Ditegur BPK, Puluhan Kades di Donggala Mengaku Dipaksa Anggarkan TTG

Ilustrasi BPK RI (Badan Pemeriksaan keuangan). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Berdasarkan hasil wawancara Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah kepada 80 Kepala Desa, sebanyak 23 Kepala Desa mengakui dipaksa dengan ancaman untuk menganggarkan pembelian alat Teknologi Tepat Guna (TTG).

Ancaman tersebut berupa penundaan pencairan atau sama sekali tidak dicarikan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) bagi setiap desa yang menolak.

Menurut keterangan 80 kepala desa, pada awal tahun 2020 para kepala desa diundang untuk mengikuti sosialisasi di kecamatan tentang program TTG yang dilaksanakan oleh Mardiana selaku direktur CV. Mardiana Mandiri Pratama.

Dałam pertemuan tersebut, Mardiana bersama mantan Camat Labuan, Hasanudin (Alm) menyampaikan bahwa alat TTG sangat penting dan berguna untuk diadakan oleh desa karena merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Donggala.

Sehingga, para Kades sudah seharusnya mendukung program tersebut dengan menganggarkan pengadaan alat TTG pada APBDes TA 2020. Pada saat sosialiasi, penyedia menyodorkan surat perjanjian kerjasama senilai Rp 75.000.000 dan surat pernyataan kesanggupan membayarkan pengadaan alat TTG.

Pada saat sosialisasi itu, sehanyak 13 orang Kades langsung menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), namun 67 Kades belum bersedia menandatangani dikarenakan keberatan atas total harga yang mahal.

Seperti diketahui, pada kegiatan sosialisasi Pencegahan Korupsi antara KPK dengan para kepala desa di seluruh Kabupaten Donggala tahun 2021, Kades Toaya Ompo Wijaya mengaku mendapat tekanan dari Pemda Donggala melalui Plt Inspektur DB Lubis untuk memasukkan program TTG.

Plt. Inspektur Kabupaten Donggala Fasilitasi CV Mardiana

Karena masih banyak Kades belum bersedia membayar alat TTG, direktur CV Mardiana Mandiri Pratama sebagai kontraktor penyedia alat TTG meminta bantuan Bupati Donggala, Kasman Lassa. Hal itu agar para Kades mau membayar pengadaan alat TTG.

Mardiana bersurat kepada Bupati Kasman tanggal 29 April 2020 perihal meminta bantuan kepada Bupati agar para Kades yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama segera melakukan pembayaran alat TTG.

Merespon surat tersebut, Bupati Donggala memberikan disposisi kepada Inspektorat agar melakukan penelaahan ketentuan berlaku dan menindaklanjutinya.

Berdasarkan disposisi Bupati, DB Lubis selaku Plt. Inspektur, mengeluarkan surat No. 700/128/.i/Itkab/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal undangan klarifikasi kepada Kades agar memberikan klarifikasi terkait belum dilakukannya pembayaran alat TTG kepada CV. MMP. Dalam isi surat tersebut juga dicantumkan bahwa surat undangan klarifikasi merupakan panggllan pertama dan terakhir sebelum dilakukan proses penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Menurut keterangan Plt. Inspektur DB Lubis kepada BPK RI, penekanan tersebut dilakukan karena pihak penyedia memang sudah berniat akan melaporkan para Kades yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama namun belum membayar alat TTG kepada penyedia.

Namun dari keterangan 22 Kades, undangan klarifikasi itu awalnya bukan membahas soal pembelian alat TTG tapi pengambilan surat rekomendasi (dokumen kelengkapan pengajuan pencairan ADD/DD). Tapi DB Lubis memanfaatkan kesempatan itu untuk mendesak para Kades membayar alat TTG.

Selain menyampaikan konsekuensi hukum yang akan diterima para Kades jika tidak segera melakukan pembayaran, DB Lubis juga menyampaikan bahwa bagi desa yang tidak menganggarkan TTG pada APBDes Perubahan TA 2020 maka Dana Desa tahap selanjutnya tidakdicairkan atau ditunda pencairannnya. (Bang Jalu)