Pengelolaan Keuangan UMKM di Masa Krisis: Tantangan dan Solusi

sumber: Canva

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 60,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, krisis global seperti pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi dunia telah menempatkan sektor ini dalam tekanan yang luar biasa.

Pengelolaan keuangan yang efisien menjadi sangat penting bagi UMKM untuk bertahan di masa krisis. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola keuangan mereka, terutama terkait permodalan, manajemen arus kas, akses terhadap layanan keuangan, dan literasi keuangan. Dalam artikel ini, akan dibahas secara komprehensif mengenai tantangan dan solusi pengelolaan keuangan UMKM di masa krisis, serta manfaat dan kendala yang mungkin terjadi di masa depan.

Tantangan Pengelolaan Keuangan UMKM di Masa Krisis

1. Kurangnya Likuiditas dan Permodalan Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya akses terhadap likuiditas dan modal. Banyak UMKM yang bergantung pada pendapatan harian untuk menjaga kelangsungan operasional mereka. Selama masa krisis seperti pandemi, ketika permintaan pasar menurun drastis dan kegiatan ekonomi terhenti, banyak UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan likuiditas yang cukup guna membayar biaya operasional seperti gaji karyawan, sewa tempat usaha, dan biaya produksi.

Di Indonesia, survei dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 70% UMKM mengalami penurunan pendapatan lebih dari 50% selama pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya struktur permodalan UMKM, terutama karena banyak di antara mereka yang tidak memiliki cadangan kas yang cukup untuk menghadapi situasi darurat.

2. Rendahnya Literasi Keuangan Literasi keuangan adalah faktor penting dalam pengelolaan keuangan yang efektif. Namun, banyak pelaku UMKM di Indonesia yang masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep-konsep dasar keuangan, seperti pengelolaan arus kas, pencatatan keuangan, dan perencanaan anggaran. Kurangnya literasi keuangan membuat UMKM rentan terhadap keputusan keuangan yang salah, seperti pengambilan utang yang tidak sesuai dengan kemampuan atau penggunaan modal kerja yang tidak efisien.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Indonesia pada tahun 2020 baru mencapai 38,03%, yang berarti masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan.

3. Akses Terbatas ke Layanan Keuangan Formal Akses terhadap layanan keuangan formal seperti perbankan dan lembaga pembiayaan masih menjadi masalah utama bagi UMKM di Indonesia. Banyak UMKM yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit dari bank karena tidak memiliki agunan yang memadai atau riwayat kredit yang jelas. Selain itu, proses pengajuan kredit di lembaga keuangan formal sering kali dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga banyak pelaku UMKM memilih untuk mencari pembiayaan dari sumber informal, seperti keluarga atau rentenir, yang sering kali mengenakan bunga yang sangat tinggi.

Menurut data International Finance Corporation (IFC), terdapat kesenjangan pembiayaan sebesar USD 166 miliar bagi UMKM di Indonesia, yang mencerminkan besarnya kebutuhan modal yang belum terpenuhi di sektor ini.

4. Manajemen Arus Kas yang Lemah Manajemen arus kas yang baik adalah kunci keberhasilan UMKM dalam menjaga stabilitas keuangan. Namun, banyak UMKM yang tidak memiliki sistem yang baik untuk mengelola arus kas mereka, sehingga sering kali mengalami kekurangan dana ketika menghadapi situasi darurat atau fluktuasi pasar. Sebagai contoh, selama pandemi, banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan yang signifikan tetapi tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Ketidakmampuan untuk mengelola arus kas ini menyebabkan banyak UMKM terpaksa menutup usaha mereka atau mengalami kebangkrutan.

5. Ketergantungan pada Sumber Pendapatan Tunggal Banyak UMKM yang hanya mengandalkan satu jenis produk atau satu sumber pendapatan utama. Ketika terjadi krisis atau perubahan drastis di pasar, ketergantungan ini membuat mereka rentan terhadap penurunan permintaan atau gangguan dalam rantai pasokan. Misalnya, selama pandemi, UMKM di sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran adalah yang paling terdampak karena ketergantungan mereka pada kunjungan wisatawan dan acara-acara yang membutuhkan interaksi langsung.

Solusi Pengelolaan Keuangan UMKM di Masa Krisis

1. Diversifikasi Pendapatan dan Produk. Untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber pendapatan, UMKM perlu mengadopsi strategi diversifikasi. Diversifikasi dapat dilakukan dengan menawarkan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Selama pandemi, banyak UMKM yang beralih ke penjualan online, menyediakan layanan pengiriman, atau berinovasi dengan menciptakan produk-produk baru yang relevan dengan situasi krisis, seperti masker atau produk kebersihan.

Di masa depan, diversifikasi ini tidak hanya dapat membantu UMKM bertahan dalam krisis, tetapi juga memperluas peluang pasar mereka dan meningkatkan keberlanjutan usaha.

2. Peningkatan Literasi Keuangan. Pemerintah dan lembaga keuangan harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi keuangan bagi UMKM. Program edukasi keuangan yang komprehensif dapat membantu pelaku usaha memahami pentingnya perencanaan anggaran, pencatatan keuangan, dan manajemen arus kas. Dengan literasi keuangan yang baik, UMKM akan lebih mampu membuat keputusan yang tepat terkait pengelolaan modal, penggunaan kredit, dan pengelolaan pendapatan.

Program literasi keuangan dapat dilakukan melalui pelatihan online, seminar, atau modul pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM di berbagai sektor. Dengan meningkatnya literasi keuangan, UMKM akan memiliki pondasi yang lebih kuat dalam menghadapi krisis di masa mendatang.

