Membangun Sekolah, Memulihkan Kepercayaan

Foto ilustrasi (sumber: AI)

Bagi Pasaman Barat, pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali sekolah yang rusak. Di balik Rp57,88 miliar untuk revitalisasi 83 sekolah, ada kepercayaan publik yang ikut dipertaruhkan. Masyarakat tidak hanya menunggu bangunan berdiri kembali, tetapi juga ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar berubah menjadi ruang belajar yang layak dan masa depan anak-anak yang kembali berjalan.

Bencana meninggalkan kerusakan yang mudah dilihat, tetapi juga meninggalkan pertanyaan yang lebih sunyi: seberapa cepat dan seberapa adil negara mengembalikan kehidupan masyarakat kepada keadaan semula? Karena itu, keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau persentase pekerjaan yang selesai. Ukuran yang sesungguhnya adalah ketika anak-anak dapat kembali belajar dengan aman, guru dapat mengajar dengan tenang, dan masyarakat merasa bahwa negara hadir bukan hanya saat bencana datang, tetapi juga ketika proses pemulihan berlangsung.

Apa yang sudah terang

Menurut Dinas Pendidikan Pasaman Barat yang dikutip ANTARA (6/10/2026), 83 sekolah penerima terdiri dari 46 TK, 27 SD, dan 10 SMP. Sebanyak 59 sekolah sedang dikerjakan dengan capaian rata-rata di atas 50 persen, sedangkan 24 sekolah masih dalam tahap perjanjian kerja sama. Dananya berasal dari pemerintah pusat untuk sekolah terdampak bencana akhir 2025, dengan pola swakelola: anggaran masuk langsung ke rekening sekolah dan dicairkan dalam dua tahap. Bila dibagi rata, tiap sekolah memperoleh sekitar Rp697 juta. Ini hitungan sederhana, sebab nilai riilnya tentu berbeda tergantung tingkat kerusakan.

Dua catatan perlu digarisbawahi. Pertama, lebih separuh penerima (46 dari 83, sekitar 55 persen) adalah TK, jenjang tempat kebiasaan belajar anak mulai dibentuk. Arah anggaran ini patut diapresiasi. Kedua, Pasaman Barat bukan satu-satunya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat 501 sekolah di Sumatera Barat terdampak banjir bandang dan longsor. Satuan tugas pemulihan pascabencana Sumatra menyebut 4.922 fasilitas pendidikan di tiga provinsi sudah beroperasi kembali per 8 Mei 2026, sebagian dengan kapasitas terbatas atau di ruang kelas sementara. Namun, beroperasi tidak sama dengan pulih. Revitalisasi adalah upaya menutup jarak di antara keduanya.

Kecamatan Talamau: ketika jalan putus, sekolah ikut terisolasi

Untuk memahami mengapa angka itu penting, kita juga perlu melihat Talamau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat mencatat banjir dan longsor sejak 24 November 2025 meluas hingga 10 dari 11 kecamatan. Di Talamau, longsor menutup jalan di Kelok Kaco, Nagari Talu, pada hari pertama. Di Nagari Batang Tinggam, longsor menimbun warga dan menimbulkan korban jiwa. Pada 29 November, longsor kembali memutus total jalan provinsi di kawasan Pasanggiang, Talu, merusak berat enam rumah, dan mengisolasi akses menuju Talu. Pemerintah kabupaten bahkan harus menyalurkan logistik memakai mobil off-road.

Di tingkat kabupaten, laporan awal Desember 2025 mencatat 55.300 jiwa terdampak dan 18.730 orang mengungsi, 918 di antaranya di Talamau. Sebanyak 28 sekolah tercatat terdampak dalam data awal itu. Angka tersebut jauh lebih kecil daripada 83 sekolah penerima revitalisasi. Selisih ini wajar karena pendataan berkembang, tetapi perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik: bagaimana kerusakan diverifikasi, dan atas dasar apa sebuah sekolah masuk daftar.

Pelajaran Talamau bukan hanya soal bangunan. Anak-anak terdampak oleh kerusakan dan putusnya jalan menuju sekolah. Mereka tentu butuh rasa aman untuk melewati jalan masa depan yang dilewatinya itu.

