Ketua DPRD Morowali Anggap Pengawasan Dokumen TKA Lemah

Rapat Koordinasi Awal Tim Pemantuan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing (Timpora), Senin (1/3), di Rumah Makan Pucak Desa Ipi untuk membicarakan pengawasan TKA di daerah tersebut. Foto: Intan/PaluPoso

Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Kuswandi menilai pengawasan dokumen Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Morowali masih lemah.

“Saya kira terkait TKA kita tidak boleh mempersoalkan jumlah mereka saja, tapi kita harus memperhatikannya lebih dalam yakni sejauh mana dokumen yang dimiliki TKA,” kata Kuswandi pada Rapat Awal Koordinasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing (Timpora), Senin (1/3), di Rumah Makan Puncak Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kuswandi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai, Wijaya, Kapolres Morowali diwakili Kompol Amri, Komandan Kodim 1311 Morowali, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpol), Wahid Hasim, Kepala Kejaksaan Negeri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Morowali.

Menurut Kuswandi, sejauh ini proses pengawasan masih lemah terkait pengawasan dokumen. Ia ingin agar TKA yang datang bekerja di Morowali benar-benar ingin bekerja.

“Kita harapkan adanya transfer ilmu pengetahuan dari kedatangan tenaga kerja asing di daerah ini untuk kemudian disalurkan ke warga lokal,” ujarnya lagi.

Tetapi, kenyataannya di lapangan masih ada tenaga kerja asing yang tidak memiliki keterampilan. Hal itu justru sangat merugikan daerah.

“Visa mereka juga harus diawasi apakah datang untuk berwisata atau bekerja,” kata Kuswandi.

Ilustrasi TKA China yang akan bekerja di PT VDNI Konawe, saat tiba di Bandara Haluoleo. Foto: Geraldy Rakasiwi/kendarinesia.

Namun di sisi lain, terlepas dari seluruh persoalan itu, ia mengajak agar semua pihak untuk melihat di balik semua persoalan itu juga ada keberkahan yang diberikan bagi Morowali.

“Kita tidak bisa pungkiri bahwa daerah kita kian berkembang begitu juga pendapatan daerah meningkat,” ujarnya lagi.

Pertemuan tersebut banyak menitikberatkan pada persoalan keterbukaan dan pengawasan pihak imigrasi terhadap persoalan TKA di Morowali.

Seperti pernyataan Kompol Amri sebagai perwakilan Kapolres Morowali. Menurutnya, dari informasi yang ia peroleh, biasanya beberapa orang asing melakukan tindak kejahatan tetapi pihak perusahaan berusaha menutup-nutupinya sebab perusahaan tidak ingin hal itu dibesar-besarkan.

“Saya mentoring ada buruh kasar TKA, padahal yang dibutuhkan di sana tenaga ahli. Kalau buruh kasar orang pribumi bisa,” ujar Kompol Amri.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Morowali, Wahid Hasim mengungkapkan pertemuan tersebut sebenarnya sudah lama ingin terlaksana hanya terhalang karena COVID-19.

“Kami juga memanfaatkan kehadiran pihak Imigrasi yang kabarnya mereka akan berada di sini selama satu minggu. Ke depan kami akan membentuk tim bersama untuk mengawasi kedatangan TKA di Bandara Morowali,” kata Wahid. ** (Intan)