3. Pemanfaatan Teknologi Keuangan (Fintech). Fintech dapat menjadi solusi bagi UMKM yang kesulitan mengakses layanan keuangan formal. Platform fintech menawarkan berbagai layanan yang lebih mudah diakses, seperti pinjaman berbasis peer-to-peer (P2P), pembayaran digital, dan manajemen keuangan otomatis. Selain itu, fintech juga memungkinkan UMKM untuk mengakses modal kerja dengan proses yang lebih cepat dan bunga yang lebih kompetitif dibandingkan lembaga keuangan tradisional.

Menurut data dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), jumlah UMKM yang menggunakan layanan fintech meningkat signifikan selama pandemi. Ini menunjukkan bahwa fintech dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam mengatasi tantangan permodalan UMKM, terutama di masa krisis.

4. Optimalisasi Manajemen Arus Kas. Manajemen arus kas yang baik merupakan kunci kelangsungan operasional UMKM di masa krisis. UMKM harus mengembangkan sistem yang lebih efisien untuk memantau arus kas mereka, termasuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Dengan memahami pola arus kas, pelaku usaha dapat mengantisipasi kekurangan dana dan mencari solusi alternatif, seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran kepada pemasok atau mempercepat penagihan piutang.

Selain itu, UMKM juga harus memiliki cadangan kas darurat yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi krisis. Cadangan ini bisa berupa dana tunai atau akses cepat ke pembiayaan darurat yang bisa digunakan saat pendapatan turun drastis.

5. Akses ke Pembiayaan Mikro dan Bantuan Pemerintah. Di tengah krisis, peran pemerintah sangat penting dalam membantu UMKM mendapatkan akses ke pembiayaan mikro atau subsidi. Program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia telah terbukti efektif dalam memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah kepada UMKM. Selain itu, selama pandemi, pemerintah Indonesia juga memberikan berbagai stimulus dan bantuan kepada UMKM, termasuk bantuan modal, pelatihan, dan akses pasar.

Di masa depan, program-program semacam ini harus diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan UMKM di berbagai sektor. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan fintech untuk memperluas akses pembiayaan mikro bagi UMKM yang berada di daerah terpencil atau yang belum terjangkau oleh layanan perbankan.

Manfaat Pengelolaan Keuangan yang Baik bagi UMKM

1. Meningkatkan Ketahanan Usaha. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan UMKM untuk bertahan di tengah krisis dan menjaga kelangsungan operasional mereka. Dengan likuiditas yang cukup dan manajemen arus kas yang efisien, UMKM akan lebih mampu mengatasi penurunan pendapatan sementara dan memenuhi kewajiban pembayaran mereka.

2. Mengurangi Risiko Kebangkrutan. Dengan perencanaan keuangan yang matang, UMKM dapat meminimalkan risiko kebangkrutan. Manajemen keuangan yang baik membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pengeluaran, investasi, dan penggunaan utang, sehingga mereka tidak terjebak dalam masalah keuangan yang lebih besar.

3. Meningkatkan Akses ke Modal. UMKM yang memiliki pencatatan keuangan yang baik dan manajemen yang profesional akan lebih mudah mendapatkan akses ke modal dari lembaga keuangan formal. Bank dan investor lebih cenderung memberikan pembiayaan kepada UMKM yang menunjukkan transparansi keuangan dan memiliki rencana bisnis yang jelas.

4. Memperkuat Keberlanjutan Usaha. Pengelolaan keuangan yang efisien dapat memperkuat keberlanjutan usaha UMKM. Dengan strategi diversifikasi pendapatan dan pengelolaan risiko yang baik, UMKM dapat terus berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Kendala di Masa Depan

1. Fluktuasi Ekonomi Global. Ketidakpastian ekonomi global, seperti perubahan harga komoditas, ketegangan geopolitik, atau resesi global, dapat terus menjadi tantangan bagi UMKM. Meskipun manajemen keuangan yang baik dapat membantu mengurangi dampak dari fluktuasi ini, UMKM tetap rentan terhadap perubahan yang berada di luar kendali mereka.

2. Perubahan Kebijakan Pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter yang berubah-ubah juga dapat mempengaruhi kondisi UMKM di masa depan. Kenaikan suku bunga, perubahan tarif pajak, atau regulasi baru dapat memengaruhi biaya operasional dan akses UMKM ke sumber daya.

3. Persaingan Pasar yang Semakin Ketat. Di masa depan, persaingan di pasar domestik dan global kemungkinan akan semakin ketat. UMKM harus terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional mereka agar tetap kompetitif.

4. Keterbatasan Teknologi. Meskipun teknologi fintech menawarkan berbagai peluang, tidak semua UMKM memiliki kemampuan atau sumber daya untuk mengadopsi teknologi terbaru. Akses terhadap infrastruktur digital, pelatihan, dan dukungan teknis masih menjadi kendala bagi banyak UMKM di Indonesia.

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan kunci bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di masa krisis. Meskipun tantangan seperti kurangnya modal, literasi keuangan yang rendah, dan akses terbatas ke layanan keuangan masih ada, berbagai solusi seperti diversifikasi pendapatan, pemanfaatan fintech, dan manajemen arus kas yang optimal dapat membantu UMKM mengatasi krisis dengan lebih baik.

Dengan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan teknologi, UMKM dapat meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan usaha mereka. Di masa depan, UMKM yang mampu mengelola keuangan mereka dengan baik akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global dan tetap berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.