destructive Fishing: Ancaman Terhadap Keamanan Maritim & Keberlanjutan Perikanan

Ilustrasi kerusakan sumber daya perikanan akibat Destructive Fishing (Sumber: Penulis)

Perikanan adalah salah satu sektor penting yang menopang ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah dan menjadi salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia. Namun, di balik potensi besar ini, praktik perikanan yang tidak bertanggung jawab, seperti destructive fishing, terus menjadi ancaman serius bagi keamanan maritim, keberlanjutan lingkungan laut, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Destructive fishing, atau penangkapan ikan dengan metode yang merusak, termasuk penggunaan bahan peledak, racun sianida, dan alat tangkap yang tidak selektif, telah lama menjadi masalah yang merusak ekosistem laut dan merugikan ekonomi jangka panjang. Meski telah ada regulasi yang melarang praktik ini, destructive fishing masih marak terjadi, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang pengawasannya minim.

Artikel ini bertujuan untuk mengupas destructive fishing sebagai ancaman besar terhadap keamanan maritim dari berbagai sudut pandang, termasuk dampaknya terhadap lingkungan, sosial-ekonomi, dan stabilitas keamanan. Penulis akan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan sejauh mana ancaman ini telah mengakar dan menyusun langkah-langkah mitigasi yang diperlukan guna menanganinya.

Destructive Fishing: Definisi dan Jenis-Jenisnya

Destructive fishing mengacu pada teknik penangkapan ikan yang tidak hanya mengambil sumber daya ikan secara tidak bertanggung jawab tetapi juga menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan laut. Bentuk-bentuk destructive fishing yang umum terjadi di Indonesia antara lain: (1) Dynamite Fishing: Penggunaan bahan peledak untuk menaklukkan ikan dengan memanfaatkan ledakan yang mematikan ikan dalam jangkauan tertentu. Teknik ini menghancurkan terumbu karang dan menyebabkan kerusakan ekosistem laut secara luas; (2) Cyanide Fishing: Penggunaan racun sianida untuk menangkap ikan hias, terutama ikan yang hidup di terumbu karang. Racun ini merusak habitat terumbu karang dan mengganggu ekosistem laut; (3) Trawling: Penggunaan jaring yang besar dan berat untuk menyeret dasar laut, yang tidak hanya menangkap ikan tetapi juga menghancurkan dasar laut, termasuk habitat karang dan spesies laut lainnya yang tidak ditargetkan.

Teknik-teknik ini, meski dalam jangka pendek menghasilkan tangkapan ikan yang besar, secara jangka panjang akan mengurangi populasi ikan dan menurunkan kualitas habitat laut, mengancam keberlanjutan ekosistem dan mata pencaharian nelayan setempat.

Dampak Lingkungan dari Destructive Fishing

Dampak destructive fishing terhadap lingkungan laut sangat besar dan dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama. Pertama, terumbu karang yang menjadi rumah bagi lebih dari 25% spesies laut global rusak parah. Terumbu karang membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih setelah mengalami kerusakan akibat ledakan atau pencemaran sianida.

Kerusakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan laut. Ikan-ikan yang bergantung pada terumbu karang untuk bertahan hidup mengalami penurunan populasi, yang pada akhirnya juga mempengaruhi predator yang lebih besar di rantai makanan. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi ekosistem laut secara keseluruhan, tetapi juga merusak sumber daya yang digunakan manusia, terutama nelayan tradisional, sebagai mata pencaharian utama.

Lebih jauh lagi, destructive fishing juga mempercepat fenomena pemanasan global. Terumbu karang berperan penting dalam menyerap karbon dari atmosfer. Dengan rusaknya terumbu karang, fungsi ini terganggu, sehingga memperburuk efek perubahan iklim yang sudah meresahkan ekosistem laut secara global.

Dampak Sosial Ekonomi

Praktik destructive fishing berdampak negatif tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut sebagai mata pencaharian mereka. Penggunaan alat-alat yang merusak dalam menangkap ikan menyebabkan berkurangnya populasi ikan, yang mengakibatkan menurunnya pendapatan nelayan. Mereka yang dahulu dapat menangkap ikan dalam jumlah banyak di dekat pantai sekarang harus berlayar lebih jauh ke laut dengan biaya operasional yang lebih tinggi, tetapi hasil yang lebih sedikit.

Pada akhirnya, ini menciptakan siklus kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir. Ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang layak dari laut membuat banyak keluarga di daerah pesisir mengalami kesulitan ekonomi. Lebih buruk lagi, ketika sumber daya laut habis, beberapa nelayan tergoda untuk menggunakan teknik destructive fishing yang pada akhirnya memperparah masalah. Ketidakberlanjutan ini menimbulkan tekanan ekonomi yang lebih besar pada masyarakat pesisir, mendorong mereka ke dalam siklus yang semakin sulit dipecahkan.

