Kawasan Kumuh Identik dengan Kota Besar, Begini yang Dilakukan Sulteng

Ilustrasi: Rumah kumuh di Batua Manggala, Kota Makassar. Foto: Istimewa

Kawasan kumuh adalah penyakit kronis yang menjangkit kota-kota besar di Indonesia, bahkan bagi Palu, Ibu Kota Sulteng yang mulai bertumbuh besar.

Olehnya terobosan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) diharap ampuh mengobati penyakit kronis perkotaan yakni kawasan kumuh.

"Program ini akan berdampak nyata mengatasi permukiman kumuh dan menggantinya dengan permukiman layak huni," kata Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Provinsi Sulteng H. Mulyono saat pembukaan workshop Program Kotaku, Rabu (20/11), di salah satu hotel di Palu.

Mulyono mengatakan, program kotaku adalah langkah strategis untuk mengakselerasi penanganan kawasan kumuh sekaligus mendukung gerakan 100-0-100.

"Seratus persen akses universal air minum, nol persen permukiman kumuh dan seratus persen akses sanitasi layak," katanya di hadapan 60-an peserta dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD), konsultan dan mitra kerja non-pemerintahan.

Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Provinsi Sulteng H. Mulyono (tengah) saat pembukaan workshop Program Kotaku, Rabu (20/11), di salah satu hotel di Palu. Foto: Dok. Humas Pemprov Sulteng

Program yang digagas Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR di 271 kabupaten/kota, di 34 provinsi mengandung 3 pilar pendekatan pembangunan untuk mengatasi masalah kawasan kumuh.

Ketiganya adalah pembangunan manusia meliputi aspek pendidikan dan kesehatan, lalu pembangunan ekonomi meliputi aspek sarana prasarana dan pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya pembangunan lingkungan meliputi ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan kualitas lingkungan yang baik.

"Ingatlah bahwa di balik badan yang sehat ada lingkungan yang bersih," ujarnya.

Workshop berlangsung dua hari dengan agenda hari pertama khusus membedah masalah kawasan kumuh dan hari kedua, terkait perkembangan pemulihan pascabencana termasuk di dalamnya perencanaan permukiman berbasis mitigasi bencana.

Kegiatan workshop tersebut dihadiri Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng Ferdinand Kana dan para pejabat lingkup Ditjen Cipta Karya sebagai narasumber.