Gubernur Sulteng Gelontorkan Dana Rp 3,6 Miliar ke TNI Polri untuk Keamanan Poso

Anggota Brimob Polri dan TNI mengikuti upacara apel gabungan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sangat konsen pada upaya penyelesaian konflik sosial Poso.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menurut Rusdy Mastura telah memberikan dukungan kepada TNI sebesar Rp 1,6 miliar dan Polri Rp 2 miliar agar proses penyelesaian permasalahan di Poso dapat terselesaikan dengan baik.

“Demikian juga ke depan, Pemerintah Provinsi akan mengalokasikan dana Rp 30 miliar untuk menyelesaikan harapan masyarakat Poso,” kata Rusdy Mastura saat menerima kunjungan Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik bersama jajaran di kantor gubernur yang diterima Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura dan Wakilnya, Ma’mun Amir, Selasa (28/9).

Begitupula untuk penyelesaian dampak bencana 28 September 2018. Menurut Rusdy, setelah dirinya dan wakilnya, Ma’mun Amir melaksanakan tugas, langsung mengambil kebijakan untuk secepatnya menyelesaikan masalah dan kendala percepatan rehab dan rekon dampak bencana Sulteng.

“Saya tegaskan untuk percepatan penyelesaian bencana ini pemerintah provinsi harus mengambil alih penyelesaiannya, sehingga untuk menyelesaikan permasalahannya, Pemda sudah mengalokasikan anggaran Rp 61,8 miliar untuk pembebasan lahan guna percepatan pembangunan huntap dan percepatan rehab dan rekon seperti pembangunan Jembatan IV Kota Palu.

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, menyampaikan bahwa kunjungannya ke Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti MoU yang sudah disepakati bersama Gubernur Sulteng dan Ketua Komnas HAM RI di Jakarta.

Ahmad Taufan juga menyampaikan rasa bangga atas perhatian Gubernur Sulteng selama ini terhadap korban pelanggaran HAM berat di Sulawesi tengah.

“Dan, untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut akan dilaksanakan atas bantuan terhadap korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu, penyelesaian menyeluruh konflik sosial Poso dan penyelesaian dampak bencana 28 September 2018,” kata Taufan.