Selain itu, pengaruh destructive fishing pada ketidakstabilan sosial-ekonomi sering kali memicu konflik antara kelompok nelayan dan antara negara yang berbatasan laut. Perebutan sumber daya ikan yang semakin terbatas menyebabkan meningkatnya ketegangan di antara negara-negara maritim, dan dalam beberapa kasus, melahirkan konflik perbatasan yang melibatkan keamanan laut.

Destructive Fishing dan Keamanan Maritim

Keamanan maritim di era modern tidak hanya menyangkut masalah pertahanan dan ketahanan nasional dari ancaman militer, tetapi juga mencakup keamanan sumber daya alam dan lingkungan. Praktik destructive fishing termasuk dalam kategori ancaman non-tradisional yang berbahaya bagi keamanan maritim. Ketika ekosistem laut hancur, produktivitas ekonomi laut menurun, dan ini memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Destructive fishing seringkali terkait dengan praktik-praktik ilegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) yang lebih luas. IUU fishing tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketegangan antar negara tetangga, khususnya dalam hal pengawasan wilayah laut yang tumpang tindih. Di Indonesia, perairan yang kaya akan sumber daya sering kali menjadi target operasi IUU fishing oleh kapal-kapal asing, yang tidak hanya merampas sumber daya laut, tetapi juga merusak ekosistem yang berharga.

Selain itu, destructive fishing juga berhubungan erat dengan masalah keamanan manusia. Nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena menipisnya stok ikan di laut sering kali terjebak dalam kegiatan kriminal seperti penyelundupan atau perdagangan manusia. Ancaman keamanan ini semakin memperparah situasi masyarakat pesisir, menciptakan tantangan tambahan bagi aparat keamanan dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di kawasan maritim.

Upaya Mitigasi dan Strategi Penanggulangan

Melihat dampak serius dari destructive fishing, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ancaman ini: (1) Penguatan Penegakan Hukum: Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku destructive fishing harus diperkuat. Hal ini mencakup peningkatan patroli laut, penggunaan teknologi pengawasan modern seperti drone atau satelit, serta penjatuhan sanksi yang lebih tegas bagi para pelanggar; (2) Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama nelayan, tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Program edukasi dan pelatihan yang mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan harus terus digalakkan; (3) Pengembangan Alternatif Ekonomi: Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pesisir pada penangkapan ikan, pemerintah dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi alternatif seperti budidaya perikanan, ekowisata bahari, atau pengolahan produk laut bernilai tambah; (4) Kerja Sama Internasional: Mengingat bahwa destructive fishing dan IUU fishing adalah masalah lintas batas, diperlukan kerja sama internasional yang lebih erat untuk memberantas praktik ini. Negara-negara maritim harus saling berbagi informasi dan teknologi untuk memantau aktivitas kapal-kapal asing yang melanggar hukum; dan (5) Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas: Memberikan peran yang lebih besar kepada komunitas nelayan dalam pengelolaan sumber daya laut lokal dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan konservasi. Program seperti "community-based fisheries management" yang memberikan tanggung jawab langsung kepada masyarakat lokal dalam mengelola dan menjaga ekosistem laut mereka terbukti efektif di beberapa negara.

Kesimpulan

Destructive fishing bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ancaman besar terhadap keamanan maritim, stabilitas sosial-ekonomi, dan ketahanan nasional. Meski dampaknya sangat merusak, upaya penanggulangannya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya penegakan hukum hingga rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan sumber daya laut.

Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat nelayan, dan komunitas internasional, dalam rangka menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan memastikan bahwa sumber daya laut dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dengan demikian, keamanan maritim dapat terwujud dalam arti yang lebih luas, meliputi tidak hanya pertahanan negara tetapi juga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Referensi

Dao, Y., Yusnaldi, Y., & Kusuma, K. (2024). Maritime Intelligence in Countering Destructive Fishing as a Threat to Maritime Security in Coastal Areas and Small Islands. JESS (Journal of Education on Social Science), 8(02), 142-155.

Dao, Y., Yusnaldi, Y., & Kusuma, K. (2024). Mitigating Destructive Fishing through the Optimization of Community-Based Coastal Surveillance as an Effort to Safeguard Maritime Security. Formosa Journal of Applied Sciences, 3(7), 2783-2796.

Dao, Yunias. (2023). Kepemimpinan Strategis Yang Operasional Guna Mendukung Sektor Kemaritiman Di Indonesia. Fakultas Keamanan Nasional, Universitas PertahananRepublik Indonesia. Bogor. Available from: https://www.researchgate.net/publication/378697161_Kepemimpinan_Strategis_Yang_Operasional_Guna_Mendukung_Sektor_Kemaritiman_Di_Indonesia_Operational_Strategic_Leadership_to_Support_Indonesia's_Maritime_Sector [accessed Oct 11 2024].