Molinas Pakai Baterai Nikel, Pemerintah Bidik Nilai Ekonomi Rp 50 Triliun
PerbesarKementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mendorong penuh agar industri Motor Listrik Nasional (Molinas) memanfaatkan baterai berbasis nikel (Nickel Manganese Cobalt/NMC).
Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan arah pengembangan industri kendaraan listrik domestik dengan program strategis hilirisasi nikel nasional yang tengah digalakkan pemerintah.
Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman, mengungkapkan bahwa saat ini mayoritas mobil maupun motor listrik global yang beredar di pasar, justru didominasi oleh teknologi baterai Lithium Iron Phosphate (LFP).
"Untuk mobil ya hampir 95 persen, di atas 90 persen itu bukan nikel, tapi LFP (lithium). Nah, tentunya ini yang kita coba dorong sebagai simbol dari Molinas tadi dengan produk dari dalam negeri, khususnya baterai," kata Atong dalam sebuah pemaparannya di diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Oleh karena itu, lewat proyek Molinas, pemerintah berupaya mengarahkan agar kendaraan roda dua listrik hasil karya anak bangsa mengadopsi baterai berbasis nikel buatan dalam negeri. Pemanfaatan baterai nikel lokal ini juga diproyeksikan menjadi kunci utama untuk memenuhi syarat nilai TKDN baterai yang dipatok minimal 40 persen.
"Program nikel ini kan program hilirisasi nasional sebenarnya. Nah, ini akan coba dorong sehingga nanti muatan daripada Molinas ini bisa menggunakan produk baterai berbasis nikel yang merupakan program hilirisasi ini secara berkelanjutan," lanjutnya.
Selain memperkuat rantai pasok dalam negeri, pengembangan ekosistem Molinas yang terintegrasi dari hulu ke hilir diprediksi mampu menciptakan potensi nilai ekonomi hingga Rp 50 triliun.
Tak hanya itu, program ini digadang-gadang berpotensi membuka lebih dari 315.000 lapangan kerja baru serta menghemat alokasi subsidi BBM hingga Rp 7,82 triliun melalui konversi 1,1 juta unit kendaraan.
Penggunaan kendaraan listrik berbasis nikel ini diharapkan juga mampu memperkuat neraca perdagangan nasional lewat substitusi impor senilai Rp 14 triliun, sekaligus mempercepat komitmen Indonesia dalam mengurani emisi sesuai Paris Agreement.