Swakelola: kepercayaan yang menuntut kapasitas

Swakelola masuk akal secara prinsip: memotong rantai perantara dan melibatkan warga sekolah yang paling paham kebutuhan ruang kelasnya. Namun, skema ini memindahkan beban ke pundak kepala sekolah. Inspektur Daerah Emnita Nadirua sendiri mengakui bahwa kepala sekolah pada dasarnya adalah pendidik yang kini harus mengelola keuangan proyek. Bayangkan kepala TK di nagari yang akses jalannya baru pulih: ia harus menyusun anggaran, memilih material, mengawasi tukang, dan membuat laporan pertanggungjawaban, sambil tetap mengajar. Kepercayaan tanpa kapasitas bukan kepercayaan, melainkan pengalihan risiko.

Pengawasan: dari seremoni menuju keterbukaan

Pemerintah daerah tampak menyadari risiko itu. Pada 5 Oktober 2026, Pemkab Pasaman Barat menggelar sosialisasi Pengamanan Pembangunan Strategis. Kejaksaan Negeri menyatakan pendampingan hukum diberikan sejak perencanaan hingga serah terima pekerjaan, berdasarkan Surat Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung Nomor 54 dan 55. Inspektorat menyatakan siap mendampingi tata kelola keuangan, termasuk dana revitalisasi dan dana BOS.

Langkah itu patut dihargai karena pencegahan lebih murah daripada penindakan. Namun, kepercayaan publik lahir ketika warga dapat memeriksa sendiri. Setidaknya ada tiga hal yang layak dilakukan: memasang papan informasi di setiap sekolah yang memuat nilai bantuan dan jadwal pekerjaan; melibatkan komite sekolah dan wali murid sebagai pengawas sosial; serta mempublikasikan perkembangan per sekolah secara berkala, termasuk sekolah yang tertinggal. Pengawasan yang tertutup di ruang rapat menenangkan penyelenggara. Pengawasan yang terbuka menenangkan masyarakat.

Waktu yang menyempit

Faktor waktu menambah ujian ini. Kepala Kejaksaan Negeri mengingatkan bahwa tenggat pekerjaan tinggal sekitar dua bulan, hingga akhir Desember 2026, dan meminta pelaksana mengantisipasi kendala cuaca. Hampir setahun berlalu sejak bencana, dan puluhan sekolah masih berpacu dengan akhir tahun anggaran.

Ketika tenggat mendekat, serapan anggaran mudah mengalahkan mutu: material dipilih seadanya, pengerjaan dikejar, pemeriksaan dilonggarkan. Padahal Talamau dan kecamatan lain di Pasaman Barat sudah berkali-kali diuji hujan ekstrem. Sekolah yang dibangun terburu-buru bisa menjadi kerentanan baru, dan yang menanggung akibatnya adalah anak-anak yang menempatinya setiap hari. Bagi warga Talamau, yang sudah merasakan bagaimana satu longsor dapat memutus jalan, rumah, dan ruang belajar sekaligus, kualitas pekerjaan hari ini adalah soal keselamatan esok hari. Mutu bangunan yang tahan bencana, termasuk pemilihan lokasi dan drainase, semestinya menjadi ukuran utama.

Dinas Pendidikan menyatakan terus melobi pemerintah pusat agar perbaikan sekolah dapat berlanjut. Lobi itu akan lebih meyakinkan bila 83 sekolah ini rampung tepat mutu, tepat waktu, dan terbuka untuk diperiksa oleh siapa saja.

Kepercayaan publik tidak hanya dibangun oleh siaran pers tentang pengawasan, melainkan oleh dinding yang tegak, atap yang tidak bocor, dan laporan yang boleh dibuka oleh siapa saja. Anggaran besar tidak otomatis berarti pemulihan yang baik; pemulihan yang baik terlihat dari anak yang kembali belajar tanpa cemas. Pasaman Barat tidak hanya sedang membangun 83 sekolah. Daerah ini sedang menguji apakah janji yang diucapkan negara di tengah reruntuhan benar-benar ditepati.